Praktisi Hukum Minta Pemerintah Tinjau Ulang Rencana Kenaikan PPN
Jum'at, 14 Mei 2021 - 16:51 WIB
loading...
A
A
A
Dengan tujuan menaikan konsumsi oleh masyarakat tersebut, kata Hendra, justru pemerintah harus terus memberikan insentif seperti menurunkan PPN dan pajak-pajak lain untuk menjaga daya beli masyarakat. "Faktanya, kebijakan menurunkan pajak untuk properti dan kendaraan bermotor berhasil menaikkan transaksi.
"Memang dapat dipahami saat ini pemerintah sedang berusaha menekan defisit yang pada 2020 mencapai 6,09 persen dari PDB atau sebesar Rp956,3 triliun. Namun demikian, solusi menurunkan defisit tidak melulu harus memaksa masyarakat membayar pajak lebih tinggi dari yang sebelumnya," paparnya.
Pemerintah bisa menurunkan defisit dengan menurunkan pengeluaran negara. Misalnya dengan menunda proyek-proyek mercusuar dan mewah seperti membangun Ibu Kota baru. Dalam kondisi normal, lanjutnya, sangat wajar apabila pemerintah ingin membangun ibukota baru mengingat Jakarta banyak masalah yang sulit diatasi.
Kendati demikian, pada saat keuangan negara sedang seret sama sekali tidak ada urgensi karena kita sudah memiliki Ibu Kota, lengkap dengan infrastruktur penunjang pemerintahan. Baca juga: Tarif PPN Akan Dinaikkan, Bakal Picu Banyak PHK?
"Dan, masih banyak cara lain untuk menurunkan pengeluaran negara, seperti membubarkan lembaga-lembaga negara yang tidak produktif serta mengoptimalkan keuangan BUMN agar tidak semakin berdarah-darah," tandas Hendra.
"Memang dapat dipahami saat ini pemerintah sedang berusaha menekan defisit yang pada 2020 mencapai 6,09 persen dari PDB atau sebesar Rp956,3 triliun. Namun demikian, solusi menurunkan defisit tidak melulu harus memaksa masyarakat membayar pajak lebih tinggi dari yang sebelumnya," paparnya.
Pemerintah bisa menurunkan defisit dengan menurunkan pengeluaran negara. Misalnya dengan menunda proyek-proyek mercusuar dan mewah seperti membangun Ibu Kota baru. Dalam kondisi normal, lanjutnya, sangat wajar apabila pemerintah ingin membangun ibukota baru mengingat Jakarta banyak masalah yang sulit diatasi.
Kendati demikian, pada saat keuangan negara sedang seret sama sekali tidak ada urgensi karena kita sudah memiliki Ibu Kota, lengkap dengan infrastruktur penunjang pemerintahan. Baca juga: Tarif PPN Akan Dinaikkan, Bakal Picu Banyak PHK?
"Dan, masih banyak cara lain untuk menurunkan pengeluaran negara, seperti membubarkan lembaga-lembaga negara yang tidak produktif serta mengoptimalkan keuangan BUMN agar tidak semakin berdarah-darah," tandas Hendra.
(kri)
Lihat Juga :
