Syahganda Dihukum 10 Bulan Penjara, Rachland: Satu Menit Pun Tidak Pantas!
loading...
Politikus Partai Demokrat Rachland Nashidik menilai aktivis KAMI Syahganda Nainggolan tidak pantas untuk dihukum. Foto/iNews
A
A
A
JAKARTA - Aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Syahganda Nainggolan diputus bersalah atas kasus berita bohong soal Undang-Undang Omnibus Law.
Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat, menjatuhkan vonis 10 tahun penjara terhadap Syahganda. Putusan ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang menuntut enam tahun penjara
Politikus Partai Demokrat Rachland Nashidik berpendapat hukuman tersebut tidak pantas dijatuhkan kepada Syahganda.
"Syahganda divonis 10 bulan penjara. Satu menit pun tidak pantas!" tulis Rachland di lini masa akun Twitternya, @RachlanNashidik, Jumat (30/4/2021).
Sebelumnya, pendapat senada diungkapkan Presidium Gerakan Pro Demokrasi Indonesia Andrianto yang menilai seharusnya Syahganda bebas murni. "Dari fakta persidangan tidak terpenuhi unsur, dalil, maupun faktual hukumnya. Sidangnya Absurd. Hanya untuk memenjarakan Syahganda," kata Andrianto, Kamis 29 April 2021 malam.
Dia menilai putusan hakim menimbulkan preseden, yakni kebebasan berpendapat melalui medsos dalam hal ini Twitter bisa terkena sanksi hukum. Padahal, subtansi negara adalah kebebasan yang dijamin konstitusi, yakni UUD 45. "Dan lucunya lagi dalam tuntutan jaksa malah masukkan Grup WA sebagai dasar tuntutan," tuturnya.
Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat, menjatuhkan vonis 10 tahun penjara terhadap Syahganda. Putusan ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang menuntut enam tahun penjara
Politikus Partai Demokrat Rachland Nashidik berpendapat hukuman tersebut tidak pantas dijatuhkan kepada Syahganda.
"Syahganda divonis 10 bulan penjara. Satu menit pun tidak pantas!" tulis Rachland di lini masa akun Twitternya, @RachlanNashidik, Jumat (30/4/2021).
Sebelumnya, pendapat senada diungkapkan Presidium Gerakan Pro Demokrasi Indonesia Andrianto yang menilai seharusnya Syahganda bebas murni. "Dari fakta persidangan tidak terpenuhi unsur, dalil, maupun faktual hukumnya. Sidangnya Absurd. Hanya untuk memenjarakan Syahganda," kata Andrianto, Kamis 29 April 2021 malam.
Dia menilai putusan hakim menimbulkan preseden, yakni kebebasan berpendapat melalui medsos dalam hal ini Twitter bisa terkena sanksi hukum. Padahal, subtansi negara adalah kebebasan yang dijamin konstitusi, yakni UUD 45. "Dan lucunya lagi dalam tuntutan jaksa malah masukkan Grup WA sebagai dasar tuntutan," tuturnya.
(dam)
Explore More