Pengamat: Penetapan KKB OPM sebagai Teroris Dorong PBB Intervensi Masalah Papua

Semakin gencarnya tuntutan ini, kata dia, menjadi beban diplomasi Indonesia di lingkungan internasional terutama dalam masalah pelanggaran HAM bahkan terjadinya genosida. Sampai saat ini tuntutan merdeka belum surut dan setiap kali pemerintah melancarkan operasi militer sebagai reaksi terhadap aksi kekerasan yang dilakukan OPM/TPPM, maka tuntutan merdeka makin marak.

”Oleh karena itu penanganan kasus di Papua yang dilakukan oleh OPM sebaiknya dengan pendekatan penegakan hukum yang profesional, transparan termasuk menembak mati pelaku OPM sesuai ketentuan hukum agar diterima oleh semua pihak termasuk internasional, PBB bahkan OPM sendiri seperti contoh kasus Kelly Kwalik yang mestinya menjadi pelajaran bagi kita untuk menentukan kebijakan di Papua, khususnya masalah OPM tidak merubah label KKB menjadi label separatisme atau organisasi terorisme,” katanya.

Dia menambahkan, memang perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan penanganan OPM/TPPM, penggunaan satuan militer diperlukan dalam rangka memperkuat dan meningkatkan kemampuan penegakan hukum karena Polri sendiri tidak mampu menghadapi kondisi geografis dan luas wilayah yang harus dijelajahi di Papua.