Membumikan Kembali Pancasila di Kalangan Milenial

Seperti diketahui, di era orde baru (orba) penanaman Pancasila dilakukan melalui Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (B7). Kepemimpinan otoriter Soeharto mewajibkan masyarakat untuk mengikuti pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila (P4). Seiring dengan tumbangnya orba, B7 pun ikut tamat.

Robikin menilai sudah tak relevan jika menggunakan pendekatan doktrinasi untuk menanamkan Pancasila.

“Dibutuhkan strategi yang lebih mengedepankan budaya mendengar dari pada menggurui. Kita perlu dengar apa aspirasi anak-anak milenial tentang Pancasila. Apa yang mereka inginkan tentang Pancasila? Dan seterusnya,” katanya.

Setelah diskusi itu, baru pemerintah memformulasikan sebuah praktek pemahaman baru tentang Pancasila. Di era revolusi digital atau 4.0, tentunya harus memanfaatkan berbagai platform media sosial dan teknologi informasi (TI) yang ada. Robikin mengungkapkan ada lima poin penting yang harus ditanamkan kepada generasi milenial.

Pertama, membangun semangat kebhinekaan. Kedua, pengakuan terhadap perbedaan. Ketiga, perlakukan sama terhadap berbagai komunitas. Keempat, penghargaan yang tinggi terhadap hak asasi manusia (HAM). Terakhir, kesadaran bahwa hanya dengan memegang teguh nilai-nilai luhur Pancasila, bangsa Indonesia akan selamat, berkarakter kuat, dan berperadaban unggul di tengah-tengah masyarakat dunia.

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah juga mendorong dilakukan kajian yang komprehensif terhadap fenomena lunturnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila.

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan, semua pihak harus melakukan kajian yang seksama terhadap fenomena ini. Setidaknya ada tiga hal yang menyebabkan itu terjadi. Pertama, bagi anak muda sekarang ideologi bukan sesuatu yang penting.

Mu’ti menerangkan generasi milenial cenderung sangat longgar tidak hanya menyangkut ideologi negara. Juga terhadap ideologi agama dan berbagai hal yang selama ini dianggap sebagai nilai-nilai dan tradisi yang sudah mapan. Kedua, kurangnya penanaman dan pemahaman nilai-nilai tentang Pancasila.

“Ketiga, mereka tidak melihat dan menemukan adanya kebanggaan dengan ber-Pancasila itu. Sebabnya, berbagai kontradiksi dan paradok dalam kehidupan sosial yang bertentangan dengan nilai-nilai dan sila Pancasila. Tentu ini harus kita secara komprehensif, tidak single poin terhadap anak-anak milenial saja,” tuturnya kepada Koran SINDO, Rabu (28/4/2021).

Guru besar UIN Syarif Hidayatullah itu menyatakan, para penyelenggara negara dan mereka yang berada struktural juga harus melakukan introspeksi. Mereka mempunyai tanggung jawab dan tugas untuk sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai Pancasila. Dia menilai cara-cara sosialisasi yang dilakukan selama ini perlu direvisi.

“Upaya-upaya sosialisasi dan internalisasi Pancasila itu cenderung seremonial dan struktural. Kurang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Ini memang perlu menjadi bagian dari evaluasi. Kadang-kadang slogan dan figure yang tidak tepat. Misalnya, Saya Indonesia dan Saya Pancasila, saya kira slogan itu perlu dievaluasi,” paparnya.

Mu’ti mengkritik pemilihan figur yang tidak tepat untuk dijadikan teladan tentang pengamalan Pancasila.

“Hidupnya tidak teladan dan mencerminkan pengamalan Pancasila dijadikan ikon itu sesuatu kekeliruan yang fatal,” ucapnya.