MPR: KKB Jelas Separatis dan Ancaman Serius NKRI, Pemerintah Harus Tegas
Selasa, 27 April 2021 - 06:09 WIB
loading...
Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah menyampaikan duka cita atas gugurnya Kabinda Papua Brigjen TNI Putu I Gusti Putu Danny Nugraha akibat ditembak KKB di Papua. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya Kepala BIN Daerah (Kabinda) Papua Brigjen TNI Putu I Gusti Putu Danny Nugraha akibat ditembak Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Beoga, Kabupaten Puncak, Papua saat kontak senjata dengan dengan mereka dan terkena tembakan di bagian kepala.
Baca juga: Pemakaman Kabinda Papua Mayjen TNI Anumerta IGP Danny Karya Nugraha Tertutup untuk Umum
Menurut Basarah, gugurnya Kabinda ini merupakan bukti bahwa kelompok separatis yang ingin memisahkan Papua dari NKRI ini merupakan permasalahan yang serius.
"Peristiwa gugurnya Kabinda Papua memberikan gambaran lebih jelas bangsa Indonesia, bahwa KKB, saya lebih suka kelompok separatis yang ingin memisahkan Papua dari NKRI itu memang betul-betul satu ancaman sangat serius bagi keutuhan dan integrasi seluruh wilayah NKRI," kata Basarah kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (26/4/2021).
Baca juga: Pangdam Jaya Bertindak Sebagai Irup Penerimaan Jenazah Kabinda Papua
Oleh karena itu kata politikus PDIP ini, jangan sampai gugurnya Brihjen Papua itu tidak memberikan pembelajaran bagi semua aparatur negara untuk bekerja secara terstruktur, sistematis dan masif dalam menanggulangi kelompok-kelompok sparatisme di Papua.
"Saya kira ketegasan dan sinergitas, seluruh jajaran pemerintah baik TNI, Polri dan Kemendagri dan semua jajaran terkait harus dikonsolidasi dan pemerintah lebih solid dan kompak cara penanganannya," ujarnya.
Adapun pendekatan yang dilakukan menurut Basarah, yang dituntut oleh masyarakat atau saudara-saudara di Papua sebenernya sama dengan permintaan saudara-saudara di daerah lain, yang mayoritas daerahmya masih tertinggal dibandingkan provinsi/kabupaten lain, yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua.
"Pendekatan kesejahteraan bagi saudara kita di Papua jadi sebuah keniscayaan, oleh karena itu gelontoran anggaran dari pemerintah pusat ke pemda Papua itu memang harus lebih efektif dikelola aparatur terkait. Mulai dari pemprov, pemkab dan jajarannya," papar Basarah.
Oleh karena itu, Basarah menegaskan, pendekatan untuk menyelesaikan masalah KKB di Papua ini tidak hanya pendekatan keamanan (security approach), tapi juga pendekatan kesejahteraan, kebudayaan dan lain-lainnya.
"Jadi pendekatannya tidak semata-mata security approach, pendekatan keamanan tapi dia harus kombinasi dgn pendekatan kesejahteraan kebudayaan dan hal lain. Saudara kita di Papua bahwa mereka itu ditakdirkan sejak Hindia-Belanda adalah bagian dari wilayah NKRI," pungkasnya.
Baca juga: Pemakaman Kabinda Papua Mayjen TNI Anumerta IGP Danny Karya Nugraha Tertutup untuk Umum
Menurut Basarah, gugurnya Kabinda ini merupakan bukti bahwa kelompok separatis yang ingin memisahkan Papua dari NKRI ini merupakan permasalahan yang serius.
"Peristiwa gugurnya Kabinda Papua memberikan gambaran lebih jelas bangsa Indonesia, bahwa KKB, saya lebih suka kelompok separatis yang ingin memisahkan Papua dari NKRI itu memang betul-betul satu ancaman sangat serius bagi keutuhan dan integrasi seluruh wilayah NKRI," kata Basarah kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (26/4/2021).
Baca juga: Pangdam Jaya Bertindak Sebagai Irup Penerimaan Jenazah Kabinda Papua
Oleh karena itu kata politikus PDIP ini, jangan sampai gugurnya Brihjen Papua itu tidak memberikan pembelajaran bagi semua aparatur negara untuk bekerja secara terstruktur, sistematis dan masif dalam menanggulangi kelompok-kelompok sparatisme di Papua.
"Saya kira ketegasan dan sinergitas, seluruh jajaran pemerintah baik TNI, Polri dan Kemendagri dan semua jajaran terkait harus dikonsolidasi dan pemerintah lebih solid dan kompak cara penanganannya," ujarnya.
Adapun pendekatan yang dilakukan menurut Basarah, yang dituntut oleh masyarakat atau saudara-saudara di Papua sebenernya sama dengan permintaan saudara-saudara di daerah lain, yang mayoritas daerahmya masih tertinggal dibandingkan provinsi/kabupaten lain, yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua.
"Pendekatan kesejahteraan bagi saudara kita di Papua jadi sebuah keniscayaan, oleh karena itu gelontoran anggaran dari pemerintah pusat ke pemda Papua itu memang harus lebih efektif dikelola aparatur terkait. Mulai dari pemprov, pemkab dan jajarannya," papar Basarah.
Oleh karena itu, Basarah menegaskan, pendekatan untuk menyelesaikan masalah KKB di Papua ini tidak hanya pendekatan keamanan (security approach), tapi juga pendekatan kesejahteraan, kebudayaan dan lain-lainnya.
"Jadi pendekatannya tidak semata-mata security approach, pendekatan keamanan tapi dia harus kombinasi dgn pendekatan kesejahteraan kebudayaan dan hal lain. Saudara kita di Papua bahwa mereka itu ditakdirkan sejak Hindia-Belanda adalah bagian dari wilayah NKRI," pungkasnya.
(maf)
Lihat Juga :
