DPR Nilai Pengetatan Perjalanan Sudah Tepat, Masyarakat Harus Ikuti
Minggu, 25 April 2021 - 06:53 WIB
loading...
Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo menilai keputusan pemerintah membuat kebijakan pengetatan perjalanan sebelum peniadaan mudik sudah tepat. Sebab, pengetatan dinilai bisa mengantisipasi masyarakat mudik sebelum waktu pelarangan.
"Keputusan pemerintah sudah sangat tepat. Setelah mengeluarkan larangan mudik, ditambah dengan pengetatan sebelum keputusan tanggal larangan mudik," ujar Rahmad Handoyo, Sabtu (24/4/2021).
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini memahami kebijakan pengetatan perlu karena banyak masyarakat yang nekat pulang kampung atau mudik sebelum 6 Mei. Dirinya berharap keputusan pemerintah mengetatkan, kemudian meniadakan mudik bisa mencegah tsunami Covid-19 seperti di India. "Dengan adanya pengetatan, masyarakat akan berpikir ulang ketika mau melakukan perjalanan," katanya.
Baca juga: Mudik Lebaran 2021 Dilarang, Alihkan Dananya ke Investasi Reksa Dana
Rahmad mengatakan, masyarakat harus mendukung kebijakan pemerintah, karena tujuannya melindungi masyarakat dari penularan Covid-19. Dirinya pun mendorong masyarakat di daerah agar mengimbau keluarga mengurungkan niat mudik.
Dia juga menilai, penegakan aturan oleh petugas di lapangan juga sangat penting. "Bila ketahuan mudik dan tidak menggunakan rapid test antigen, ya silakan pulang," kata Rahmad.
Baca juga: Polsek Indralaya-Polres OI Gelar Razia Jelang Penerapan Pembatasan Mudik 2021
Diketahui, pemerintah melarang mudik Lebaran tahun ini pada 6-17 Mei 2021 sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 13 Tahun 2021 dari Satgas Penanganan Covid-19 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19 Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah.
Kebijakan itu diperketat dengan dikeluarkannya Addendum atas SE Nomor 13 Tahun 2021 itu. Adapun pengetatan persyaratan Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) dua pekan sebelum dan sepekan setelah masa peniadaan mudik, yakni 22 April-5 Mei 2021 dan 18-24 Mei 2021.
Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR Muchamad Nabil Haroen menuturkan pemerintah harus tanggap dan merespons secara tepat pemudik. Harus ada upaya pencegahan agar Covid-19 tidak menyebar secara cepat.
Baca juga: Antisipasi Lonjakan Arus Mudik, Armada Bus di Terminal Harjamukti Ditambah
"Misal, dengan isolasi dulu di penginapan atau hotel, sebelum masuk ke kampung halaman. Pemda harus berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk mengatur agar desa bisa dicegah dari penularan virus," kata Nabil secara terpisah.
Kemudian, pria yang akrab disapa Gus Nabil ini menuturkan, pemerintah pusat harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar informasi penanganan terhadap pemudik tepat dan satu pintu. Kalau kebijakan mengambang, maka tidak akan efektif. Kalau terkoordinasi dengan baik, kebijakan akan berjalan sesuai rencana.
"Yang kita cari adalah kebijakan yang efektif dan tepat sasaran, bukan mencari sanksi. Maka, dibutuhkan koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah, terkait kebijakan mudik ini. Jangan sampai, kebijakan tidak efektif dan hanya jadi jargon semata," kata Nabil.
"Keputusan pemerintah sudah sangat tepat. Setelah mengeluarkan larangan mudik, ditambah dengan pengetatan sebelum keputusan tanggal larangan mudik," ujar Rahmad Handoyo, Sabtu (24/4/2021).
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini memahami kebijakan pengetatan perlu karena banyak masyarakat yang nekat pulang kampung atau mudik sebelum 6 Mei. Dirinya berharap keputusan pemerintah mengetatkan, kemudian meniadakan mudik bisa mencegah tsunami Covid-19 seperti di India. "Dengan adanya pengetatan, masyarakat akan berpikir ulang ketika mau melakukan perjalanan," katanya.
Baca juga: Mudik Lebaran 2021 Dilarang, Alihkan Dananya ke Investasi Reksa Dana
Rahmad mengatakan, masyarakat harus mendukung kebijakan pemerintah, karena tujuannya melindungi masyarakat dari penularan Covid-19. Dirinya pun mendorong masyarakat di daerah agar mengimbau keluarga mengurungkan niat mudik.
Dia juga menilai, penegakan aturan oleh petugas di lapangan juga sangat penting. "Bila ketahuan mudik dan tidak menggunakan rapid test antigen, ya silakan pulang," kata Rahmad.
Baca juga: Polsek Indralaya-Polres OI Gelar Razia Jelang Penerapan Pembatasan Mudik 2021
Diketahui, pemerintah melarang mudik Lebaran tahun ini pada 6-17 Mei 2021 sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 13 Tahun 2021 dari Satgas Penanganan Covid-19 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19 Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah.
Kebijakan itu diperketat dengan dikeluarkannya Addendum atas SE Nomor 13 Tahun 2021 itu. Adapun pengetatan persyaratan Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) dua pekan sebelum dan sepekan setelah masa peniadaan mudik, yakni 22 April-5 Mei 2021 dan 18-24 Mei 2021.
Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR Muchamad Nabil Haroen menuturkan pemerintah harus tanggap dan merespons secara tepat pemudik. Harus ada upaya pencegahan agar Covid-19 tidak menyebar secara cepat.
Baca juga: Antisipasi Lonjakan Arus Mudik, Armada Bus di Terminal Harjamukti Ditambah
"Misal, dengan isolasi dulu di penginapan atau hotel, sebelum masuk ke kampung halaman. Pemda harus berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk mengatur agar desa bisa dicegah dari penularan virus," kata Nabil secara terpisah.
Kemudian, pria yang akrab disapa Gus Nabil ini menuturkan, pemerintah pusat harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar informasi penanganan terhadap pemudik tepat dan satu pintu. Kalau kebijakan mengambang, maka tidak akan efektif. Kalau terkoordinasi dengan baik, kebijakan akan berjalan sesuai rencana.
"Yang kita cari adalah kebijakan yang efektif dan tepat sasaran, bukan mencari sanksi. Maka, dibutuhkan koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah, terkait kebijakan mudik ini. Jangan sampai, kebijakan tidak efektif dan hanya jadi jargon semata," kata Nabil.
(zik)
Lihat Juga :
