Menanti Kabar Reshuffle Kabinet Jokowi, Ada Tarik Ulur Kepentingan?

“Masih ada power interplay (tarik menarik) kepentingan politik di sekitar Jokowi. Apalagi ada isu PAN akan masuk koalisi Jokowi. Artinya akan ada kader PAN akan masuk kabinet,” ujar Ujang kepada SINDOnews secara terpisah.

Menurut dia, ada resistensi dari parta-partai koalisi pendukung Jokowi menyikapi isu PAN masuk pemerintahan dalam momen reshuffle. “Seperti Nasdem masih menolak masuknya PAN. Karena PAN dianggap tidak berdarah-darah dan berkeringat di pilpres. Tarik menarik lainnya bisa saja terkait dengan sosok atau figur menteri yang akan di-reshuffle dan siapa penggantinya. Ini masih belum ada titik temu,” ujar Ujang.Baca juga:

Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi Indonesia), Jeirry Sumampow melihat isu Reshuffle Kabinet II periode kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah ramai jadi topik perbincangan. Jeirry juga melihat kasak-kusuk politik pun sudah berlangsung.

"Ada orang yang sudah dipanggil langsung tapi ada juga yang ditawarkan langsung, baik oleh Parpol maupun kelompok," ujar Jeirry dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews, Selasa 20 April 2021.

Begitu juga, kata Jeirry, banyak nama sudah muncul dan dimunculkan di permukaan. Menurut dia, tentu semua itu disampaikan dengan berbagai pertimbangan dan kepentingan masing-masing.

Namun, dia mengingatkan keputusan tetap di tangan Presiden sebagai pemegang hak prerogatif. "Semoga semua dinamika ini tak makin membuat pusing Presiden Jokowi dan lalu gagal fokus untuk tujuan yang lebih substansial," ujarnya.

Jeirry juga berharap, Presiden Jokowi tak terpengaruh kuat oleh kepentingan politik yang mungkin tersembunyi di balik banyak usulan nama itu dan tetap fokus pada upaya memperkuat kabinet. "Tetap menggunakan kriteria yang rasional dan objektif agar mampu memilih orang yang baik dan tepat," tuturnya.

Jeirry Sumampow mengatakan kalau bicara soal apa saja yang mempengaruhi reshuffle kali ini, paling tidak ada beberapa hal penting. Pertama, kata Jeirry, soal yang sifatnya administrasi demi percepatan pencapaian Visi dan Misi Pemerintahan Jokowi, yaitu penggabungan Kementerian Ristek dan Pendidikan dan penambahan kementerian baru, Kementerian Investasi.

"Ini tentu berdasarkan kebutuhan akibat adanya UU Cipta Kerja. Untuk dua kementerian baru ini, banyak nama sudah disebut," ujar Jeirry.

Menurut Jeirry, penggabungan Kementerian Ristek ke Kementerian Pendidikan membuat posisi Nadiem Makarim menjadi rawan diganti. Hal tersebut dinilai Jeirry wajar saja mengingat kompetensi Nadiem Makarim untuk Riset tak kuat.