TIDAR Dorong Keterwakilan Perempuan di Semua Lini
Jum'at, 23 April 2021 - 15:01 WIB
loading...
Ketua bidang Pengembangan Peranan Perempuan TIDAR, Rahayu Saraswati mengatakan keterwakilan perempuan di semua lini harus terus didorong. Foto/dpr.go.id
A
A
A
JAKARTA - Sayap organisasi Partai Gerindra, Tunas Indonesia Raya ( TIDAR ) mengadakan acara Ragam Aktualisasi Tidar (RADAR) menggelar diskusi virtual yang dihadiri sejumlah generasi muda dalam rangka memperingati Hari Kartini . Acara itu bertujuan untuk mengingatkan kembali mengenai feminisme Kartini.
Adapun sosok Kartini tergambar sebagai wanita tangguh yang tak kenal takut mengutarakan ketidakadilan. Namun, saat ini ada pihak yang keliru mengartikan feminisme. Baca juga: Perempuan Berperan Besar di Era Digital
Padahal, feminisme adalah gerakan emansipasi wanita yang berkembang sejak abad ke-18, saat dimulai tuntutan persamaan hak politik, ekonomi, budaya dan ruang publik. Feminisme bukan ideologi yang menebar kebencian pada kaum pria.
"Yang pertama kalau kita bicara tentang Kartini kita sebenarnya merayakan feminis sejati Indonesia ya, banyak yang saya rasa mulai keliru tentang pemahaman kata feminisme," ujar Ketua bidang Pengembangan Peranan Perempuan TIDAR, Rahayu Saraswati dalam keterangan persnya, Jumat (23/4/2021).
Wanita yang akrab disapa Sara ini berpendapat bahwa kekeliruan arti dari feminisme sendiri semakin kuat dari pembahasan RUU tentang penghapusan kekerasan seksual (RUU PKS). Dari sini muncul perdebatan mengenai feminisme.
"Sayangnya sampai sekarang ini masih menjadi perdebatan karena kembali lagi ada mulai perbedaan persepsi yang mungkin bisa kita katakan lupa tentang perjuangan Kartini, kalau misalkan mengerti perjuangan Kartini menyatakan dia adalah pahlawan nasional kita," katanya.
Untuk itu, dia berharap feminisme tidak lagi menjadi perdebatan. Karena feminisme pada ujungnya, pada hakekatnya adalah pemikiran atau kesepakatan bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki.
"Hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk bisa bekerja, hak untuk melakukan hal-hal yang mungkin berbeda dan bertolak belakang dari budayanya," ucap Sara.
Dia mengatakan ada sejumlah tantangan besar dalam mencapai tujuan ini. Antara lain soal ada keterwakilan perempuan di sejumlah lini. Antara lain di pemerintahan dan sebuah organisasi. Sebab, arti feminisme sendiri saja masih menjadi perdebatan. Padahal feminisme sendiri itu adalah kesamaan antara perempuan dan Laki-laki.
"Kalau sistemnya itu tidak memberikan ruang adanya keterwakilan perempuan tersebut itu di swasta maupun juga di pemerintahan sudah pasti dengan sendirinya akan mempersulit adanya perempuan untuk naik kelas," jelasnya.
Selain itu, sempitnya ruang perempuan dalam mendapatkan pendidikan juga menjadi salah satu tantangan soal kesamaan hak. Untuk itu, dia berharap ke depan hal ini tidak terjadi lagi. Jika ingin adanya keterwakilan perempuan itu ada.
Apalagi pemerintah tengah mendorong upaya peningkatan keterwakilan perempuan. Hal itu mengingat faktanya, sejak pemilihan umum (Pemilu) 2004 lalu, jumlah keterwakilan perempuan di Parlemen terutama DPR RI masih belum mencapai 30%. Baca juga: Karya Pelukis Indonesia Nunung WS Ramaikan Pameran 16 Seniman Perempuan Sedunia di Tokyo
"Kalau misalkan mau ada keterwakilan perempuan tapi perempuan tidak berpendidikan kan tidak bisa. Padahal rasio kependudukan di Indonesia itu beda tipis 50,9% laki-laki 49% perempuan artinya hampir sama," pungkasnya.
Adapun sosok Kartini tergambar sebagai wanita tangguh yang tak kenal takut mengutarakan ketidakadilan. Namun, saat ini ada pihak yang keliru mengartikan feminisme. Baca juga: Perempuan Berperan Besar di Era Digital
Padahal, feminisme adalah gerakan emansipasi wanita yang berkembang sejak abad ke-18, saat dimulai tuntutan persamaan hak politik, ekonomi, budaya dan ruang publik. Feminisme bukan ideologi yang menebar kebencian pada kaum pria.
"Yang pertama kalau kita bicara tentang Kartini kita sebenarnya merayakan feminis sejati Indonesia ya, banyak yang saya rasa mulai keliru tentang pemahaman kata feminisme," ujar Ketua bidang Pengembangan Peranan Perempuan TIDAR, Rahayu Saraswati dalam keterangan persnya, Jumat (23/4/2021).
Wanita yang akrab disapa Sara ini berpendapat bahwa kekeliruan arti dari feminisme sendiri semakin kuat dari pembahasan RUU tentang penghapusan kekerasan seksual (RUU PKS). Dari sini muncul perdebatan mengenai feminisme.
"Sayangnya sampai sekarang ini masih menjadi perdebatan karena kembali lagi ada mulai perbedaan persepsi yang mungkin bisa kita katakan lupa tentang perjuangan Kartini, kalau misalkan mengerti perjuangan Kartini menyatakan dia adalah pahlawan nasional kita," katanya.
Untuk itu, dia berharap feminisme tidak lagi menjadi perdebatan. Karena feminisme pada ujungnya, pada hakekatnya adalah pemikiran atau kesepakatan bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki.
"Hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk bisa bekerja, hak untuk melakukan hal-hal yang mungkin berbeda dan bertolak belakang dari budayanya," ucap Sara.
Dia mengatakan ada sejumlah tantangan besar dalam mencapai tujuan ini. Antara lain soal ada keterwakilan perempuan di sejumlah lini. Antara lain di pemerintahan dan sebuah organisasi. Sebab, arti feminisme sendiri saja masih menjadi perdebatan. Padahal feminisme sendiri itu adalah kesamaan antara perempuan dan Laki-laki.
"Kalau sistemnya itu tidak memberikan ruang adanya keterwakilan perempuan tersebut itu di swasta maupun juga di pemerintahan sudah pasti dengan sendirinya akan mempersulit adanya perempuan untuk naik kelas," jelasnya.
Selain itu, sempitnya ruang perempuan dalam mendapatkan pendidikan juga menjadi salah satu tantangan soal kesamaan hak. Untuk itu, dia berharap ke depan hal ini tidak terjadi lagi. Jika ingin adanya keterwakilan perempuan itu ada.
Apalagi pemerintah tengah mendorong upaya peningkatan keterwakilan perempuan. Hal itu mengingat faktanya, sejak pemilihan umum (Pemilu) 2004 lalu, jumlah keterwakilan perempuan di Parlemen terutama DPR RI masih belum mencapai 30%. Baca juga: Karya Pelukis Indonesia Nunung WS Ramaikan Pameran 16 Seniman Perempuan Sedunia di Tokyo
"Kalau misalkan mau ada keterwakilan perempuan tapi perempuan tidak berpendidikan kan tidak bisa. Padahal rasio kependudukan di Indonesia itu beda tipis 50,9% laki-laki 49% perempuan artinya hampir sama," pungkasnya.
(kri)
Lihat Juga :
