Eks Prajurit TNI Membelot ke TPNPB Layak Dicap Pengkhianat Bangsa

Selasa, 20 April 2021 - 11:31 WIB
loading...
Eks Prajurit TNI Membelot...
Lucky Y Matuan, mantan Prajurit TNI yang bergabung atau membelot ke Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat (TPNPB). FOTO/IST
A A A
JAKARTA - Pengamat intelijen dan militer, Susaningtyas Kertopati menganggap, kasus Lucky Y Matuan, mantan Prajurit TNI yang bergabung atau membelot ke Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat ( TPNPB ) bisa dilihat dari berbagai sisi.

Susaningtyas menilai, yang bersangkutan dapat ditengarai kurang nasionalis serta tidak loyal pada Sapta Marga, sehingga dia pun layak disebut pengkhianat bangsa dan sepantasnya diadili oleh Pengadilan Militer.

"Sisi lain, dirinya tergalang oleh TPNPB dengan iming-iming yang bersifat pragmatisme," kata perempuan yang akrab disapa Nuning saat dihubungi, Selasa (20/4/2021).

Baca juga: Prajurit TNI Gabung KKB, Komnas HAM Minta Kedepankan Pendekatan Dialog di Papua

Nuning menilai, fenomena eks prajurit TNI yang membelot ke TPNPB adalah permainan opini, sehingga mereka dapat mengklaim bahwa TNI saja simpati pada mereka. Padahal jumlahnya hanya segelintir.

"Jika kita bicara masalah ini maka pemerintah harus mengevaluasi penanganan opini ini," kata perempuan yang juga mantan Anggota Komisi I DPR RI itu.

Menurutnya, bila kita melihat perbagai peristiwa di Papua tentunya tepat bila itu dimasukan sebagai 'Insurgensi', yang mana kunci utama dalam mengalahkan insurgensi adalah negara harus mampu merebut dukungan publik, baik lokal, nasional dan internasional, serta menggunakan kekuatan minimum (minimum force) untuk menghindari korban kolateral anggota masyarakat yang tidak diperlukan sehingga masyarakat tidak antipati terhadap negara dan memberi simpati kepada kelompok insurgensi.

Baca juga: Fakta Lucky Matuan, Eks Prajurit TNI yang Jadi Komandan Lapangan OPM

Selain itu, kata Nuning, penting bagi negara untuk melakukan propaganda dan kontra propaganda yang terukur, efektif, efesien dan tepat sasaran. "Melalui hal tersebut, maka konstruksi sosial-politik yang membentuk opini publik dapat meminimalisir dukungan kepada kelompok insurgensi," tandasnya.

Nuning menerangkan bahwa insurjensi merupakan salah satu wujud peperangan asimetris. Fenomena gerakan insurjensi pada prinsipnya adalah perjuangan politik yang di lakukan oleh sekelompok masyarakat dalam suatu wilayah negara terhadap pemerintah yang memiliki suatu otoritas yang berdaulat.
(abd)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
Jangka Waktu Kerja Sama...
Jangka Waktu Kerja Sama TNI dan Kejagung Dinilai Perlu Dibatasi
Pengerahan TNI untuk...
Pengerahan TNI untuk Menjaga Kejaksaan Memiliki Legitimasi dan Regulasi
Prajurit TNI Perkuat...
Prajurit TNI Perkuat Pengamanan di Kejaksaan, Menkum: Saya Yakin Sinergitas Polri-TNI Semakin Kuat
Prajurit TNI Dikerahkan...
Prajurit TNI Dikerahkan Jaga Kejaksaan, Komisi III DPR: Sebaiknya Dikaji Kembali
IPW Nilai Pengerahan...
IPW Nilai Pengerahan TNI di Kejaksaan Perlu Ditinjau Ulang
TNI Jaga Semua Kejaksaan,...
TNI Jaga Semua Kejaksaan, Hendardi: Bertentangan dengan Konstitusi
Siapa Abdullah Ocalan?...
Siapa Abdullah Ocalan? Politikus Kurdi yang Pernah Membesarkan PKK, tapi Akhirnya Membubarkannya
5 Fakta Menarik Pemberontak...
5 Fakta Menarik Pemberontak PKK yang Menjadi Duri dalam Daging
6 Dampak Pembubaran...
6 Dampak Pembubaran Kelompok Pemberontak Kurdi PKK, Salah Satunya Fokus Gerakan Politik
Rekomendasi
Melenggang di Cannes,...
Melenggang di Cannes, Syahrini Raih Penghargaan UNESCO
Trump Akui Pakistan...
Trump Akui Pakistan Tidak Dapat Diabaikan, Ini Alasannya
UGM Sediakan 3.670 Kursi...
UGM Sediakan 3.670 Kursi untuk Mahasiswa Baru di Jalur Mandiri 2025, Segera Daftar!
Berita Terkini
Hasan Nasbi soal Kabar...
Hasan Nasbi soal Kabar Pesawat Kepresidenan Ganti Warna Cat: Harus Cek Dulu Nih...
Tegaskan Evakuasi Warga...
Tegaskan Evakuasi Warga Gaza ke Indonesia Bukan Relokasi, Hasan Nasbi: Kita Mau Mengobati
Soal PMI Non-Prosedural,...
Soal PMI Non-Prosedural, Senator Filep Beri Rekomendasi dari Sisi Regulasi hingga Perlindungan
UNJ Dorong Kesadaran...
UNJ Dorong Kesadaran SDGs lewat Kegiatan Mahasiswa Pascasarjana Manajemen Lingkungan
TNI Jaga Kejaksaan,...
TNI Jaga Kejaksaan, Hasan Nasbi Sebut Biasa Saja
3 Laksamana Jabat KSAL...
3 Laksamana Jabat KSAL dalam 7 Tahun Terakhir, Ada yang Melesat Jadi Panglima TNI
Infografis
Presiden AS Donald Trump...
Presiden AS Donald Trump Kecam Serangan India ke Pakistan
Copyright ©2025 SINDOnews.com All Rights Reserved