Janji Kampanye Ditagih, Pemerintah Jokowi Diminta Tuntaskan Skandal BLBI

loading...
Janji Kampanye Ditagih, Pemerintah Jokowi Diminta Tuntaskan Skandal BLBI
Aksi kelompok masyarakat terkait penuntasan kasus BLBI. Foto/Ilustrasi/SINDOnews
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diingatkan untuk memenuhi janji kampanyenya pada Pilpres 2014 tentang penuntasan kasus mega skandal korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang merugikan keuangan negara triliunan rupiah.

Pengamat ekonomi dan politik Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Keuangan Negara (LPEKN) Sasmito Hadinagoro mengatakan, tema besar kampanye Jokowi saat itu adalah pemberantasan korupsi.

Mega skandal BLBI dikatakan Sasmito adalah korupsi terbesar dalam sejarah republik ini. Untuk itu, rakyat wajib mengingatkan pemerintahan Jokowi agar jangan melupakan janji.

"Mari kita melawan lupa. Kita tagih janji Ir Jokowi saat kampanye Pilpres 2014," ujar Sasmito di Jakarta, Senin (19/4/2021).

Menurut dia, upaya menuntaskan skandal BLBI masih jauh panggang dari api. Padahal, sejumlah data tentang skandal ini sudah pernah dipaparkannya, termasuk di era Presiden Soesilo Bambang Yudoyono (SBY).
Janji Kampanye Ditagih, Pemerintah Jokowi Diminta Tuntaskan Skandal BLBI

Pengamat ekonomi dan politik Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Keuangan Negara (LPEKN) Sasmito Hadinagoro. Foto/Istimewa



Sayangnya, kata Sasmito, data-data tentang BLBI Gate ini diabaikan."Kita ingin tegaskan, kasus BLBI Gate memberatkan dan menjadi beban generasi yang akan datang," tandasnya.Baca juga: Mahfud MD Sebut Tagihan BLBI Berbentuk Kredit Capai Rp101 Triliun

Menurut dia, beratnya beban BLBI Gate ini sudah pernah disampaikan Jusuf Kalla saat menjabat Wakil Presiden. Saat berpidato dalam acara Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Jusuf Kalla mengakui beban bunga obligasi rekap eks-BLBI puluhan triliun memberatkan keuangan negara.

Sasmito kembali menagih komitmen pemerintah menuntaskan BLBI Gate ini. Hal ini penting mengingat negara membutuhkan dana ratusan triliun rupiah untuk recovery ekonomi rakyat di tengah pandemi Covid-19.

"Ayo kerja kerja keras dengan jujur, transparan dan akuntable sesuai UU Nomor 17 Tahun 2003 bahwa masyarakat berhak mengetahui masalah tata kelola keuangan negara," katanya.Baca juga: Buru Aset BLBI, Wamenkumham: Perlu UU Perampasan Aset
(dam)
preload video
TULIS KOMENTAR ANDA!
Top