PAN Belum Dapat Informasi Utuh Terkait Tawaran Masuk Kabinet Jokowi

Jum'at, 16 April 2021 - 14:27 WIB
loading...
PAN Belum Dapat Informasi...
Ketua Fraksi PAN DPR, Saleh Pertaonan Daulay menyatakan, reshuffle kabinet menjadi hak mutlak dan prerogatif Presiden. Maka itu, Presiden berhak mengevaluasi. Foto/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Ketua Fraksi PAN DPR, Saleh Pertaonan Daulay menyatakan, reshuffle kabinet menjadi hak mutlak dan prerogatif Presiden. Maka itu, Presiden berhak mengevaluasi jajaran pembantunya yang ada di dalam kabinet.

Baca juga: Reshuffle Kabinet, Pengamat Prediksi Jatah Kursi Menteri PDIP Bertambah

"Jadi Presiden boleh menambah anggota kabinetnya dan juga boleh mengeluarkan anggota kabinetnya atau juga boleh melakukan reposisi di dalam struktur kabinet," ujar Saleh kepada wartawan, Jumat (16/4/2021).

"Adapun dengan PAN sampai hari ini kami belum mendapatkan informasi yang utuh terkait tawaran yang akan diberikan kepada PAN untuk masuk ke dalam kabinet," sambung Saleh.

Baca juga: Pergantian Moeldoko Dinilai Belum Terdeteksi di Isu Reshuffle Kabinet

Saleh mengaku, mendapatkan informasi dari media dan sejumlah pengamat soal PAN bergabung ke koalisi pemerintah dan mendaptkan jatah menteri. Untuk itu, pihaknya mengaku menunggu informasi yang utuh dari Istana.

Namun demikian lanjut Saleh, jika tawaran itu datang, maka pihaknya merasa mengapresiasi dan segera membahasnya di internal partai.

Selain itu kata Saleh, pihaknya akan mencari sosok kader PAN yang pas dan cocok pada posisi yang ditawarkan untuk menduduki posisi di kabinet tersebut.

"Ketiga tentu dari nama-nama yang sudah kami dapatkan itu kami akan kirimkan ke Presiden dan tentu Presiden punya hak prerogatif untuk menentukan apakah orang yang kita calonkan tersebut sesuai dengan yang diharapkan Presiden," kata Saleh.

"Namun demikian sekali lagi sampai sejauh ini kami masih sampai pada posisi menunggu (pihak istana) dan justru kami sekarang sedang disibukkan untuk melakukan konsolidasi organisasi PAN dari tingkat pusat wilayah daerah kemudian cabang dan ranting di seluruh Indonesia, karena itu juga pekerjaan yang sangat berat dan juga tentu memhutuhkan waktu dan energi serta perhatian yang cukup besar," pungkas Anggota Komisi IX DPR itu.
(maf)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Rekomendasi
Hasil Seleksi OSN-K...
Hasil Seleksi OSN-K SD dan SMP 2026 Diumumkan, Ini Link Resmi Pengumuman
India Tuntut Pertanggungjawaban...
India Tuntut Pertanggungjawaban atas Para Pelaku Pemboman Sekolah
Babak Pertama: Uruguay...
Babak Pertama: Uruguay vs Spanyol, Blunder Muslera Bawa La Furia Roja Unggul 1-0
Berita Terkini
Kapolri Mutasi Kapolda...
Kapolri Mutasi Kapolda dan Wakapolda pada Akhir Juni 2026, Ini Daftarnya
PP 20 Tahun 2026: Langkah...
PP 20 Tahun 2026: Langkah Besar Menuju Keadilan Pajak bagi UMKM Orang Pribadi
Evita: Kebijakan Bebas...
Evita: Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Buka Lapangan Kerja dan Gerakkan UMKM
Mutasi Polri Juni 2026:...
Mutasi Polri Juni 2026: Kombes Aris Supriyono Jabat Kabid Propam Polda Metro Jaya
Mensesneg Ungkap Pemicu...
Mensesneg Ungkap Pemicu Maraknya PHK di Indonesia
Pengadilan Negeri Jakarta...
Pengadilan Negeri Jakarta Timur Larang Siaran Langsung Sidang Dokter Tifa terkait Ijazah Jokowi
Infografis
Angkatan Darat Amerika...
Angkatan Darat Amerika Serikat Incar 'Pasukan Tua' Masuk Militer
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved