Pengamat: Reshuffle Kabinet Dalam Praktiknya Tidak Sepenuhnya Bergantung Presiden
loading...
Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah menilai meski banyak yang beranggapan reshuffle kabinet merupakan kewenangan presiden tapi tak sepenuhnya anggapan itu tepat. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Isu perombakan (reshuffle) kabinet kembali berhembus setelah usulan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) terkait peleburan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Investasi disetujui oleh DPR.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menilai meski banyak yang beranggapan reshuffle kabinet merupakan kewenangan presiden tapi tak sepenuhnya anggapan itu tepat.
"Reshuffle dalam praktiknya tidak sepenuhnya bergantung presiden karena ada pengaruh dari kepentingan mitra koalisi, dan presiden sulit mengabaikan itu," ujarnya saat dihubungi, Rabu (14/4/2021).
Untuk itu, Dedi melihat jika dilakukan peleburan, posisi Kemenristek dan Kemendikbud bisa saja tidak lagi dijabat Nadiem Makarim atau Bambang Brodjonegoro. Keduanya sama-sama profesional, jika harus memilih cenderung akan dipilih mana yang paling besar kontribusinya dalam proses pemenangan Pilpres 2019 lalu.
Meskipun, kata Dedi, idealnya perlu diganti agar ada kesegaran juga terkait kapasitas menteri yang membawahi dua hal berbeda tersebut. Dia menilai, Menristek dan Mendikbud butuh figur yang punya kriteria kecocokan dan bisa saja kader Muhammadiyah sebagaimana menteri-menteri terdahulu mendapat kesempatan ini.
"Sementara Kementerian Investasi untuk saat ini yang terlihat siap dan punya kapasitas, mungkin Bahlil Lahadalia, meskipun sekali lagi, presiden tentu miliki pertimbangan sendiri," kata Analis Politik lulusan Universitas Telkom Bandung itu.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menilai meski banyak yang beranggapan reshuffle kabinet merupakan kewenangan presiden tapi tak sepenuhnya anggapan itu tepat.
"Reshuffle dalam praktiknya tidak sepenuhnya bergantung presiden karena ada pengaruh dari kepentingan mitra koalisi, dan presiden sulit mengabaikan itu," ujarnya saat dihubungi, Rabu (14/4/2021).
Untuk itu, Dedi melihat jika dilakukan peleburan, posisi Kemenristek dan Kemendikbud bisa saja tidak lagi dijabat Nadiem Makarim atau Bambang Brodjonegoro. Keduanya sama-sama profesional, jika harus memilih cenderung akan dipilih mana yang paling besar kontribusinya dalam proses pemenangan Pilpres 2019 lalu.
Meskipun, kata Dedi, idealnya perlu diganti agar ada kesegaran juga terkait kapasitas menteri yang membawahi dua hal berbeda tersebut. Dia menilai, Menristek dan Mendikbud butuh figur yang punya kriteria kecocokan dan bisa saja kader Muhammadiyah sebagaimana menteri-menteri terdahulu mendapat kesempatan ini.
"Sementara Kementerian Investasi untuk saat ini yang terlihat siap dan punya kapasitas, mungkin Bahlil Lahadalia, meskipun sekali lagi, presiden tentu miliki pertimbangan sendiri," kata Analis Politik lulusan Universitas Telkom Bandung itu.
(kri)
