BRIN Digabung ke Kemendikbud, PAN Minta Penjelasan Anggaran Riset Vaksin

Senin, 12 April 2021 - 12:58 WIB
loading...
BRIN Digabung ke Kemendikbud,...
Saleh Pertaonan Daulay khawatir anggaran BRIN makin mengecil bila digabungkan dengan Kemendikbud. Foto/dok.SINDOnews
A A A
JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di DPR Saleh Pertaonan Daulay menyatakan, pemerintah diharapkan dapat memberikan penjelasan di balik likuidasi Kemenristek Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) dan menggabungkannya dengan Kemendikbud.

"Sebab dulu kemenristek adanya di kemendikbud, tapi pada periode belakangan ini dijadikan sebagai kementerian berdiri sendiri dan sekarang dikembalikan ke kemendikbud," ungkap Saleh kepada wartawan, Senin (12/2021).

Menurut Saleh penggabungan kembali pos kemeterian itu dikhawatirkan akan menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat. Terlebih, diyakini bahwa kemenristek BRIN sejauh ini belum bisa dikembangkan secara maksimal potensinya dalam rangka melakukan inovasi-inovasi baru dan juga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesoa mengingat anggarannya yang sangat terbatas.

Baca juga: Dukung Peleburan Kemendikbud dan Kemensristek, PDIP Yakin BRIN Makin Kuat

Di sisi lain, Saleh mengaku khawatir jika digabungkan ke Kemendikbud malah justru anggarannya akan semakin kecil. Sebab bergabung kembali dengan anggaran yang ada di kemendikbud yang juga berbagai macam perguruan tinggi negeri dan swasta yang ada di seluruh indonesia.

"Tentu ini akan menimbulkan persoalan tersendiri," tutur Wakil Rakyat di Senayan yang menjabat Komisi IX itu.

Selain itu, kata Saleh, pemerintah juga nantinya perlu menjelaskan terkait dengan program-program yang dilaksanakan Kemenristek BRIN salah satu diantaranya adalah tentang pengembangan vaksin merah putih yang sudah diinisiasi dan diprakarsai sejak tahun 2020 lalu.

"Dan anggarannya sudah ada yg diperunakan dan dihabiskan untuk penelitian itu, nah karena itu diharapkan ada kelanjutan dari penelitian vaksin nusantara itu sehingga kita bisa berdaulat di negara sendiri terkait dengan pengadaan vaksin itu sendiri apalagi belakanhan ini ada situasi dimana negara kita katakanlah mengalami kesulitan untuk mendapatkan vaksin dari luar negeri akibat adanya embargo vaksin di beberapa negars produsen," papar Saleh.

Baca juga: Kalau Nadiem Dicopot, PAN Berpeluang Masuk Kabinet Jokowi

Pada titik ini, kata Saleh, sangat relevan jika riset-riset yang telah dilakukan Menristek BRIN dibawah Bambang Brodjonegoro dilanjutkan, walaupun nanti pada akhirnya akan digabungkan dengan kemendikbud

Selain itu, Ketua DPP PAN itu juga berharap dengan bergabungnya kemenristek brin di kemendikbud diharapkan dapat menjadi momentum untuk bangkitanya dunia pendidikan di Indonesia. Karena Saleh percaya, bangsa yang maju dan besar adalah bangsa yang bisa melakukan inovasi baru dan bisa membuka temuan baru dalam berbagai sektor kehidupan.

"Dan diharapkan juga dengan penemuan itu dapat memberikan kemudahan kemudahan bagi manusia terutam negara kita dalam melaksanakan aktifitas dan juga penemuan itu dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sehingga maka dapat mencukupi oebutuhan hodup dari pengetahuan pengemnanfan dan teknologi tersebut," tuturnya. (Rakhmatulloh)
(muh)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Pakar Hukum: UU Polri...
Pakar Hukum: UU Polri yang Baru Akomodasi Kepentingan Masyarakat dan Kepolisian
Revisi UU Polri Disahkan...
Revisi UU Polri Disahkan Jadi Undang-Undang, Pelayanan Kepolisian Diharapkan Meningkat
Wamenkum: 20 DIM RUU...
Wamenkum: 20 DIM RUU Polri Bakal Dibahas Bareng DPR
Dadan Hindayana Cs Terjerat...
Dadan Hindayana Cs Terjerat Korupsi, DPR Perketat Pengawasan Tata Kelola di BGN
Trimedya Panjaitan Sebut...
Trimedya Panjaitan Sebut RUU HPI Sejalan dengan Semangat Prabowo Perkuat Posisi Hukum Indonesia
DPR Minta Pemerintah...
DPR Minta Pemerintah Antisipasi Ancaman PHK Massal di Industri Hasil Tembakau
DPR dan Pemerintah Pastikan...
DPR dan Pemerintah Pastikan Tak Ada Kendala Besar saat Puncak Haji
Jelang Armuzna, DPR...
Jelang Armuzna, DPR Ingatkan Pemerintah soal Layanan Konsumsi dan Transportasi
Komisi III DPR Nilai...
Komisi III DPR Nilai Kasus Amsal Sitepu Janggal, Proses Hukum Tak Objektif
Rekomendasi
Perlukah Melakukan Resolusi...
Perlukah Melakukan Resolusi Hidup di Tahun Baru Islam?
Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan...
Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan 8,2 Juta Batang Rokok Ilegal di Jalur Merak-Bakauheni
Operasional Multi Lokasi...
Operasional Multi Lokasi Kini Bisa Dipantau dari Satu Dashboard
Berita Terkini
Kejagung: Tersangka...
Kejagung: Tersangka Andri Mulyono Mark up Pengadaan Motor Listrik BGN
Tepis Isu Menguntungkan...
Tepis Isu Menguntungkan Kapolri, Pakar: UU Polri Baru Berpihak pada Kepentingan Publik
Refly Harun Pertanyakan...
Refly Harun Pertanyakan Nasib Kasus Roy Suryo Cs: Sudah 30 Kali Wajib Lapor, Kasus Belum Jelas
Terungkap! Andri Mulyono...
Terungkap! Andri Mulyono Kongkalikong dengan PPK untuk Dapat Proyek Pengadaan Motor Listrik BGN
Kejagung Tetapkan Penyedia...
Kejagung Tetapkan Penyedia Motor Listrik MBG Andri Mulyono Jadi Tersangka
Stafsus Menag: Kunjungan...
Stafsus Menag: Kunjungan Presiden Jerman ke Istiqlal Perkuat Diplomasi Agama RI-Jerman
Infografis
Penerima Bansos 2026...
Penerima Bansos 2026 Wajib Tahu! Ini Penjelasan Desil yang Jadi Penentu Kelayakan Bantuan
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved