Jokowi Tolak Nasionalisme Vaksin Corona di KTT D-8
Jum'at, 09 April 2021 - 09:28 WIB
loading...
Presiden Jokowi menyampaikan, negara-negara D-8 harus tetap mendorong akses yang adil terhadap vaksin. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemarin menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-10 D-8. KTT sendiri digelar di Dhaka, Bangladesh dan diikuti oleh delapan kepala negara atau kepala pemerintahan negara-negara anggota.
Baca juga: Kemenag Tegaskan Syarat Umrah Harus Vaksin Tersertifikasi WHO
Pada kesempatan itu Jokowi melihat krisis global akibat pandemi justru bisa menjadi batu loncatan bagi semua negara anggota D-8 untuk terus maju.
"Kita punya potensi dan kekuatan untuk maju. Dengan total populasi 1,1 miliar jiwa dan potensi ekonomi yang hampir mencapai USD4 triliun, D-8 harus menjadi bagian penting agar dunia bisa keluar dari pandemi, agar dunia bisa kembali pulih," katanya dikutip dari pers rilis Biro Pers Setpres, Jumat (9/4/2021).
Baca juga: Vaksinasi Terus Berlanjut, 23 Juta Dosis Vaksin Masih Tersedia
Jokowi juga menyampaikan, negara-negara D-8 harus tetap mendorong akses yang adil terhadap vaksin. Dia pun menyerukan penolakan adanya nasionalisme vaksin.
"Ketersediaan dan keterjangkauan vaksin merupakan kunci untuk keluar dari krisis. Namun, saat ini kita saksikan meningkatnya nasionalisme vaksin. Ini harus kita tolak. Kita harus mendukung vaksin multilateral," tegasnya.
Baca juga: Kemenkes Gandeng UMSU Medan Suntik Vaksin Covid-19 untuk Tokoh Lintas Agama
Menurutnya vaksin covid-19 adalah barang publik global. Sehingga dunia perlu bersatu untuk memproduksi dan mendistribusikan vaksin untuk semua.
Maka dari itu dia mengatakan, dunia harus dapat menggandakan kapasitas produksi. Dia menegaskan bahwa tidak boleh ada pembatasan terhadap produksi dan distribusi vaksin.
"Di sinilah D-8 bisa berperan dalam menawarkan kapasitas produksi yang dimilikinya untuk meningkatkan produksi, mendorong akses yang sama terhadap vaksin, dan mendorong transfer teknologi," ungkapnya.
"Beberapa dari kita, termasuk Indonesia, tengah mengembangkan produksi vaksin sendiri. D-8 harus membuka kerja sama pengembangan dan produksi vaksin ke depan," lanjutnya.
Selain itu Jokowi juga menyampaikan bahwa negara-negara D-8 harus berkontribusi pada pemulihan ekonomi global. Dengan potensi perdagangan antarnegara anggota yang melebihi USD1,5 triliun, dia yakin D-8 dapat berkontribusi besar dalam pemulihan ekonomi global.
"Fasilitasi perdagangan intranegara D-8 harus didorong, hambatan perdagangan harus diminimalisir, intensifikasi intraperdagangan antarnegara anggota D-8 adalah kunci. Ini akan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi," jelasnya.
Kemudian juga dia mengatakan bahwa D-8 harus mengembangkan teknologi digital. Menurutnya, digitalisasi, artificial intelligence, computing power, big data, dan data analytics telah melahirkan terobosan-terobosan baru. Di sisi lain juga merupakan ekonomi masa depan.
D-8 memiliki potensi yang besar, keunggulan demografi penduduk muda D-8 sekitar 323 juta orang atau sekitar 27,3%. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan jumlah penduduk muda negara G-7 sebesar 135 juta atau sekitar 17,3% dari total populasi.
"Investasi kepada kaum muda adalah investasi untuk masa depan. Untuk itu, inovasi harus terus ditumbuhkan, industri start-up harus terus didorong. Keunggulan D-8 sebagai negara mayoritas muslim harus dimanfaatkan. Pengembangan industri start-up berbasis syariah dapat dikembangkan," paparnya.
Baca juga: Kemenag Tegaskan Syarat Umrah Harus Vaksin Tersertifikasi WHO
Pada kesempatan itu Jokowi melihat krisis global akibat pandemi justru bisa menjadi batu loncatan bagi semua negara anggota D-8 untuk terus maju.
"Kita punya potensi dan kekuatan untuk maju. Dengan total populasi 1,1 miliar jiwa dan potensi ekonomi yang hampir mencapai USD4 triliun, D-8 harus menjadi bagian penting agar dunia bisa keluar dari pandemi, agar dunia bisa kembali pulih," katanya dikutip dari pers rilis Biro Pers Setpres, Jumat (9/4/2021).
Baca juga: Vaksinasi Terus Berlanjut, 23 Juta Dosis Vaksin Masih Tersedia
Jokowi juga menyampaikan, negara-negara D-8 harus tetap mendorong akses yang adil terhadap vaksin. Dia pun menyerukan penolakan adanya nasionalisme vaksin.
"Ketersediaan dan keterjangkauan vaksin merupakan kunci untuk keluar dari krisis. Namun, saat ini kita saksikan meningkatnya nasionalisme vaksin. Ini harus kita tolak. Kita harus mendukung vaksin multilateral," tegasnya.
Baca juga: Kemenkes Gandeng UMSU Medan Suntik Vaksin Covid-19 untuk Tokoh Lintas Agama
Menurutnya vaksin covid-19 adalah barang publik global. Sehingga dunia perlu bersatu untuk memproduksi dan mendistribusikan vaksin untuk semua.
Maka dari itu dia mengatakan, dunia harus dapat menggandakan kapasitas produksi. Dia menegaskan bahwa tidak boleh ada pembatasan terhadap produksi dan distribusi vaksin.
"Di sinilah D-8 bisa berperan dalam menawarkan kapasitas produksi yang dimilikinya untuk meningkatkan produksi, mendorong akses yang sama terhadap vaksin, dan mendorong transfer teknologi," ungkapnya.
"Beberapa dari kita, termasuk Indonesia, tengah mengembangkan produksi vaksin sendiri. D-8 harus membuka kerja sama pengembangan dan produksi vaksin ke depan," lanjutnya.
Selain itu Jokowi juga menyampaikan bahwa negara-negara D-8 harus berkontribusi pada pemulihan ekonomi global. Dengan potensi perdagangan antarnegara anggota yang melebihi USD1,5 triliun, dia yakin D-8 dapat berkontribusi besar dalam pemulihan ekonomi global.
"Fasilitasi perdagangan intranegara D-8 harus didorong, hambatan perdagangan harus diminimalisir, intensifikasi intraperdagangan antarnegara anggota D-8 adalah kunci. Ini akan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi," jelasnya.
Kemudian juga dia mengatakan bahwa D-8 harus mengembangkan teknologi digital. Menurutnya, digitalisasi, artificial intelligence, computing power, big data, dan data analytics telah melahirkan terobosan-terobosan baru. Di sisi lain juga merupakan ekonomi masa depan.
D-8 memiliki potensi yang besar, keunggulan demografi penduduk muda D-8 sekitar 323 juta orang atau sekitar 27,3%. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan jumlah penduduk muda negara G-7 sebesar 135 juta atau sekitar 17,3% dari total populasi.
"Investasi kepada kaum muda adalah investasi untuk masa depan. Untuk itu, inovasi harus terus ditumbuhkan, industri start-up harus terus didorong. Keunggulan D-8 sebagai negara mayoritas muslim harus dimanfaatkan. Pengembangan industri start-up berbasis syariah dapat dikembangkan," paparnya.
(maf)
Lihat Juga :
