Pelatihan Online Kartu Prakerja Dinilai Bisa Jadi Skandal Paling Memalukan
Rabu, 20 Mei 2020 - 16:14 WIB
loading...
Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sukamta meminta pemerintah untuk menghentikan program pelatihan online Kartu Prakerja. Foto/SINDOphoto
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sukamta meminta pemerintah untuk menghentikan program pelatihan online Kartu Prakerja . Sebab, dia menilai program itu berpotensi menjadi skandal paling memalukan dalam sejarah Indonesia merdeka.
Hal tersebut mengingat sudah ada banyak kritik disampaikan yang menunjukkan kelemahan dan kekurangan program Kartu Prakerja. Akan tetapi pemerintah terkesan tidak mau tahu. (Baca juga: Politikus PPP Yakin Skema Pelatihan Kartu Prakerja Jadi Kasus Hukum)
"Hentikan segera! Rakyat saat ini sedang susah, janganlah kondisi ini malah dimanfaatkan untuk program yang tidak prioritas, tidak jelas dan terkesan akal-akalan. Model kerja sama dengan 8 mitra platform digital juga manfaatkan celah hukum pengadaan barang jasa, ini bisa berpotensi menjadi tindak pidana korupsi gaya baru," ujar Sukamta kepada SINDOnews, Rabu (20/5/2020).
Legislator asal Yogyakarta ini berharap pemerintah dan juga mitra platform digital yang digandeng masih waras pikirannya dan punya hati nurani. Dia berpendapat, di masa sulit akibat pandemi COVID-19 seperti ini, harusnya yang dihadirkan adalah saling membantu, bergotong royong dan meringankan beban.
"Masih sangat mungkin bagi Pemerintah untuk menarik kembali program ini. Untuk anggaran yang sudah terlanjur dicairkan sebesar Rp1,6 triliun bisa dibekukan dulu. Mitra platform digital bisa merubah pelatihan yang tadinya berbayar menjadi gratis atau cuma-cuma sebagai wujud sumbangsih kepada bangsa dan masyarakat yang sedang dalam kesusahan. Sementara anggaran bisa difokuskan untuk jaring pengaman bagi korban PHK," jelasnya.
Hal tersebut mengingat sudah ada banyak kritik disampaikan yang menunjukkan kelemahan dan kekurangan program Kartu Prakerja. Akan tetapi pemerintah terkesan tidak mau tahu. (Baca juga: Politikus PPP Yakin Skema Pelatihan Kartu Prakerja Jadi Kasus Hukum)
"Hentikan segera! Rakyat saat ini sedang susah, janganlah kondisi ini malah dimanfaatkan untuk program yang tidak prioritas, tidak jelas dan terkesan akal-akalan. Model kerja sama dengan 8 mitra platform digital juga manfaatkan celah hukum pengadaan barang jasa, ini bisa berpotensi menjadi tindak pidana korupsi gaya baru," ujar Sukamta kepada SINDOnews, Rabu (20/5/2020).
Legislator asal Yogyakarta ini berharap pemerintah dan juga mitra platform digital yang digandeng masih waras pikirannya dan punya hati nurani. Dia berpendapat, di masa sulit akibat pandemi COVID-19 seperti ini, harusnya yang dihadirkan adalah saling membantu, bergotong royong dan meringankan beban.
"Masih sangat mungkin bagi Pemerintah untuk menarik kembali program ini. Untuk anggaran yang sudah terlanjur dicairkan sebesar Rp1,6 triliun bisa dibekukan dulu. Mitra platform digital bisa merubah pelatihan yang tadinya berbayar menjadi gratis atau cuma-cuma sebagai wujud sumbangsih kepada bangsa dan masyarakat yang sedang dalam kesusahan. Sementara anggaran bisa difokuskan untuk jaring pengaman bagi korban PHK," jelasnya.
Lihat Juga :
