Politikus Senayan Tolak Amendemen UUD karena Tak Sepakat Presiden 3 Periode

loading...
Politikus Senayan Tolak Amendemen UUD karena Tak Sepakat Presiden 3 Periode
Wacana Amendemen UUD 1945 terkait masa jabatan Presiden menjadi 3 periode menyita perhatian berbagai kalangan dan para politikus Senayan tegas menolaknya. Foto/SINDOnews/Ilustrasi
JAKARTA - Wacana Amendemen UUD 1945 terkait masa jabatan Presiden menjadi 3 periode menyita perhatian berbagai kalangan. Wakil ketua MPR RI, Ahmad Basarah secara tegas menolak perubahan masa jabatan presiden.

Baca juga: MPR Tak Pernah Tanggapi Serius Apalagi Agendakan Pembahasan Presiden 3 Periode

"PDI Perjuangan menolak adanya perubahan masa jabatan presiden," tegas Basarah dalam kuliah tamu virtual "Polemik Amandemen UUD 1945: Mengukuhkan Demokrasi atau Oligarki?", yang digelar Centre for Strategic and Indonesian Public Policy (CSIPP) bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (FH UMM) pekan lalu.

Baca juga: Wacana Presiden 3 Periode Game Over, 2024 Jokowi Masuk Jajaran King Maker

Basarah yang merupakan legislator PDIP mengatakan, ibu Megawati dalam suatu kesempatan menyatakan, UUD 1945 itu tidak boleh diubah hanya untuk kepentingan pribadi dan politik, contoh pada pasal 7 terkait masa jabatan Presiden menjadi 3 periode.



Politikus PKS, Mardani Ali Sera juga menegaskan, PKS menolak adanya amendemen UUD. Menurutnya, 3 periode untuk masa jabatan presiden itu mengingkari ruh reformasi. Mardani pun mendorong kaum muda terus melakukan diskusi terkait wacana amendemen.

"Diskusi seperti yang dilakukan CSIPP harus dilakukan secara kontinyu. Karena jangan sampai hukum yang berlaku bukan hukum yang sentimen," katanya. Baca juga: PKS Nilai Pendukung Presiden 3 Periode Ingin Hidupkan Kultus Politik

Politikus Partai Golkar, Tb Ace Hasan Syadzily mengatakan, ada 3 isu utama terkait dengan amandemen. Pertama, haluan Negara. "Semangatnya dalam konteks bernegara harus ada haluan Negara sehingga arah kebijakan Negara ada grand besar," ujar Ace Hasan.

Isu kedua, terkait periodesisasi jabatan presiden. Dan, ketiga, posisid dari DPD. Menurut Ace Hasan, isu amendemen itu bukan hanya soal jabatan presiden. Tetapi juga soal haluan bernegara dan penguatan DPD.

Dalam kaitan itu, pihaknya ingin menegaskan sebagai anggota MPR dari Partai Golkar dan internal partai Golkar bahwa saat ini amendemen belum menjadi sesuatu yang urgen dilakukan. Apalagi jika dikaitkan dengan periodesisasi jabatan presiden.



"Kenapa kami tegaskan? Karena harus dipahami bahwa situasi saat ini, seharusnya kita fokus pada penanganan Covid-19, dan pemulihan ekonomi nasional (PEN). Itu yang menjadi prioritas kita untuk menyelesaikan persoalan bangsa ini," terangnya.

Oleh karena itu, Ace Hasan menegaskan, kebijakan Golkar tidak terpikir untuk mendukung langkah amendemen 1945. Hal-hal lain, karena memang pintunya saat ini sudah kita tutup.

Pihaknya sama sekali tidak membuka bagi pembahasan tentang 3 periode presiden dan juga termasuk soal arah haluan bangsa ini ini bisa debatable.

"Soal jabatan presiden, kami dari awal menolak membahas wacana tersebut. Apa implikasinya? Karena harus kita tempatkan semangat reformasi yang paling fundamental adalah adanya pembatasan masa jabatan," tegasnya.
(maf)
preload video
TULIS KOMENTAR ANDA!
Top