Kubu Moeldoko Dorong AHY Maju Pilgub DKI, Andi Nurpati: Tidak Usah Atur-Atur Demokrat
loading...
Wakil Ketua Bappilu DPP Partai Demokrat, Andi Nurpati mengingatkan agar kubu Moeldoko tidak mengatur-atur partainya. FOTO/DOK.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat , Andi Nurpati mengingatkan agar kubu Moeldoko tidak mengatur-atur partainya. Hal itu disampaikan Andi Nurpati itu menanggapi usulan juru bicara kubu Moeldoko, Muhammad Rahmad agar Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY ) menjadi calon Gubernur DKI Jakarta pada 2024 mendatang.
Kubu Moeldoko berasalan, usulan pencalonan AHY menjadi Cagub DKI untuk menguji elektabilitasnya melawan petahana Anies Baswedan. "Sudahlah, mereka (pendukung Moeldoko) enggak usah atur-atur Partai Demokrat," kata Andi Nurpati kepada SINDOnews, Senin (5/4/2021).
Seperti diketahui, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly pada Rabu (31/3/2021) telah mengumumkan menolak mengesahkan kepengurusan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) yang menetapkan Moeldoko sebagai ketua umumnya.
Baca juga: Kubu Moeldoko Usulkan AHY Nyalon Gubernur Lagi di DKI Jakarta
Andi menjelaskan bahwa sebelum dan pasca keputusan Yasonna Laoly itu, tidak ada dualisme DPP Partai Demokrat. "Pihak Moeldoko aja yang super ambisi mau berkuasa dengan mau mengambil paksa Ketum dan Partai Demokrat, omong kosong kalau dibilang tidak ada ambisi kekuasaan, nonsen itu," katanya.
Faktanya, kata Andi Nurpati, KLB yang menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum itu abal-abal. "Tidak ada juga kewenangan mereka mau atur-atur AHY mau maju Pilgub DKI. Faktanya, sejak Partai Demokrat dipimpin AHY hasil survei Partai Demokrat makin meningkat," katanya.
Dia mengungkapkan bahwa sebagian pendukung Moeldoko itu juga sudah dipecat dari Partai Demokrat. "Ada yang sudah ke partai lain, sekarang mengatasnamakan DPP Partai Demokrat, kan nanti diketawain orang," imbuhnya.
Baca juga: Menang Lawan Moeldoko dkk, Peluang AHY Berlaga di Pilpres 2024 Kian Terbuka
Andi Nurpati pun menjelaskan bahwa Moeldoko tidak punya kartu tanda anggota (KTA) Partai Demokrat. "Tiba-tiba mau jadi Ketum. Salah satu syarat Ketum Partai Demokrat adalah anggota Partai Demokrat dibuktikan dengan KTA. Dalam data Menkumham, bukannya Moeldoko masih pengurus DPP Hanura?," katanya.
Andi Nurpati menambahkan, tidak pernah terdengar apalagi terpublikasi tentang Moeldoko mundur dari Partai Hanura. "Apapun alasan dan argumentasi mereka, terpatahkan oleh fakta dan hasil survei," katanya.
Kubu Moeldoko berasalan, usulan pencalonan AHY menjadi Cagub DKI untuk menguji elektabilitasnya melawan petahana Anies Baswedan. "Sudahlah, mereka (pendukung Moeldoko) enggak usah atur-atur Partai Demokrat," kata Andi Nurpati kepada SINDOnews, Senin (5/4/2021).
Seperti diketahui, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly pada Rabu (31/3/2021) telah mengumumkan menolak mengesahkan kepengurusan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) yang menetapkan Moeldoko sebagai ketua umumnya.
Baca juga: Kubu Moeldoko Usulkan AHY Nyalon Gubernur Lagi di DKI Jakarta
Andi menjelaskan bahwa sebelum dan pasca keputusan Yasonna Laoly itu, tidak ada dualisme DPP Partai Demokrat. "Pihak Moeldoko aja yang super ambisi mau berkuasa dengan mau mengambil paksa Ketum dan Partai Demokrat, omong kosong kalau dibilang tidak ada ambisi kekuasaan, nonsen itu," katanya.
Faktanya, kata Andi Nurpati, KLB yang menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum itu abal-abal. "Tidak ada juga kewenangan mereka mau atur-atur AHY mau maju Pilgub DKI. Faktanya, sejak Partai Demokrat dipimpin AHY hasil survei Partai Demokrat makin meningkat," katanya.
Dia mengungkapkan bahwa sebagian pendukung Moeldoko itu juga sudah dipecat dari Partai Demokrat. "Ada yang sudah ke partai lain, sekarang mengatasnamakan DPP Partai Demokrat, kan nanti diketawain orang," imbuhnya.
Baca juga: Menang Lawan Moeldoko dkk, Peluang AHY Berlaga di Pilpres 2024 Kian Terbuka
Andi Nurpati pun menjelaskan bahwa Moeldoko tidak punya kartu tanda anggota (KTA) Partai Demokrat. "Tiba-tiba mau jadi Ketum. Salah satu syarat Ketum Partai Demokrat adalah anggota Partai Demokrat dibuktikan dengan KTA. Dalam data Menkumham, bukannya Moeldoko masih pengurus DPP Hanura?," katanya.
Andi Nurpati menambahkan, tidak pernah terdengar apalagi terpublikasi tentang Moeldoko mundur dari Partai Hanura. "Apapun alasan dan argumentasi mereka, terpatahkan oleh fakta dan hasil survei," katanya.
Lihat Juga :
(abd)
