Sekarang Puji Pemerintah Setinggi Langit, Kubu Moeldoko Sebut Sikap Cikeas Paradoks
Jum'at, 02 April 2021 - 09:04 WIB
loading...
A
A
A
Baginya, sikap SBY dan AHY serta para pendukungnya ini bisa kita baca sebagai cerminan orang-orang yang tinggi hati, suka berprasangka buruk, su'udzan dengan tanpa didasari data dan fakta. Jika Pemerintahan Jokowi benar merupakan dalang di balik keributan internal Partai Demokrat, tentu Presiden Jokowi sangat bisa memerintahka Yasonna Laoly sebagai Menteri Hukum dan HAM mensahkan Kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB Sibolangit.
Baca juga: Tengku Zulkarnain ke Moeldoko dkk: Buat Partai Baru Saja, Siapa Tahu Bisa Lebih Besar
"Namun kenyataannya, Kemenkumham itu malah menolak. Bukankah menteri dalam struktur ketatanegaraan merupakan Pembantu Presiden," tanya SHE yang juga berprofesi sebagai Lawyer itu.
"Dari penjelasan saya mengenai ketiga hal di atas, kita sebagai masyarakat telah sangat jelas bisa menilai betapa inkonsistensinya seorang SBY berserta anak-anak dan para pengikutnya. Belum lagi sekarang telah beredar kabar yang sangat mencengangkan, bahwa tak lama lagi Partai Demokrat kepemimpinan AHY akan mengadakan Kongres Luar Biasa (KLB) yang bertujuan untuk merubah AD/ART Partai Demokrat 2020 yang dahulu SBY rubah di luar kongres," ungkapnya.
"AD/ART 2020 yang terbukti banyak masalah karena melanggar Konstitusi dan melanggar Undang-Undang Partai Politik, yang menempatkan Ketum AHY dan Ketua Majelis Tinggi Partai SBY sebagai layaknya raja diraja. Ini semua membuktikan bahwa KLB Sibolangit yang mendaulat Pak Dr. Moeldoko sebagai Ketua Umum itu sejatinya sangat bermanfaat, dapat membongkar kebusukan-kebusukan politik SBY yang selama bertahun-tahun menguasai Partai Politik dengan keluarganya sendiri. Partai Politik yang menguras triliunan kas negara dan yang hanya menghasilkan koruptor-koruptor tangguh yang dilindunginya," pungkasnya.
Baca juga: Tengku Zulkarnain ke Moeldoko dkk: Buat Partai Baru Saja, Siapa Tahu Bisa Lebih Besar
"Namun kenyataannya, Kemenkumham itu malah menolak. Bukankah menteri dalam struktur ketatanegaraan merupakan Pembantu Presiden," tanya SHE yang juga berprofesi sebagai Lawyer itu.
"Dari penjelasan saya mengenai ketiga hal di atas, kita sebagai masyarakat telah sangat jelas bisa menilai betapa inkonsistensinya seorang SBY berserta anak-anak dan para pengikutnya. Belum lagi sekarang telah beredar kabar yang sangat mencengangkan, bahwa tak lama lagi Partai Demokrat kepemimpinan AHY akan mengadakan Kongres Luar Biasa (KLB) yang bertujuan untuk merubah AD/ART Partai Demokrat 2020 yang dahulu SBY rubah di luar kongres," ungkapnya.
"AD/ART 2020 yang terbukti banyak masalah karena melanggar Konstitusi dan melanggar Undang-Undang Partai Politik, yang menempatkan Ketum AHY dan Ketua Majelis Tinggi Partai SBY sebagai layaknya raja diraja. Ini semua membuktikan bahwa KLB Sibolangit yang mendaulat Pak Dr. Moeldoko sebagai Ketua Umum itu sejatinya sangat bermanfaat, dapat membongkar kebusukan-kebusukan politik SBY yang selama bertahun-tahun menguasai Partai Politik dengan keluarganya sendiri. Partai Politik yang menguras triliunan kas negara dan yang hanya menghasilkan koruptor-koruptor tangguh yang dilindunginya," pungkasnya.
(muh)
Lihat Juga :
