Caplok Demokrat, Syarif Hasan Balik Pertanyakan Ideologi Moeldoko
Senin, 29 Maret 2021 - 17:17 WIB
loading...
A
A
A
Soal keputusan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang belum dirilis, Wakil Ketua MPR RI ini menjelaskan bahwa ada proses yang harus dilewati oleh Kemenkumham, tentu hal itu harus dihargai. Demokrat juga melihat bahwa pemerintah telah bekerja maksimal untuk menegakan peraturan perundnag-undangan yang berlaku.
“Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Menko Polhukam bahwa pemerintah akan bekerja sesuai dengan UU Partai Politik dan sesuai AD/ART Partai Demokrat yang disahkan tahun 2020.Jadi kita tunggu saja, insya Allah pemerintah akan memberikan keputusan yang benar,” imbuhnya.
Baca juga: Moeldoko Tuding Demokrat Berubah Ideologi, Hinca Tantang Nyanyikan Mars
Adapun alasan pemerintah menerima laporan Demokrat KLB, menurut dia, itu merupakan bagian dari prosedur yang harus dijalankan pemerintah, di mana saat ada laporan maka harus diterima. Agar nanti kemudian pemerintah lewat Kemenkumham bisa segera memutuskan bahwa Partai Demokrat di bawah AHY lah yang sah.
“Nanti tinggal dibandingkan oh ternyata ini (KLB) abal abal, kalau dibandingkan yang asli yang ini,” ujar mantan Menkop UKM itu.
“Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Menko Polhukam bahwa pemerintah akan bekerja sesuai dengan UU Partai Politik dan sesuai AD/ART Partai Demokrat yang disahkan tahun 2020.Jadi kita tunggu saja, insya Allah pemerintah akan memberikan keputusan yang benar,” imbuhnya.
Baca juga: Moeldoko Tuding Demokrat Berubah Ideologi, Hinca Tantang Nyanyikan Mars
Adapun alasan pemerintah menerima laporan Demokrat KLB, menurut dia, itu merupakan bagian dari prosedur yang harus dijalankan pemerintah, di mana saat ada laporan maka harus diterima. Agar nanti kemudian pemerintah lewat Kemenkumham bisa segera memutuskan bahwa Partai Demokrat di bawah AHY lah yang sah.
“Nanti tinggal dibandingkan oh ternyata ini (KLB) abal abal, kalau dibandingkan yang asli yang ini,” ujar mantan Menkop UKM itu.
(muh)
Lihat Juga :
