Moeldoko Sebut Ada Pertarungan Ideologi, Demokrat: Sok Tahu!
Minggu, 28 Maret 2021 - 18:48 WIB
loading...
Kepala Badan Hukum dan Pengamanan Partai DPP Partai Demokrat, Ardy Mbalembout merespons pernyataan KSP Moeldoko yang menyebut ada pertarungan ideologis. Dia menyebut, Moeldoko sedang melantur. FOTO/DOK.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kepala Badan Hukum dan Pengamanan Partai DPP Partai Demokrat , Ardy Mbalembout angkat bicara ihwal pernyataan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang menyebut ada pertarungan ideologis. Dia menyebut, Moeldoko sedang melantur.
Ardy menegaskan saat ini seluruh kader sangat nyaman bersama Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). "Bhinneka tunggal ika, nilai-nilai Pancasila, sangat dipegang teguh di sini. Tidak ada ideologi lain yang mendapat tempat di sini," kata Ardy dalam keterangan tertulisnya, Minggu (28/3/2021).
Dia menyebutkan, Gubernur Aceh dari Demokrat, Gubernur Banten dari Demokrat, Gubernur Papua dari Demokrat, Wagub Kaltara dari Demokrat, begitu juga dengan Wagub Jawa Timur. Menurut dia, beda-beda agama, beda-beda suku, hal biasa bagi partainya.
Baca juga: Pertarungan Ideologis 2024 Jadi Alasan Moeldoko Terima Tawaran Pimpin Demokrat
Ardy menilai perbedaan itu berkah bagi kader Demokrat. Karena sama-sama mengedepankan nilai-nilai Pancasila sebagai panduannya dalam berorganisasi, berbangsa, dan bernegara. "Itulah akibat Moeldoko bukan orang Demokrat dan tidak mengenal Partai Demokrat, tapi sok tahu bilang ada pertarungan ideologis di Demokrat," ujarnya.
Ia menyatakan, apabila benar mau menyelamatkan bangsa dan negara, bukan kemudian menjadi bagian dari begal politik yang merebut paksa Partai Demokrat secara ilegal. Lakukan saja tugasnya selaku Kepala Staf Presiden dengan sungguh-sungguh.
Ardy mengatakan, Presiden saja tidak punya waktu luang memikirkan hal lain selain mengurusi negara. Akan tetapi, Moeldoko selaku kepala staf presiden justru sibuk bersiasat merebut kepemimpinan partai politik secara kasar dan ilegal.
Baca juga: Kubu Moeldoko Klaim Kemenkumham Sahkan SK Kepengurusan Minggu Depan
"Negara lagi susah, rakyat lagi kesulitan karena terdampak pandemi dan bencana. Ini Kepala Staf Presiden bersama gerombolannya malah melakukan penyalahgunaan kekuasaan," katanya.
Ia meminta ke Moeldoko untuk tidak mengajari kader Demokrat tentang demokrasi. Menurut dia, kongres Partai Demokrat 2020 sah sesuai dengan hukum, dan berjalan dengan demokratis.
"Anda itu dipilih jadi Ketum KW di KLB ilegal, melanggar UU Parpol dan AD/ART Partai Demokrat, lalu dipilih bukan oleh pemilik suara, pakai mekanisme voting gaya anak SD, malah mau bahas-bahas demokrasi? Mikir! Bisa hancur demokrasi kita kalau praktik begal politik ala gerombolan Moeldoko ini dibiarkan," katanya.
Ardy menegaskan saat ini seluruh kader sangat nyaman bersama Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). "Bhinneka tunggal ika, nilai-nilai Pancasila, sangat dipegang teguh di sini. Tidak ada ideologi lain yang mendapat tempat di sini," kata Ardy dalam keterangan tertulisnya, Minggu (28/3/2021).
Dia menyebutkan, Gubernur Aceh dari Demokrat, Gubernur Banten dari Demokrat, Gubernur Papua dari Demokrat, Wagub Kaltara dari Demokrat, begitu juga dengan Wagub Jawa Timur. Menurut dia, beda-beda agama, beda-beda suku, hal biasa bagi partainya.
Baca juga: Pertarungan Ideologis 2024 Jadi Alasan Moeldoko Terima Tawaran Pimpin Demokrat
Ardy menilai perbedaan itu berkah bagi kader Demokrat. Karena sama-sama mengedepankan nilai-nilai Pancasila sebagai panduannya dalam berorganisasi, berbangsa, dan bernegara. "Itulah akibat Moeldoko bukan orang Demokrat dan tidak mengenal Partai Demokrat, tapi sok tahu bilang ada pertarungan ideologis di Demokrat," ujarnya.
Ia menyatakan, apabila benar mau menyelamatkan bangsa dan negara, bukan kemudian menjadi bagian dari begal politik yang merebut paksa Partai Demokrat secara ilegal. Lakukan saja tugasnya selaku Kepala Staf Presiden dengan sungguh-sungguh.
Ardy mengatakan, Presiden saja tidak punya waktu luang memikirkan hal lain selain mengurusi negara. Akan tetapi, Moeldoko selaku kepala staf presiden justru sibuk bersiasat merebut kepemimpinan partai politik secara kasar dan ilegal.
Baca juga: Kubu Moeldoko Klaim Kemenkumham Sahkan SK Kepengurusan Minggu Depan
"Negara lagi susah, rakyat lagi kesulitan karena terdampak pandemi dan bencana. Ini Kepala Staf Presiden bersama gerombolannya malah melakukan penyalahgunaan kekuasaan," katanya.
Ia meminta ke Moeldoko untuk tidak mengajari kader Demokrat tentang demokrasi. Menurut dia, kongres Partai Demokrat 2020 sah sesuai dengan hukum, dan berjalan dengan demokratis.
"Anda itu dipilih jadi Ketum KW di KLB ilegal, melanggar UU Parpol dan AD/ART Partai Demokrat, lalu dipilih bukan oleh pemilik suara, pakai mekanisme voting gaya anak SD, malah mau bahas-bahas demokrasi? Mikir! Bisa hancur demokrasi kita kalau praktik begal politik ala gerombolan Moeldoko ini dibiarkan," katanya.
(abd)
Lihat Juga :
