Pemerintah Larang Mudik, DPR: Jangan Kayak Tahun Lalu Pulang Kampung Boleh
Jum'at, 26 Maret 2021 - 16:38 WIB
loading...
A
A
A
Karena itu, kata Wakil Sekretaris Fraksi Partai Demokrat ini, kalau tiba-tiba pemerintah melalui Menko PMK melarang mudik, tentu ini harus ada penjelasan final dari pemerintah. Jangan sampai publik menganggap koordinasi di dalam pemerintahan bermasalah.
Baca juga: Ini Kelompok yang Diperbolehkan Mudik Lebaran
"Ini kan standar ganda namanya, di satu sisi Menko PMK mengatakan enggak boleh mudik, tapi di kementerian lain Kemenhub mengatakan boleh mudik. Jangan sampai yang ditangkap masyarakat itu larangan mudik tapi di sisi lain mereka juga tetap diberikan ruang," kata legislator asal Kalimantan Timur itu.
Dengan demikian, Irwan menegaskan, kalau benar tidak boleh mudik, buktikan dengan adanya regulasi. Komisi V DPR juga akan meminta Kemenhub untuk membuag peraturan pelarangan mjdik, termasuk pembatasan di simpul-simpul transportasi publik seperti stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandara.
"Jangan sampai, larangan mudik tapi faktanya semua alur transportasi laut, darat, dan udara ternyata tetap bahkan terjadi lonjakan penumpang," katanya.
Baca juga: Ini Kelompok yang Diperbolehkan Mudik Lebaran
"Ini kan standar ganda namanya, di satu sisi Menko PMK mengatakan enggak boleh mudik, tapi di kementerian lain Kemenhub mengatakan boleh mudik. Jangan sampai yang ditangkap masyarakat itu larangan mudik tapi di sisi lain mereka juga tetap diberikan ruang," kata legislator asal Kalimantan Timur itu.
Dengan demikian, Irwan menegaskan, kalau benar tidak boleh mudik, buktikan dengan adanya regulasi. Komisi V DPR juga akan meminta Kemenhub untuk membuag peraturan pelarangan mjdik, termasuk pembatasan di simpul-simpul transportasi publik seperti stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandara.
"Jangan sampai, larangan mudik tapi faktanya semua alur transportasi laut, darat, dan udara ternyata tetap bahkan terjadi lonjakan penumpang," katanya.
Lihat Juga :
