Kemendagri Sebut Realokasi APBD 508 Pemda Mencapai Rp55 Triliun
Senin, 13 April 2020 - 11:33 WIB
loading...
Mural lawan corona. Foto/Dok SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Berdasarkan data yang dihimpun Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), realokasi anggaran pendapatan dan belanja (APBD) yang dilakukan oleh pemerintah daerah (pemda) mencapai angka Rp55 triliun. Realokasi ini berdasarkan tiga pos yakni anggaran kegiatan (perjalanan dinas, rapat, dan seminar), hibah/bansos, dan belanja tidak terduga (BTT).
"Total sudah sekitar Rp55 triliun yang dianggarkan oleh provinsi, kabupaten/kota. Ini untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat serta memberikan bantuan bagi masyarakat yang secara ekonomi terdampak akibat kebijakan physical distancing ini," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto melalui siaran persnya, Senin (13/4/2020).
Dia mengatakan, jumlah tersebut berdasarkan data yang masuk pada tanggal 12 April 2020. "Angka ini akan terus bertambah, karena saat ini data terhimpun masih 93,73%. Kami masih akan terus," ujarnya.
Ardian mengatakan, realokasi ini diarahkan untuk tiga hal yakni penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan penyediaan jaring pengaman sosial/social safety net.
"Sebanyak 508 daerah telah mengalokasikan refocusing untuk penanganan kesehatan yang diambil dari kegiatan, hibah/bansos, dan belanja tidak terduga (BTT). Ada yang hanya lewat kegiatan atau Bansos saja, atau BTT saja, ada juga yang lewat ketiganya. Sementara 34 daerah lainnya belum melaporkan. Tapi prinsipnya, semua provinsi sudah menganggarkan untuk penanganan kesehatan," pungkasnya.
"Total sudah sekitar Rp55 triliun yang dianggarkan oleh provinsi, kabupaten/kota. Ini untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat serta memberikan bantuan bagi masyarakat yang secara ekonomi terdampak akibat kebijakan physical distancing ini," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto melalui siaran persnya, Senin (13/4/2020).
Dia mengatakan, jumlah tersebut berdasarkan data yang masuk pada tanggal 12 April 2020. "Angka ini akan terus bertambah, karena saat ini data terhimpun masih 93,73%. Kami masih akan terus," ujarnya.
Ardian mengatakan, realokasi ini diarahkan untuk tiga hal yakni penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan penyediaan jaring pengaman sosial/social safety net.
"Sebanyak 508 daerah telah mengalokasikan refocusing untuk penanganan kesehatan yang diambil dari kegiatan, hibah/bansos, dan belanja tidak terduga (BTT). Ada yang hanya lewat kegiatan atau Bansos saja, atau BTT saja, ada juga yang lewat ketiganya. Sementara 34 daerah lainnya belum melaporkan. Tapi prinsipnya, semua provinsi sudah menganggarkan untuk penanganan kesehatan," pungkasnya.
(dzi)
Lihat Juga :
