KPK Ikut Rekomendasi Limbah Batu Bara PLTU Bukan Bahan Berbahaya dan Beracun
Kamis, 18 Maret 2021 - 20:43 WIB
loading...
KPK pun turut ikut andil dalam merekomendasikan FABA untuk dikategorikan sebagai non Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). FOTO/DOK.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam regulasi baru tersebut, sisa pembakaran batu bara pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berupa abu terbang dan abu dasar atau Fly Ash dan Bottom Ash (FABA) dikategorikan sebagai non Bahan Berbahaya dan Beracun ( B3 ).
Saat dikonfirmasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun turut ikut andil dalam merekomendasikan FABA untuk dikategorikan sebagai non B3. Menurut KPK, hal tersebut sudah melewati kajian dan menganggap FABA dapat dimanfaatkan dan memberi nilai ekonomi bagi masyarakat.
"KPK telah melakukan kajian cepat atas pengelolaan Fly Ash Bottom Ash (FABA) dari Batubara di PLTU milik PT PLN pada 2020. Hasil telaah tersebut dituangkan dalam policy brief tentang pengelolaan FABA agar lebih bermanfaat dan memberikan nilai ekonomi, serta tidak memberatkan tarif listrik," kata Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati kepada MNC Portal, Kamis (18/3/2021). "Hasil telaah dan rekomendasinya telah kami sampaikan kepada Presiden pada 20 November 2020," tambahnya.
Baca juga: Sederet Alasan Limbah Batu Bara PLTU Keluar dari Daftar Bahan Berbahaya dan Beracun
Ipi menjelaskan, telaah tersebut dilakukan KPK sebagai pelaksanaan atas tugas monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. "Secara lengkap hasil kajian dan rekomendasi yang disampaikan, akan kami paparkan kepada rekan-rekan media segera," ujar Ipi.
Diberitakan sebelumnya, Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun (PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Rosa Vivien Ratnawati menegaskan, bahwa material FABA yang merupakan limbah hasil sisa pembakaran di PLTU menjadi limbah nonB3. Hal tersebut disebabkan karena pembakaran batu bara di kegiatan PLTU dilakukan pada temperatur tinggi, sehingga kandungan unburnt carbon di dalam FABA menjadi minimum dan lebih stabil saat disimpan.
Saat dikonfirmasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun turut ikut andil dalam merekomendasikan FABA untuk dikategorikan sebagai non B3. Menurut KPK, hal tersebut sudah melewati kajian dan menganggap FABA dapat dimanfaatkan dan memberi nilai ekonomi bagi masyarakat.
"KPK telah melakukan kajian cepat atas pengelolaan Fly Ash Bottom Ash (FABA) dari Batubara di PLTU milik PT PLN pada 2020. Hasil telaah tersebut dituangkan dalam policy brief tentang pengelolaan FABA agar lebih bermanfaat dan memberikan nilai ekonomi, serta tidak memberatkan tarif listrik," kata Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati kepada MNC Portal, Kamis (18/3/2021). "Hasil telaah dan rekomendasinya telah kami sampaikan kepada Presiden pada 20 November 2020," tambahnya.
Baca juga: Sederet Alasan Limbah Batu Bara PLTU Keluar dari Daftar Bahan Berbahaya dan Beracun
Ipi menjelaskan, telaah tersebut dilakukan KPK sebagai pelaksanaan atas tugas monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. "Secara lengkap hasil kajian dan rekomendasi yang disampaikan, akan kami paparkan kepada rekan-rekan media segera," ujar Ipi.
Diberitakan sebelumnya, Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun (PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Rosa Vivien Ratnawati menegaskan, bahwa material FABA yang merupakan limbah hasil sisa pembakaran di PLTU menjadi limbah nonB3. Hal tersebut disebabkan karena pembakaran batu bara di kegiatan PLTU dilakukan pada temperatur tinggi, sehingga kandungan unburnt carbon di dalam FABA menjadi minimum dan lebih stabil saat disimpan.
Lihat Juga :
