Kasus Korupsi Bansos Bandung Barat, KPK Geledah Kantor Dinsos
Kamis, 18 Maret 2021 - 15:54 WIB
loading...
Tim penyidik KPK kembali melakukan penggeledahan terkait kasus korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi COVID-19 pada Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020. FOTO/DOK.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Tim penyidik KPK kembali melakukan penggeledahan terkait kasus korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi COVID-19 pada Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020. Penggeledahan dilakukan salah satunya di Kantor Dinas Sosial Bandung Barat, Jawa Barat.
"Kamis (18/03/2021), tim Penyidik KPK melakukan penggeledahan di beberapa lokasi yang ada di wilayah Kabupaten Bandung Barat di antaranya Kantor Dinas Sosial Pemda Kabupaten Bandung Barat dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat," kata Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (18/3/2021).
Hingga saat ini, kata Ali, penggeledahan masih dilakukan. Pihaknya nantinya akan mempublikasikan hasil dari penggeledahan tersebut. "Kegiatan masih berlangsung, perkembangan selanjutnya akan kami infokan kembali," katanya.
Baca juga: Diduga Sprindik KPK Bocor, Bupati Bandung Barat Aa Umbara Tersangka?
Sebelumnya, pada Rabu (17/03/2021), tim Penyidik KPK telah melakukan penggeledahan di 4 lokasi berbeda yang berada di Kabupaten Bandung Barat.
Keempat lokasi penggeledahan itu antara lain, Kantor Dinas PUPR Kabupaten Bandung Barat, Kantor CV BP (Bintang Pamungkas) di Lembang Kabupaten Bandung Barat, CV SSGC (Sentral Sayuran Garden City) di Lembang Kabupaten Bandung Barat, dan rumah kediaman dari pihak yang terkait perkara ini di Lembang Kabupaten Bandung Barat.
"Pada 4 lokasi tersebut, ditemukan dan diamankan bukti di antaranya berbagai dokumen dan barang bukti elekronik," kata Ali.
Baca juga: PPKM Dinilai Efektif, Bupati Bandung Barat Aa Umbara Minta Posko COVID-19 Dibuat Setiap RW
Ia menjelaskan, nantinya seluruh barang bukti yang diamankan akan dilakukan validasi dan verifikasi untuk dilakukan penyitaan guna melengkapi berkas perkara penyidikan perkara dimaksud.
Sebelumnya, KPK juga telah menggeledah rumah pribadi dan kantor Bupati Bandung Barat, Aa Umbara pada, Selasa (16/3/2021). Berdasarkan informasi yang dihimpun, rumah pribadi diduga milik Aa Umbara yang digeledah terletak di daerah Lembang, Bandung Barat. Sementara kantor Bupati Bandung Barat berlokasi di kawasan Ngamprah, Jawa Barat.
Diketahui, KPK sedang mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan bantuan sosial (bansos) untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Bandung Barat tahun 2020. Kasus yang diawali dari proses penyelidikan itu, saat ini sudah masuk dalam tahap penyidikan.
"Benar saat ini KPK telah menaikkan ke tahap penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana Pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial Pemda Kabupaten Bandung Barat tahun 2020," kata Ali.
Sejalan dengan ditingkatkannya kasus ini dari tahap penyelidikan ke penyidikan, maka KPK telah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka. Sayangnya, KPK masih enggan membeberkan secara detail siapa saja yang menjadi tersangka dalam kasus ini.
"Uraian lengkap dari kasus ini dan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka belum dapat kami sampaikan kepada publik secara terbuka," ujar Alim. "Pengumuman tersangka akan disampaikan saat tim penyidik KPK telah melakukan upaya paksa penangkapan atau penahanan para tersangka telah dilakukan," katanya.
"Kamis (18/03/2021), tim Penyidik KPK melakukan penggeledahan di beberapa lokasi yang ada di wilayah Kabupaten Bandung Barat di antaranya Kantor Dinas Sosial Pemda Kabupaten Bandung Barat dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat," kata Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (18/3/2021).
Hingga saat ini, kata Ali, penggeledahan masih dilakukan. Pihaknya nantinya akan mempublikasikan hasil dari penggeledahan tersebut. "Kegiatan masih berlangsung, perkembangan selanjutnya akan kami infokan kembali," katanya.
Baca juga: Diduga Sprindik KPK Bocor, Bupati Bandung Barat Aa Umbara Tersangka?
Sebelumnya, pada Rabu (17/03/2021), tim Penyidik KPK telah melakukan penggeledahan di 4 lokasi berbeda yang berada di Kabupaten Bandung Barat.
Keempat lokasi penggeledahan itu antara lain, Kantor Dinas PUPR Kabupaten Bandung Barat, Kantor CV BP (Bintang Pamungkas) di Lembang Kabupaten Bandung Barat, CV SSGC (Sentral Sayuran Garden City) di Lembang Kabupaten Bandung Barat, dan rumah kediaman dari pihak yang terkait perkara ini di Lembang Kabupaten Bandung Barat.
"Pada 4 lokasi tersebut, ditemukan dan diamankan bukti di antaranya berbagai dokumen dan barang bukti elekronik," kata Ali.
Baca juga: PPKM Dinilai Efektif, Bupati Bandung Barat Aa Umbara Minta Posko COVID-19 Dibuat Setiap RW
Ia menjelaskan, nantinya seluruh barang bukti yang diamankan akan dilakukan validasi dan verifikasi untuk dilakukan penyitaan guna melengkapi berkas perkara penyidikan perkara dimaksud.
Sebelumnya, KPK juga telah menggeledah rumah pribadi dan kantor Bupati Bandung Barat, Aa Umbara pada, Selasa (16/3/2021). Berdasarkan informasi yang dihimpun, rumah pribadi diduga milik Aa Umbara yang digeledah terletak di daerah Lembang, Bandung Barat. Sementara kantor Bupati Bandung Barat berlokasi di kawasan Ngamprah, Jawa Barat.
Diketahui, KPK sedang mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan bantuan sosial (bansos) untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Bandung Barat tahun 2020. Kasus yang diawali dari proses penyelidikan itu, saat ini sudah masuk dalam tahap penyidikan.
"Benar saat ini KPK telah menaikkan ke tahap penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana Pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial Pemda Kabupaten Bandung Barat tahun 2020," kata Ali.
Sejalan dengan ditingkatkannya kasus ini dari tahap penyelidikan ke penyidikan, maka KPK telah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka. Sayangnya, KPK masih enggan membeberkan secara detail siapa saja yang menjadi tersangka dalam kasus ini.
"Uraian lengkap dari kasus ini dan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka belum dapat kami sampaikan kepada publik secara terbuka," ujar Alim. "Pengumuman tersangka akan disampaikan saat tim penyidik KPK telah melakukan upaya paksa penangkapan atau penahanan para tersangka telah dilakukan," katanya.
(abd)
Lihat Juga :
