Kisruh Partai Demokrat Menjadi Ujian bagi Kemenkumham
Rabu, 17 Maret 2021 - 15:05 WIB
loading...
Kemenkumham sedang menjadi sorotan masyarakat berkaitan dengan kisruh Partai Demokrat. Foto/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Dualisme kepengurusan sebuah partai politik sering terjadi di Indonesia. Beberapa partai politik yang pernah mengalaminya di antaranya PPP, Partai Golkar, Partai Hanura, dan Berkarya.
Kini, dualisme itu melanda Partai Demokrat setelah mereka yang kontra dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menetapkan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Jenderal TNI Purnawirawan Moeldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat melalui Kongres Luar Biasa (KLB) di Sibolangit, Deliserdang, Sumatera Utara beberapa waktu lalu.
(Baca: Benny Singgung Kisruh Demokrat kepada Yasonna, Golkar dan PPP Janji Bocorkan Doa)
Nah, konflik di Partai Demokrat itu dinilai menjadi ujian bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), apakah kementerian yang dipimpin oleh Yasonna Laoly itu memihak kepada kubu Moeldoko hasil KLB di Sibolangit atau kubu AHY.
“Yup. Ujian keberpihakan. Ujian menegakkan keadilan,” ujar Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin kepada SINDOnews, Rabu (17/3/2021).
Kini, dualisme itu melanda Partai Demokrat setelah mereka yang kontra dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menetapkan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Jenderal TNI Purnawirawan Moeldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat melalui Kongres Luar Biasa (KLB) di Sibolangit, Deliserdang, Sumatera Utara beberapa waktu lalu.
(Baca: Benny Singgung Kisruh Demokrat kepada Yasonna, Golkar dan PPP Janji Bocorkan Doa)
Nah, konflik di Partai Demokrat itu dinilai menjadi ujian bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), apakah kementerian yang dipimpin oleh Yasonna Laoly itu memihak kepada kubu Moeldoko hasil KLB di Sibolangit atau kubu AHY.
“Yup. Ujian keberpihakan. Ujian menegakkan keadilan,” ujar Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin kepada SINDOnews, Rabu (17/3/2021).
Lihat Juga :
