Pemerintah Tengah Berhitung Dampak Politik Bila Sahkan Demokrat Kubu Moeldoko

JAKARTA - Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin, memprediksi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sedang mengalkulasi dampak politik yang ditimbulkan bila mengesahkan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat kubu Moeldoko.

Ujang menuturkan secara legal formal hasil KLB Demokrat kubu Moeldoko sangat sulit disahkan pemerintah. Namun secara politik bisa saja kepengurusan tersebut disahkan. Pasalnya figur pimpinan KLB adalah elite pemerintahan. "Secara hukum dan legal formal sulit untuk mendapatkan pengesahan. Namun secara politik, bisa saja akan disahkan. Karena mereka semua teman di pemerintahan. Soal apakah akan dapat pengesahan atau tidak. Pemerintah sedang berhitung baik dan buruk serta untung rugi bagi pemerintah," kata Ujang, Rabu (17/3/2021).

Sebagaimana diketahui, DPP Partai Demokrat pimpinan Moeldoko telah resmi mendaftarkan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Sibolangit, Deliserdang, Sumatera Utara kepada Kementerian Hukum dan HAM RI, Senin 15 Maret 2021. Pendaftaran hasil KLB Sibolangit diterima langsung oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham Cahyo R. Muzhar.