Kepala Daerah Tegaskan Tidak Ada Mahar untuk Partai Demokrat
loading...
Gubernur Banten, Wahidin Halim mengungkapkan bahwa menjelang Pilkada 2017 dirinya menghadap Ketua Umum Partai Demokrat saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk memaparkan kesiapannya bertarung dalam Pilkada Gubernur. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kepala-kepala daerah yang didukung Partai Demokrat membantah tuduhan pihak Kongres Luar Biasa ( KLB) ilegal bahwa berlambang mercy ini meminta mahar untuk Pilkada 2020 maupun pilkada sebelumnya. Mereka menegaskan memang mengeluarkan biaya kampanye dan saksi dalam batas-batas yang wajar serta sudah dilaporkan.
Hal ini ditegaskan Gubernur Banten, Wahidin Halim yang terpilih pada Pilkada 2017 dan Bupati Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan Lenosin Hamsyah yang terpilih pada Pilkada 2020 dalam kesempatan berbeda. Baca juga: Gede Pasek Ingat BW dan Cikeas Paling Brutal Dongkel Anas Urbaningrum, Ternyata...
Gubernur Banten, Wahidin Halim mengungkapkan bahwa menjelang Pilkada 2017 dirinya menghadap Ketua Umum Partai Demokrat saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk memaparkan kesiapannya bertarung dalam Pilkada Gubernur. Setelah diyakini siap, Wahidin memperoleh restu SBY dan mandat partai.
“Tidak ada permintaan dari Pak SBY maupun pengurus Demokrat. Saya tidak pernah mengeluarkan dana untuk mahar sekecil apapun, sepeserpun dalam bahasa sederhananya,” dalam keterangannya Senin, (15/3/2021).
“Oleh karena itu mulai hari ini jangan mengaitkan saya baik di media sosial maupun media TV bahwa Wahidin Halim kader Demokrat mengeluarkan mahar yang cukup besar sehingga tidak menjadi pengurus. Saya tidak menjadi pengurus karena sibuk ngurusin rakyat sebagai Gubernur,” sambungnya.
Hal senada diungkapkan Bupati Ogan Komering Ulu Timur, Lanosin Hamzah (Enos) yang memenangkan Pilkada 2020. “Saat dipanggil Partai Demokrat, saya memaparkan rencana kampanye dan kesiapan saya memenangkan pilkada. Ketum AHY dan pimpinan Partai Demokrat menilai secara objektif berdasarkan survei sebelum memutuskan mendukung pencalonan saya,” kata Bupati Enos yang berasal dari unsur birokrat.
Dia merasa perlu menegaskan sama sekali tidak dimintai mahar apa pun. Dirinya hanya ditanya tentang kesiapan keuangan yang saya miliki untuk keperluan kampanye dan saksi.
"Wajar dong, karena saya akan bertarung. Tapi saya tegaskan tidak ada mahar untuk DPP. Setahu saya, saya didukung semata-mata karena saya berpotensi paling besar untuk menang. Terbukti saya menang,” jelasnya.
Tudingan setoran mahar ini dilontarkan oleh pihak KLB ilegal sebagai satu diantara banyak pengalihan isu lainnya setelah mereka terus gagal membuktikan keabsahan penyelenggaraan kegiatan mereka. Tapi ini perlu diklarifikasi karena menyangkut tudingan pada pejabat publik dan berpotensi mencemarkan nama baik.
Hal ini ditegaskan Gubernur Banten, Wahidin Halim yang terpilih pada Pilkada 2017 dan Bupati Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan Lenosin Hamsyah yang terpilih pada Pilkada 2020 dalam kesempatan berbeda. Baca juga: Gede Pasek Ingat BW dan Cikeas Paling Brutal Dongkel Anas Urbaningrum, Ternyata...
Gubernur Banten, Wahidin Halim mengungkapkan bahwa menjelang Pilkada 2017 dirinya menghadap Ketua Umum Partai Demokrat saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk memaparkan kesiapannya bertarung dalam Pilkada Gubernur. Setelah diyakini siap, Wahidin memperoleh restu SBY dan mandat partai.
“Tidak ada permintaan dari Pak SBY maupun pengurus Demokrat. Saya tidak pernah mengeluarkan dana untuk mahar sekecil apapun, sepeserpun dalam bahasa sederhananya,” dalam keterangannya Senin, (15/3/2021).
“Oleh karena itu mulai hari ini jangan mengaitkan saya baik di media sosial maupun media TV bahwa Wahidin Halim kader Demokrat mengeluarkan mahar yang cukup besar sehingga tidak menjadi pengurus. Saya tidak menjadi pengurus karena sibuk ngurusin rakyat sebagai Gubernur,” sambungnya.
Hal senada diungkapkan Bupati Ogan Komering Ulu Timur, Lanosin Hamzah (Enos) yang memenangkan Pilkada 2020. “Saat dipanggil Partai Demokrat, saya memaparkan rencana kampanye dan kesiapan saya memenangkan pilkada. Ketum AHY dan pimpinan Partai Demokrat menilai secara objektif berdasarkan survei sebelum memutuskan mendukung pencalonan saya,” kata Bupati Enos yang berasal dari unsur birokrat.
Dia merasa perlu menegaskan sama sekali tidak dimintai mahar apa pun. Dirinya hanya ditanya tentang kesiapan keuangan yang saya miliki untuk keperluan kampanye dan saksi.
"Wajar dong, karena saya akan bertarung. Tapi saya tegaskan tidak ada mahar untuk DPP. Setahu saya, saya didukung semata-mata karena saya berpotensi paling besar untuk menang. Terbukti saya menang,” jelasnya.
Tudingan setoran mahar ini dilontarkan oleh pihak KLB ilegal sebagai satu diantara banyak pengalihan isu lainnya setelah mereka terus gagal membuktikan keabsahan penyelenggaraan kegiatan mereka. Tapi ini perlu diklarifikasi karena menyangkut tudingan pada pejabat publik dan berpotensi mencemarkan nama baik.
(kri)
Explore More