Relawan Akar Berharap Kisruh Demokrat Tak Dikaitkan dengan Jokowi
loading...
Kelompok organ relawan Jokowi yang tergabung dalam AKAR mengingatkan, agar persoalan Demokrat tidak dikaitkan dengan Presiden Jokowi. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Polemik kepengurusan di internal Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan kepengurusan versi Kongres Luar Biasa (KLB) Moeldoko, terus menjadi perbincangan publik.
Rudy menegaskan, persoalan Moeldoko yang saat ini menjabat Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) dan menjadi Ketua Umum Demokrat versi KLB, tidak ada sangkutpautnya dengan Jokowi.
"Kami sebagai relawan tidak rela Presiden Jokowi diseret-seret. Terkait dengan hak politik Pak Moeldoko yang diminta menjadi Ketum Demokrat oleh KLB Demokrat di Deliserdang, Pak Jokowi tidak ada urusan dengan kisruh Demokrat," tegas Rudy.
Sebagai kelompok relawan, lanjut Rudy, AKAR tetap solid untuk mendukung pemerintahan yang tegas, demokratis, terlebih lagi Presiden Jokowi dan bangsa Indonesia tengah mengalami krisis pandemi virus Corona (Covid-19).
"Biarkan Pak Jokowi bekerja mengatasi persoalan bangsa, soal kisruh Demokrat biarkan mekanisme hukum berjalan di Kemenkumham. Jangan ganggu Presiden Jokowi," tegas Rudy.
Lihat Juga: Tom Lembong Ditahan Kejagung, Pakar Ingatkan Omongan Jokowi Minta Kebijakan Jangan Dikriminalisasi
Rudy menegaskan, persoalan Moeldoko yang saat ini menjabat Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) dan menjadi Ketua Umum Demokrat versi KLB, tidak ada sangkutpautnya dengan Jokowi.
"Kami sebagai relawan tidak rela Presiden Jokowi diseret-seret. Terkait dengan hak politik Pak Moeldoko yang diminta menjadi Ketum Demokrat oleh KLB Demokrat di Deliserdang, Pak Jokowi tidak ada urusan dengan kisruh Demokrat," tegas Rudy.
Sebagai kelompok relawan, lanjut Rudy, AKAR tetap solid untuk mendukung pemerintahan yang tegas, demokratis, terlebih lagi Presiden Jokowi dan bangsa Indonesia tengah mengalami krisis pandemi virus Corona (Covid-19).
"Biarkan Pak Jokowi bekerja mengatasi persoalan bangsa, soal kisruh Demokrat biarkan mekanisme hukum berjalan di Kemenkumham. Jangan ganggu Presiden Jokowi," tegas Rudy.
Lihat Juga: Tom Lembong Ditahan Kejagung, Pakar Ingatkan Omongan Jokowi Minta Kebijakan Jangan Dikriminalisasi
(maf)
Explore More