UU Pemilu Batal Direvisi, Pemerintah-DPR Tak Menganggap Penting Kualitas Demokrasi

"Di samping dengan konteks kualitas menjaga demokrasi dan pemilu dalam konteks elektoral goverment atau tata kelola pemilu yang paling penting adalah bagaimana merapikan landasan hukumnya, bagaimana merapikan norma-norma yang ada," tuturnya.

Lebih lanjut Ferry mengatakan jika dihubungkan dengan batalnya revisi UU Pemilu maka kondisi itu berpotensi mengancam kualitas demokrasi dan juga kualitas penyelenggara pemilu. Terlebih jika mengacu pada UU lama, penyelenggara pemilu memiliki beban yang tidak mudah. Sehingga, secara teknis dibutuhkan UU yang menjamin keselamatan mereka.

Sisi lain dari kualitas demokrasi adalah legacy yang baik ditinggalkan Pemerintahan Jokowi nantinya. Mantan Anggota KPU ini mengaku tak ingin masuk pada wilayah intrik politik jika Jokowi meninggalkan legacy yang buruk terhadap kualitas demokrasi.

"Dan implikasi yang paling riil terhadap masyarakat adalah terkait dengan soal pemilih ini menjadi penting sekali. Kenapa ini penting, dalam konteks bagaimana kualitas pemilih itu betul-betul bisa mengakomodir aktivitas pemilu. bayangkan kalau pemilu sekedar terlaksana saja, terlaksana," jelasnya. Baca juga: Revisi UU Pemilu Batal, Burhanuddin Soroti Legitimasti Plt Kepala Daerah

"Pilkada kemarin terlaksana, Pemilu 2019 terlaksana. Tapi dalam konteks bagaimana pemilih itu betul-betul bisa masuk dalam konteks kedaulatannya, bagaimana dia bisa betul-betul bisa menyampaikan aspirasinya secara rasional, dan betul-betul bisa perform dan inform terkait aktivitas proses pemilu saya pikir ini menjadi penting untuk dikuatkan," sambungnya.