UU Pemilu Batal Direvisi, Pemerintah-DPR Tak Menganggap Penting Kualitas Demokrasi

Sabtu, 13 Maret 2021 - 14:31 WIB
loading...
A A A
"Di samping dengan konteks kualitas menjaga demokrasi dan pemilu dalam konteks elektoral goverment atau tata kelola pemilu yang paling penting adalah bagaimana merapikan landasan hukumnya, bagaimana merapikan norma-norma yang ada," tuturnya.

Lebih lanjut Ferry mengatakan jika dihubungkan dengan batalnya revisi UU Pemilu maka kondisi itu berpotensi mengancam kualitas demokrasi dan juga kualitas penyelenggara pemilu. Terlebih jika mengacu pada UU lama, penyelenggara pemilu memiliki beban yang tidak mudah. Sehingga, secara teknis dibutuhkan UU yang menjamin keselamatan mereka.

Sisi lain dari kualitas demokrasi adalah legacy yang baik ditinggalkan Pemerintahan Jokowi nantinya. Mantan Anggota KPU ini mengaku tak ingin masuk pada wilayah intrik politik jika Jokowi meninggalkan legacy yang buruk terhadap kualitas demokrasi.

"Dan implikasi yang paling riil terhadap masyarakat adalah terkait dengan soal pemilih ini menjadi penting sekali. Kenapa ini penting, dalam konteks bagaimana kualitas pemilih itu betul-betul bisa mengakomodir aktivitas pemilu. bayangkan kalau pemilu sekedar terlaksana saja, terlaksana," jelasnya. Baca juga: Revisi UU Pemilu Batal, Burhanuddin Soroti Legitimasti Plt Kepala Daerah

"Pilkada kemarin terlaksana, Pemilu 2019 terlaksana. Tapi dalam konteks bagaimana pemilih itu betul-betul bisa masuk dalam konteks kedaulatannya, bagaimana dia bisa betul-betul bisa menyampaikan aspirasinya secara rasional, dan betul-betul bisa perform dan inform terkait aktivitas proses pemilu saya pikir ini menjadi penting untuk dikuatkan," sambungnya.
(kri)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Partai Perindo Minta...
Partai Perindo Minta Presiden Prabowo Perkuat Demokrasi melalui Revisi UU Pemilu
Revisi UU Pemilu Belum...
Revisi UU Pemilu Belum Dibahas, Golkar Usul Prabowo Kumpulkan Ketum Parpol
Partai Perindo Dorong...
Partai Perindo Dorong Aturan Pemilu Harus Adil dan Setara: Nomor Urut Parpol Dikocok Ulang
Minta Masukan RUU Pemilu,...
Minta Masukan RUU Pemilu, DPR Bakal Kunjungi Parpol Parlemen dan Nonparlemen
PDIP Sudah Siap, Ganjar...
PDIP Sudah Siap, Ganjar Minta Percepat Pembahasan RUU Pemilu
PDIP Bentuk Tim Evaluasi...
PDIP Bentuk Tim Evaluasi RUU Pemilu, Andreas: Saya Dengar Inisiatifnya Diambil Alih Pemerintah
Jimly, Mahfud, dan Refly...
Jimly, Mahfud, dan Refly Hadiri RDPU Komisi II DPR Bahas Pemilu
Penampakan Demo Mahasiswa...
Penampakan Demo Mahasiswa Bandung Tolak RUU Pilkada di DPRD Jabar
Google Batasi Jawaban...
Google Batasi Jawaban Chatbot AI Gemini tentang Pemilu, Takut Misinformasi!
Rekomendasi
Harga Emas Antam Naik...
Harga Emas Antam Naik Rp18.000, Buyback Melonjak Rp46.000 per Gram
Titik-titik Demo di...
Titik-titik Demo di Jakarta Hari Ini, Masyarakat Diimbau Cari Jalur Alternatif
Viral! 3 PRT Indonesia...
Viral! 3 PRT Indonesia Dianiaya di Malaysia, 4 Majikan Ditangkap
Berita Terkini
Pangdivif 2 Kostrad...
Pangdivif 2 Kostrad Mayjen TNI Primadi Pimpin Sertijab Jabatan Strategis, Ini Namanya
Tarian Tradisional Sambut...
Tarian Tradisional Sambut Kedatangan Presiden Jerman Steinmeier di Halim
Kasus Kuota Haji, KPK...
Kasus Kuota Haji, KPK Panggil Bos Maktour Hari Ini
Presiden Jerman Steinmeier...
Presiden Jerman Steinmeier Tiba di Indonesia, Berikut Agenda Lengkapnya
Nama Dirjen Bea Cukai...
Nama Dirjen Bea Cukai Disebut di Persidangan, Siapa Layak Jadi Penggantinya?
TB Hasanuddin Kritik...
TB Hasanuddin Kritik Pelibatan Komcad dalam Pengamanan Demo Mahasiswa: Berpotensi Picu Konflik Horizontal
Infografis
Pemerintah dan DPR Setujui...
Pemerintah dan DPR Setujui Bahas Revisi Undang-undang Desa
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved