Lambat Respons Kubu AHY, Pemerintah Dinilai Nikmati Kisruh Demokrat
Sabtu, 13 Maret 2021 - 10:19 WIB
loading...
Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Sibolangit, Deliserdang, Sumatera Utara. FOTO/DOK.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Dosen Universitas Paramadina, Khoirul Imam menilai, etika dan moralitas politik yang ditampilkan KSP Moeldoko sebagai pejabat Istana dikhawatirkan berbuah karma. Moeldoko seharusnya pandai berhitung dalam mengambil langkah politiknya.
"Kehadiran dan keputusannya untuk menerima menjadi Ketum KLB adalah blunder dan bunuh diri secara politik (political suicide) yang justru akan menghadirkan karma. Moeldoko salah hitung. Dia bisa su'ul khotimah secara politik," katanya saat dihubungi, Sabtu (13/3/2021).
Umam juga menilai, lambatnya pemerintah dalam bersikap memunculkan persepi publik bahwa pemerintah tampak menikmati kisruh di internal Partai Demokrat. Menurut dia, sudah sekitar 1,5 bulan pasca pernyataan pers yang disampaikan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), pemerintah tak kunjung bersikap.
Baca juga: Mahkamah Partai Gerindra Telisik Dugaan Kader Ikut KLB Demokrat
Selain itu, hampir dua pekan pasca Kongres Luar Biasa (KLB), pemerintah juga memilih diam. Sehingga, sikap diam pemerintah itu mengindikasikan bahwa pemerintah menikmati kisruh di Partai Demokrat.
"Jika memang pemerintah tidak mendalangi manuver Moeldoko, pemerintah harus cepat bersikap untuk memberhentikan Moeldoko dari posisi KSP dan bersikap tegas terhadap politik dagelan yang dipraktikkan Moeldoko Cs. Untuk kebaikan nama baik dan kredibilitas pemerintah, Presiden harus segera bersikap tegas," ujarnya.
"Kehadiran dan keputusannya untuk menerima menjadi Ketum KLB adalah blunder dan bunuh diri secara politik (political suicide) yang justru akan menghadirkan karma. Moeldoko salah hitung. Dia bisa su'ul khotimah secara politik," katanya saat dihubungi, Sabtu (13/3/2021).
Umam juga menilai, lambatnya pemerintah dalam bersikap memunculkan persepi publik bahwa pemerintah tampak menikmati kisruh di internal Partai Demokrat. Menurut dia, sudah sekitar 1,5 bulan pasca pernyataan pers yang disampaikan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), pemerintah tak kunjung bersikap.
Baca juga: Mahkamah Partai Gerindra Telisik Dugaan Kader Ikut KLB Demokrat
Selain itu, hampir dua pekan pasca Kongres Luar Biasa (KLB), pemerintah juga memilih diam. Sehingga, sikap diam pemerintah itu mengindikasikan bahwa pemerintah menikmati kisruh di Partai Demokrat.
"Jika memang pemerintah tidak mendalangi manuver Moeldoko, pemerintah harus cepat bersikap untuk memberhentikan Moeldoko dari posisi KSP dan bersikap tegas terhadap politik dagelan yang dipraktikkan Moeldoko Cs. Untuk kebaikan nama baik dan kredibilitas pemerintah, Presiden harus segera bersikap tegas," ujarnya.
Lihat Juga :
