Jadi Ketum Demokrat Versi KLB, Moeldoko Dinilai Tak Perlu Mundur dari KSP
loading...
A
A
A
JAKARTA - Sejumlah relawan pro Joko Widodo menilai, tidak perlu Ketua Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko mundur dari jabatannya usai terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, beberapa waktu lalu.
Selain itu juga menurut dia, perlu diapresiasi Moeldoko yang sudah tiga tahun terbukti mengawal program prioritas Jokowi, salah satunya mengawal program Reforma Agraria yakni adanya Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria dan Penguatan Kebijakan Program Reforma Agraria.
"Saya kira itu sangat nyata Langkah tepat Pak Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan dalam mengawal program prioritas Presiden Jokowi," tegasnya.
Sementara itu, Ketua Umum Sekretariat Bersama Jokowi, Bayutammi Sammy Amalia mengatakan, keputusan mundur atau tidaknya Moeldoko merupakan hak prerogatif Presiden. Namun menurutnya, Moeldoko tidak perlu mundur dari jabatan KSP.
"Selama ini kita mengetahui Pak Moeldoko dengan segena jiwa raga membantu pemerintah, khususnya Presiden. Beliau selalu siap untuk menjadi bemper dan garda terdepan membela Presiden Jokowi, dan kita tahu sekali bahwa kinerja Pak Moeldoko sselalu menjalankan visi Presiden yang merupakan bagian paling penting untuk menyukseskan program pemerintah," ujar Bayutammi.
"Kita butuh baik para Menteri beserta para jajarannya untuk satu visi dengan Presiden. Sehingga slogan Indonesia Maju bukan hanya sekedar slogan tetapi dapat terwujud dengan percepatan dan pemerataan keadilan untuk bangsa ini, dan mimpi Indonesia untuk menjadi negara yang terdepan di dunia bisa terwujud," sambungnya.
Selain itu juga menurut dia, perlu diapresiasi Moeldoko yang sudah tiga tahun terbukti mengawal program prioritas Jokowi, salah satunya mengawal program Reforma Agraria yakni adanya Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria dan Penguatan Kebijakan Program Reforma Agraria.
"Saya kira itu sangat nyata Langkah tepat Pak Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan dalam mengawal program prioritas Presiden Jokowi," tegasnya.
Sementara itu, Ketua Umum Sekretariat Bersama Jokowi, Bayutammi Sammy Amalia mengatakan, keputusan mundur atau tidaknya Moeldoko merupakan hak prerogatif Presiden. Namun menurutnya, Moeldoko tidak perlu mundur dari jabatan KSP.
"Selama ini kita mengetahui Pak Moeldoko dengan segena jiwa raga membantu pemerintah, khususnya Presiden. Beliau selalu siap untuk menjadi bemper dan garda terdepan membela Presiden Jokowi, dan kita tahu sekali bahwa kinerja Pak Moeldoko sselalu menjalankan visi Presiden yang merupakan bagian paling penting untuk menyukseskan program pemerintah," ujar Bayutammi.
"Kita butuh baik para Menteri beserta para jajarannya untuk satu visi dengan Presiden. Sehingga slogan Indonesia Maju bukan hanya sekedar slogan tetapi dapat terwujud dengan percepatan dan pemerataan keadilan untuk bangsa ini, dan mimpi Indonesia untuk menjadi negara yang terdepan di dunia bisa terwujud," sambungnya.
(maf)