Ini Alasan Hakim Vonis Brigjen Prasetijo Lebih Berat dari Tuntutan Jaksa
Rabu, 10 Maret 2021 - 13:30 WIB
loading...
Brigjen Prasetijo Utomo divonis pidana 3 tahun 6 bulan (3,5 tahun) penjara serta denda Rp100 juta subsidair 6 bulan. FOTO/MPI/ARIE DWI SATRIO
A
A
A
JAKARTA - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman pidana lebih tinggi dari tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap terdakwa Brigjen Prasetijo Utomo . Terdakwa divonis dengan pidana 3 tahun 6 bulan (3,5 tahun) penjara serta denda Rp100 juta subsidair 6 bulan.
Ketua Majelis Hakim Muhammad Damis mengakui bahwa pihaknya tidak sependapat dengan tuntutan 2 tahun 6 bulan (2,5 tahun) penjara yang diajukan oleh tim jaksa. Sebab, tuntutan tim jaksa tersebut terlalu rendah untuk terdakwa Prasetijo Utomo.
"Hakim tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum tentang lamanya pidana, sebagaimana yang dimohonkan oleh penuntut umum dalam melayangkan pidana. Menurut majelis hakim, pidana sebagaimana yang diajukan penuntut umum terlalu tingan untuk dijatuhkan kepada terdakwa," ujar Ketua Majelis Hakim Muhammad Damis saat membacakan amar putusan di ruang sidang Hatta Ali, Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (10/3/2021).
Baca juga: Terbukti Terima Suap Djoko Tjandra, Brigjen Prasetijo Divonis 3,5 Tahun
Majelis hakim berpendapat bahwa maksud penjatuhan pidana kepada terdakwa bukan hanya berdasar pada perbuatannya. Melainkan, penjatuhan pidana untuk mendidik supaya terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, serta mencegah masyarakat agar tidak berbuat yang semacamnya.
Atas dasar itu, Hakim Damis membeberkan hal-hal yang memberatkan pihaknya dalam menjatuhkan pidana terhadap Prasetijo. Terdakwa dianggap tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi serta merusak citra institusi Polri.
"Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi yang grafiknya menunjukkan peningkatan. Merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia," katanya.
Baca juga: Status Keanggotaan Brigjen Prasetijo Menunggu Putusan Inkracht
"Sedangkan hal yang meringankan, terdakwa bersikap sopan selama persidangan, terdakwa mengabdi sebagai anggota Polri selama 30 tahun, terdakwa masih punya tanggungan keluarga, mengakui menerima uang meski hanya USD20.000," katanya.
Atas perbuatannya, majelis hakim menyatakan terdakwa Prasetijo Utomo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menerima suap sebesar USD100.000 dari terpidana kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, Joko Soegiarto Tjandra (Djoko Tjandra). Suap itu sebagai upaya untuk menghapus nama Joko Soegiarto Tjandra dari Daftar pencarian Orang (DPO) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjen imigrasi).
"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan dan pidana denda Rp100 juta subsider 6 bulan kurungan," katanya.
Ketua Majelis Hakim Muhammad Damis mengakui bahwa pihaknya tidak sependapat dengan tuntutan 2 tahun 6 bulan (2,5 tahun) penjara yang diajukan oleh tim jaksa. Sebab, tuntutan tim jaksa tersebut terlalu rendah untuk terdakwa Prasetijo Utomo.
"Hakim tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum tentang lamanya pidana, sebagaimana yang dimohonkan oleh penuntut umum dalam melayangkan pidana. Menurut majelis hakim, pidana sebagaimana yang diajukan penuntut umum terlalu tingan untuk dijatuhkan kepada terdakwa," ujar Ketua Majelis Hakim Muhammad Damis saat membacakan amar putusan di ruang sidang Hatta Ali, Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (10/3/2021).
Baca juga: Terbukti Terima Suap Djoko Tjandra, Brigjen Prasetijo Divonis 3,5 Tahun
Majelis hakim berpendapat bahwa maksud penjatuhan pidana kepada terdakwa bukan hanya berdasar pada perbuatannya. Melainkan, penjatuhan pidana untuk mendidik supaya terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, serta mencegah masyarakat agar tidak berbuat yang semacamnya.
Atas dasar itu, Hakim Damis membeberkan hal-hal yang memberatkan pihaknya dalam menjatuhkan pidana terhadap Prasetijo. Terdakwa dianggap tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi serta merusak citra institusi Polri.
"Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi yang grafiknya menunjukkan peningkatan. Merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia," katanya.
Baca juga: Status Keanggotaan Brigjen Prasetijo Menunggu Putusan Inkracht
"Sedangkan hal yang meringankan, terdakwa bersikap sopan selama persidangan, terdakwa mengabdi sebagai anggota Polri selama 30 tahun, terdakwa masih punya tanggungan keluarga, mengakui menerima uang meski hanya USD20.000," katanya.
Atas perbuatannya, majelis hakim menyatakan terdakwa Prasetijo Utomo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menerima suap sebesar USD100.000 dari terpidana kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, Joko Soegiarto Tjandra (Djoko Tjandra). Suap itu sebagai upaya untuk menghapus nama Joko Soegiarto Tjandra dari Daftar pencarian Orang (DPO) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjen imigrasi).
"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan dan pidana denda Rp100 juta subsider 6 bulan kurungan," katanya.
(abd)
Lihat Juga :
