Merawat Kecenderungan Positif dari PPKM Mikro

Bambang Soesatyo

Ketua MPR/Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia

SETAHUN durasi pandemi Covid-19 di dalam negeri, upaya bersama meredam penularan mulai menunjukan kecenderungan positif. Jumlah kasus baru Covid-19 telah menurun di bawah level 10.000 kasus baru per hari. Kini, menjaga dan merawat kecenderungan positif ini menjadi tantangan semua elemen masyarakat.

Sebab, sebagai sebuah pencapaian, kecenderungan positif sekarang ini terwujud berkat kepedulian semua komunitas pada upaya memperlemah akses penularan virus corona varian SARS-CoV-02 penyebab sakit Covid-19.

Menghindari penguncian total atau lockdown sejak kasus pertama terdeteksi pada awal Maret 2020, pemerintah bersama masyarakat telah berupaya dengan berbagai cara, dari pembatasan sosial berskala besar (PSBB) hingga sampai pada strategi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro sekarang ini. Tak kenal lelah, pemerintah dan semua pihak yang peduli pun terus mengimbau masyarakat untuk patuh dan menerapkan protokol kesehatan (prokes) dengan konsisten.

Kendati tambahan jumlah kasus baru per harinya semakin menurun, semua orang, tanpa kecuali, diminta untuk tetap waspada dengan tetap menerapkan Prokes. Apalagi, varian baru virus Corona terus bermunculan di berbagai negara. Bahkan varian B.1.1.7 dari Inggris sudah sampai di Indonesia.

Kendati vaksinasi sudah mulai dilaksanakan, temuan ragam varian baru virus Corona itu memperkuat perkiraan tentang durasi pandemi yang boleh jadi akan lebih lama dari beberapa perkiraan yang pernah dibuat. Bahkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sekalipun tidak yakin pandemi Covid-19 akan berakhir pada tahun ini.

Karena itu, kepatuhan dan konsistensi menerapkan prokes harus diterima sebagai kebiasaan atau keseharian hidup setiap orang. Sebagaimana telah dicatat bersama, jelang setahun durasi pandemi, masyarakat sempat sangat kecewa karena tambahan kasus baru per hari bukannya menurun. Sebaliknya, terjadi lonjakan kasus yang per harinya mendekati jumlah 15.000. Pulau Jawa terus tercatat sebagai wilayah dengan jumlah kasus terbanyak. Pemerintah pun terus didorong untuk melakukan penguncian wilayah.

PSBB maupun PSBB yang diperketat di Jawa-Bali memang tampak kurang efektif. Selain karena masih adanya kelompok masyarakat yang tak peduli akan urgensi Prokes, cakupan wilayah PSBB berskala provinsi, kota atau kabupaten, memang terlalu luas. Cakupan yang luas itu menyulitkan pengendalian serta pengawasan terhadap kepatuhan masyarakat melaksanakan Prokes. Cakupun wilayah PSBB yang begitu luas juga menimbulkan kerugian besar bagi semua orang, terutama karena skala dan aktivitas perekonomian masyarakat harus di turunkan hingga ke level terendah.

Namun, dengan tetap menghindari penguncian wilayah berskala luas, pemerintah justru memilih pendekatan lain berupa PPKM mikro. Sejatinya, PPKM mikro yang diterapkan sekarang mendorong setiap komunitas di pemukimannya masing-masing untuk semakin peduli dan pro aktif menerapkan Prokes.