Moeldoko Dinilai Punya Hak untuk Jalankan Misi Politiknya

JAKARTA - Selesai, game over. Itulah istilah para gamers. Istilah paling tepat untuk Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Bukan Anas Urbaningrum, bukan Antasari Azhar, tidak juga M Nazaruddin, ternyata para kader Demokrat sendiri yang mengakhiri kiprah politik SBY, dengan Moeldoko diminta menjadi Ketua Umum Partai Demokrat.

Baca juga: Penggagas Kongres Luar Biasa Minta Moeldoko Benahi Demokrat

"Kini kekuasaan itu serasa hilang beralih ke Moeldoko," kata Pengamat politik dan pegiat media, Ninoy Karundeng, Sabtu (6/3/2021).

SBY bereaksi keras dengan mengeluarkan pernyataan yang menyudutkan Moeldoko. SBY mengaitkan dimintanya Moeldoko oleh kader Demokrat karena jabatannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Tidak hanya itu, SBY juga mengungkit penyesalan yang membawa-bawa nama Allah SWT untuk urusan politik, mengangkat Jenderal Moeldoko sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Baca juga: Sudah Pilih Moeldoko, Kubu KLB Masih Gerilya Dukungan DPD- DPC Demokrat

"Moeldoko diminta oleh kader Demokrat di KLB Deliserdang menjadi Ketua Umum Partai Demokrat sebagai warga negara yang memiliki hak politik untuk dipilih dan memilih, bukan karena jabatannya sebagai Kepala KSP," ucap Ninoy.

Terkait jabatan Moeldoko selama menjadi Panglima TNI, dalam catatan Ninoy Karundeng, Jenderal Moeldoko tidak pernah menyalahgunakan kekuasaan, menjadi Panglima TNI yang amanah dalam menjaga NKRI. Moeldoko mengamankan pemilu legislatif dan Pilpres 2014 bersama Polri. Moeldoko pun menjaga jabatan sampai akhir masa jabatan dengan sangat baik.

Baca juga: Sebut Moeldoko Begal Politik, Andi Mallarangeng: Kok Jenderal Bintang 4 Seperti Ini?

"SBY menunjukkan sifat aslinya yang kerdil dan cengeng dalam berpolitik dan minta dikasihani, dia seakan menelikung Megawati Soekarnoputri dalam perebutan kursi Presiden RI ketika menjabat sebagai Menko Polhukam," jelas Ninoy.

Serangan SBY terhadap Moeldoko yang mengungkit keputusan SBY di masa lalu tidak pada tempatnya, karena Moeldoko bukan anak buah SBY. SBY tidak berhak menentukan jalan kehidupan dan pilihan politik Moeldoko, termasuk menerima amanat memengang tampuk Ketua Umum Partai Demokrat.

"Justru pernyataan SBY yang mendeskreditkan dirinya sendiri, menunjukkan kekerdilan politik yang menjadi cirinya, dari dulu SBY memang cengeng, sebaliknya Moeldoko pun tidak mengomentari serangan SBY yang menunjukkan kematangan Ketua Umum HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) tersebut," ungkap Ninoy.

Reaksi SBY yang langsung menyerang pribadi Moeldoko, semakin menunjukkan ambisi politik SBY yang menggunakan Demokrat sebagai benteng terakhir kepentingan keluarga. Kinerja masa lalu SBY yang meninggalkan puluhan proyek mangkrak, alasan SBY mempertahankan kekuasaan di Demokrat mati-matian.

"Pilihan kader Demokrat meminta Moeldoko sebagai Ketum Demokrat adalah upaya untuk menyelamatkan Demokrat yang semakin kehilangan arah dan elektabilitasnya semakin menurun di bawah kekuasaan Dinasti SBY. Para kader sadar Demokrat menjadi alat politik kekuasan SBY yang berpotensi ditinggalkan oleh rakyat," pungkas Ninoy.