Jokowi Minta Rakyat Bertarung Lawan Covid-19, Anak Buahnya Bertarung Politik
loading...
A
A
A
JAKARTA - Peneliti senior LIPI Siti Zuhro menyebut kisruh Partai Demokrat sedang memperlihatkan bagaimana para elit saat ini sedang berkompetisi untuk kontestasi 2024. Padahal di saat yang bersamaan masyarakat tengah berusaha melawan pandemi Covid-19 dan menghadapi beragam dampaknya.
Hal ini disampaikan Siti Zuhro menanggapi KLB Partai Demokrat yang menempatkan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai ketua umum.
“Sebagian besar masyarakat berjibaku menanggulangi dampak-dampak dahsyat dari covid-19, sementara elitenya bersaing luar biasa hanya berpikir untuk 2024,” katanya dalam Polemik Virtual Polemik MNC Trijaya, Sabtu (6/3/2021).
(Baca: Sebut Moeldoko Begal Politik, Andi Mallarangeng: Kok Jenderal Bintang 4 Seperti Ini?)
Menurutnya persaingan elit ditunjukan dengan atraksi yang menarik dan membebani masyarakat. Menurutnya masyarakat sudah jengah dengan masalah seperti ini.
“Jadi karena syahwat politik yang tak terkendali seperti ini lalu dimuntahkan dalam sebuah atraksi politik yang sangat tidak menarik, membebani masyarakat dan menguras energi perhatian masyarakat. Sebenarnya publik ini sudah jengah dengan masalah-masalah seperti ini,” ungkapanya
(Baca: Infiltrasi Partai Demokrat secara Telanjang, Moeldoko Turun Level menjadi Wayang)
Hal ini dinilai kontradiksi dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa saat ini semua harus bersatu dalam menghadapi Covid-19. Di kondisi saat ini pemerintahan Presiden Jokowi memerlukan kepercayaan publik yang tinggi dalam menghadapi politik tapi malah diguncang masalah politik.
Namun malah salah satu jajaran Presiden Jokowi yang malah terlibat dalam pertarungan politik ini. “Itu sudah tidak etis. Jangan dilakukan. Bahwa pemerintah Pak Jokowi memerlukan legalitas, memerlukan public trust yang tinggi. Karena apa? Guncangan dari pandemi luar biasa. Dalam keadaan seperti ini jangan diguncang lagi oleh politik,” pungkasnya.
Hal ini disampaikan Siti Zuhro menanggapi KLB Partai Demokrat yang menempatkan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai ketua umum.
“Sebagian besar masyarakat berjibaku menanggulangi dampak-dampak dahsyat dari covid-19, sementara elitenya bersaing luar biasa hanya berpikir untuk 2024,” katanya dalam Polemik Virtual Polemik MNC Trijaya, Sabtu (6/3/2021).
(Baca: Sebut Moeldoko Begal Politik, Andi Mallarangeng: Kok Jenderal Bintang 4 Seperti Ini?)
Menurutnya persaingan elit ditunjukan dengan atraksi yang menarik dan membebani masyarakat. Menurutnya masyarakat sudah jengah dengan masalah seperti ini.
“Jadi karena syahwat politik yang tak terkendali seperti ini lalu dimuntahkan dalam sebuah atraksi politik yang sangat tidak menarik, membebani masyarakat dan menguras energi perhatian masyarakat. Sebenarnya publik ini sudah jengah dengan masalah-masalah seperti ini,” ungkapanya
(Baca: Infiltrasi Partai Demokrat secara Telanjang, Moeldoko Turun Level menjadi Wayang)
Hal ini dinilai kontradiksi dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa saat ini semua harus bersatu dalam menghadapi Covid-19. Di kondisi saat ini pemerintahan Presiden Jokowi memerlukan kepercayaan publik yang tinggi dalam menghadapi politik tapi malah diguncang masalah politik.
Namun malah salah satu jajaran Presiden Jokowi yang malah terlibat dalam pertarungan politik ini. “Itu sudah tidak etis. Jangan dilakukan. Bahwa pemerintah Pak Jokowi memerlukan legalitas, memerlukan public trust yang tinggi. Karena apa? Guncangan dari pandemi luar biasa. Dalam keadaan seperti ini jangan diguncang lagi oleh politik,” pungkasnya.
(muh)