Terpilih Melalui KLB, Moeldoko Diminta Benahi Partai Demokrat

JAKARTA - Jenderal Purn Moeldoko terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dari hasil Kongres Luar Biasa (KLB) yang berlangsung di The Hill Hotel & Resort, Sibolangit, Sumatera Utara, Jumat 5 Maret 2021.

Mayoritas peserta, memilih Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko memimpin Demokrat. Sedangkan politikus senior Demokrat, Marzuki Alie, ditunjuk menjadi Ketua Dewan Pembina.

Kader Demokrat yang juga anggota Presidium Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI), Sri Mulyono menyambut baik terpilihnya Moeldoko.

Menurut dia, terpilihnya Kepala Kantor Staf Presiden itu sebagai langkah awal penyelamatan Demokrat. “Harapan saya, Pak moeldoko membawa Demokrat kembali seperti dulu, yaitu Demokrat yang demokratis, yang memberikan peluang dan ruang bagi kader-kader terbaiknya untuk berpartisipasi dan berprestasi seoptimal mungkin. Jangan lagi Demokrat menjadi partai keluarga. Demokrat harus menjadi partai publik yang professional,” kata Sri dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (5/3/2021)

Menurut dia, setumpuk tugas berat sudah menanti Moeldoko. Terutama merapatkan kembali barisan yang sempat terpecah oleh kepemimpinan sebelumnya.

Dia menyarankan Moeldoko merangkul para sesepuh partai yang dulu ikut berjuang membesarkan Demokrat, tapi tersisih karena politik dinasti di internal partai. “Pak Moeldoko harus mengonsolidasikan kembali orang-orang Demokrat yang sudah lama, para kader senior yang dulu berjuang kemudian ditinggalkan oleh Demokrat versi SBY karena politik dinasti," katanya.



Moeldoko dikatakanuya juga harus membuat kepengurusan yang betul-betul bagus dan profesional. Sri menyarankan Moeldoko mengadopsi pembentukan pengurus di era ketua umum Anas Urbaningrum yang berbasis meritokrasi. "Betul-betul dipilih orang yang bagus kemampuannya, potensinya, sehingga Demokrat menjadi partai hebat di masa depan,” lanjut Sri.

Kendati demikian, dia menegaskan tantangan terdekat Moeldoko adalah memenangkan Demokrat dari sisi hukum, berupa pengakuan Kementerian Hukum dan HAM.

Belajar dari pengalaman terdahulu, bisa dibilang kepengurusan Demokrat versi KLB punya peluang fifty-fifty untuk diakui pemerintah. “Peristiwa seperti ini kan sudah banyak terjadi. Dulu ada Gus Dur lawan Muhaimin, ternyata Muhaimin yang menang. Ada lagi di PPP antara Romi dan Djan Farid, Romi yang menang. Jadi itu semua tergantung kepada Menkumham," tuturnya.