Korban PHK Lebih Butuh Makan daripada Pelatihan Daring Kartu Prakerja

Jika pun tetap diperlukan ada pelatihan online, kata Anas, pihaknya minta jumlahnya dikurangi dan harus sesuai dan tetap sasaran, yaitu diperuntukkan bagi mereka yang memang baru mau memasuki dunia kerja. “Dan penunjukan penyelenggara pelatihan online pun harus sesuai dengan prosedur yang berlaku dan ditangani oleh Kementerian Ketenagakerjaan sehingga tidak muncul temuan ada penyalahgunaan prosedur di kemudian hari,” urai dia.

Sebelumnya Ketua Umum Gerakan Pemuda (GP) Ansor Yaqut Cholil Qoumas juga mendesak program pelatihan online tersebut dibatalkan karena tidak tepat di tengah pandemi korona. Yang dibutuhkan rakyat, termasuk yang kehilangan pekerjaan, adalah bantuan yang dapat membuat mereka bertahan hidup. Apalagi, pandemi korona belum ketahuan kapan akan berakhir.

“Kita juga tahu selama ini pelatihan-pelatihan semacam itu tidak efektif dan malah terkesan buang-buang anggaran saja. Rakyat dan karyawan yang kehilangan pekerjaan saat ini butuh bantuan untuk hidup, bahan makanan, bukan pelatihan online,” ucap Gus Yaqut—sapaan akrabnya.

Gus Yaqut membayangkan, jika jumlah peserta 5,6 juta orang dan membutuhkan biaya pelatihan Rp1 juta, maka anggaran yang diperlukan mencapai Rp5,6 triliun. “Ini malah anggarannya mencapai Rp20 triliun. Itu anggaran besar sekali. Uang itu akan bermanfaat kalau seandainya diberikan untuk membantu rakyat bertahan hidup selama masa pandemi seperti bantuan sembako atau uang tunai. Ini malah diberikan kepada lembaga training online. Yang menikmati siapa kalau begitu, rakyat atau perusahaan aplikasi training online?” tanya dia.

Di sisi lain, jelas Gus Yaqut, pelatihan online ini kental dugaan nepotisme dalam penunjukan vendor platform digital. Dia melihat, keterlibatan platform digital Ruang Guru yang dimiliki staf khusus Presiden Jokowi, Belva Devara, memicu konflik kepentingan.