Demokrat Ingatkan Darmizal Cs Jangan Memaksakan Diri Membuat KLB Bodong
loading...
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP PD, Herzaky Mahendra Putra mengingatkan Darmizal Cs untuk tidak memaksakan diri membuat KLB. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Konflik internal Partai Demokrat (PD) seakan tak ada ujungnya. Dua kubu yang berseteru terus memainkan jurusnya masing-masing. Kubu para mantan kader PD yang telah dipecat seperti Darmizal Cs mengklaim pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) tinggal menunggu waktu.
Bahkan, Darmizal mengaku yakin setelah Maret 2021 ini pihaknya sudah memiliki Ketua Umum yang baru. Sedangkan, kubu pengurus PD menyatakan tak ada alasan digelarnya KLB. Terlebih, para inisiator KLB ini dicurigai sebagai aktor dibalik Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan PD (GPK PD). Baca juga: Perang Tagar dan Pesan Berantai Andi Arief Pertanda KLB Demokrat Makin Dekat
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP PD, Herzaky Mahendra Putra mengatakan, jika ada mantan kader yang mengklaim KLB tinggal pelaksanaan saja, maksudnya KLB partai mana. "Kalau KLB Partai Demokrat, sudah pasti tidak ada itu. Apalagi kalau panitianya para mantan kader. Mereka sudah tidak punya hak lagi membawa-bawa apalagi mengatasnamakan Partai Demokrat," katanya saat dihubungi, Kamis (4/3/2021). Baca juga: Diserang Wacana KLB, AHY Silaturahmi ke Tokoh Pendiri Demokrat
Dia menegaskan, Partai Demokrat saat ini solid. Para pemilik suara di berbagai tingkatan sudah berkomitmen penuh mendukung kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Menurutnya, para kader tahu, bergabung dengan segelintir pelaku GPK-PD yang didukung oknum kekuasaan, bukannya membuat Partai Demokrat semakin baik, melainkan malah membuat tren elektabilitas dan nama baik Partai Demokrat yang sedang meningkat pesat, bisa hancur. "Apalagi, ini ancaman bagi demokrasi jika perilaku abuse of power ini dibiarkan. Bisa menjadi preseden buruk untuk demokrasi Indonesia," ujarnya.
Herzaky menuturkan, berdasarkan AD/ART, KLB itu hanya bisa dilakukan jika diminta oleh Majelis Tinggi Partai (MTP), atau diminta oleh minimal 2/3 DPD, 1/2 DPC, dan disetujui oleh Ketua MTP. Sedangkan DPD 100% kemarin sudah hadir di Jakarta, dan menolak KLB. "Begitu juga dengan Bapak SBY selaku Ketua MTP sudah menolak KLB. Teman-teman DPC dari berbagai daerah pun banyak yang sudah menyuarakan menolak KLB," ucapnya.
Oleh karena itu, Herzaky mengatakan, jika benar akan ada pertemuan yang mengaku-ngaku KLB, siapa pesertanya? Sebab, jelas-jelas KLB sudah tidak mendapatkan dukungan dari para pemilik suara sah. Sehingga, jangan pula segala cara seakan dihalalkan oleh pelaku GPK-PD yang bekerja sama dengan oknum kekuasaan ini. "Memaksakan KLB yang tidak sesuai dengan aturan (inkonstitusional), dengan peserta yang sekedar kader yang dijadikan perwakilan daerah meskipun bukan pemilik suara sah (ilegal)," tegasnya.
Saat ini, sambung Herzaky, para pelaku GPK-PD pun menggembar-gemborkan kabar bohong, mencatut nama para petinggi DPP yang seakan-akan mendukung GPK-PD, untuk menipu para pemilik suara sah agar bergabung. Dia menegaskan, perilaku yang sangat tidak berintegritas dan mencederai demokrasi Indonesia. "Jangan memaksakan diri membuat KLB bodong. Sudah mantan kader, masih saja mau ikut-ikutan mengurus Partai Demokrat. Lebih baik waktunya dipakai buat bantu rakyat saja yang sedang kesulitan karena pandemi dan bencana," tandasnya. (Rakhmatulloh)
Bahkan, Darmizal mengaku yakin setelah Maret 2021 ini pihaknya sudah memiliki Ketua Umum yang baru. Sedangkan, kubu pengurus PD menyatakan tak ada alasan digelarnya KLB. Terlebih, para inisiator KLB ini dicurigai sebagai aktor dibalik Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan PD (GPK PD). Baca juga: Perang Tagar dan Pesan Berantai Andi Arief Pertanda KLB Demokrat Makin Dekat
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP PD, Herzaky Mahendra Putra mengatakan, jika ada mantan kader yang mengklaim KLB tinggal pelaksanaan saja, maksudnya KLB partai mana. "Kalau KLB Partai Demokrat, sudah pasti tidak ada itu. Apalagi kalau panitianya para mantan kader. Mereka sudah tidak punya hak lagi membawa-bawa apalagi mengatasnamakan Partai Demokrat," katanya saat dihubungi, Kamis (4/3/2021). Baca juga: Diserang Wacana KLB, AHY Silaturahmi ke Tokoh Pendiri Demokrat
Dia menegaskan, Partai Demokrat saat ini solid. Para pemilik suara di berbagai tingkatan sudah berkomitmen penuh mendukung kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Menurutnya, para kader tahu, bergabung dengan segelintir pelaku GPK-PD yang didukung oknum kekuasaan, bukannya membuat Partai Demokrat semakin baik, melainkan malah membuat tren elektabilitas dan nama baik Partai Demokrat yang sedang meningkat pesat, bisa hancur. "Apalagi, ini ancaman bagi demokrasi jika perilaku abuse of power ini dibiarkan. Bisa menjadi preseden buruk untuk demokrasi Indonesia," ujarnya.
Herzaky menuturkan, berdasarkan AD/ART, KLB itu hanya bisa dilakukan jika diminta oleh Majelis Tinggi Partai (MTP), atau diminta oleh minimal 2/3 DPD, 1/2 DPC, dan disetujui oleh Ketua MTP. Sedangkan DPD 100% kemarin sudah hadir di Jakarta, dan menolak KLB. "Begitu juga dengan Bapak SBY selaku Ketua MTP sudah menolak KLB. Teman-teman DPC dari berbagai daerah pun banyak yang sudah menyuarakan menolak KLB," ucapnya.
Oleh karena itu, Herzaky mengatakan, jika benar akan ada pertemuan yang mengaku-ngaku KLB, siapa pesertanya? Sebab, jelas-jelas KLB sudah tidak mendapatkan dukungan dari para pemilik suara sah. Sehingga, jangan pula segala cara seakan dihalalkan oleh pelaku GPK-PD yang bekerja sama dengan oknum kekuasaan ini. "Memaksakan KLB yang tidak sesuai dengan aturan (inkonstitusional), dengan peserta yang sekedar kader yang dijadikan perwakilan daerah meskipun bukan pemilik suara sah (ilegal)," tegasnya.
Saat ini, sambung Herzaky, para pelaku GPK-PD pun menggembar-gemborkan kabar bohong, mencatut nama para petinggi DPP yang seakan-akan mendukung GPK-PD, untuk menipu para pemilik suara sah agar bergabung. Dia menegaskan, perilaku yang sangat tidak berintegritas dan mencederai demokrasi Indonesia. "Jangan memaksakan diri membuat KLB bodong. Sudah mantan kader, masih saja mau ikut-ikutan mengurus Partai Demokrat. Lebih baik waktunya dipakai buat bantu rakyat saja yang sedang kesulitan karena pandemi dan bencana," tandasnya. (Rakhmatulloh)
(cip)
Lihat Juga :
