Tangkapan Korupsi Kepala Daerah Jangan Ganggu Stabilitas dan Investasi Daerah
Selasa, 02 Maret 2021 - 00:47 WIB
loading...
Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga, Gerakan Reformasi Hukum Indonesia (GERAH), Allan Almilzan Athori. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah (NA) sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa, perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020-2021.
KPK mengungkapkan total uang yang diduga diterima oleh Nurdin dalam proyek tersebut adalah Rp5,4 miliar. Terkait hal itu, Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga, Gerakan Reformasi Hukum Indonesia (GERAH), Allan Almilzan Athori mengatakan, penegakan hukum yang sedang dijalani KPK jangan sampai mengganggu stabilitas ekonomi dan meresahkan pelaku bisnis.
Mengingat proyek yang sedang diusut merupakan salah satu proyek strategis di Provinsi Sulawesi Selatan. Adlan berpendapat, dalam kasus penangkapan Gubenur Sulsel, KPK hanya mencari popularitas, lantaran mangsanya adalah seorang Gubernur. Gerah juga mencium ada unsur pesanan dalam pengungkapan kasus korupsi tersebut.
"Yang mana yang bersangkutan pada saat OTT lagi tidur di rumah. Terlalu banyak OTT yg terkesan pesanan," kata Adlan dalam siaran persnya, Senin (1/3/2021). (Baca juga; KPK Selidiki Keterlibatan Pihak Lain dalam Kasus Suap Nurdin Abdullah )
Tak hanya itu, Adlan juga menyoroti kinerja KPK yang memiliki anggaran cukup besar hingga Rp1,3 triliun, namun selalu menangkap kasus korupsi yang kecil. "Sementara banyak para pelaku korupsi besar yang hingga saat ini tidak tersentuh hukum sama sekali," tuturnya.
Dalam kasus ini selain Nurdin, KPK menetapkan dua tersangka lainnya, yakni Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum (Sekdis PU) Edy Rahmat (ER) dan kontraktor bernama Agung Sucipto (AS). Nurdin dan Edy dijerat sebagai penerima, sementara Agung diduga penyuap.
"KPK menetapkan tiga orang tersangka, sebagai penerima NA dan ER, sebagai pemberi AS," ujar Ketua KPK Komjen Firli Bahuri dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (28/2/2021) dini hari. (Baca juga; Kenang Artidjo Alkostar, Ketua KPK: Kita Belajar dan Menimba Ilmu dari Beliau )
Penetapan tersangka terhadap ketiganya bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) tim penindakan pada Jumat, 26 Februari 2021 hingga Sabtu, 27 Februari 2021 dini hari. Dalam operasi senyap tersebut tim penindakan mengamankan enam orang.
Mereka yang turut diamankan selain Nurdin, Edy, dan Agung adalah Sopir Agung berinisial NY, Sopir Edy berinisial IF, dan SB yang merupakan ajudan Nurdin Abdullah. Sebagai penerima Nurdin dan Edy disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Sebagai pemberi, Agung disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah (NA) tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa, perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020-2021.
KPK mengungkapkan total uang yang diduga diterima oleh Nurdin dalam proyek tersebut adalah Rp5,4 miliar. Terkait hal itu, Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga Gerakan Reformasi Hukum Indonesia (GERAH), Allan Almilzan Athori mengatakan, penegakan hukum yang sedang dijalani KPK jangan sampai mengganggu stabilitas ekonomi dan meresahkan pelaku bisnis.
Mengingat proyek yang sedang diusut merupakan salah satu proyek strategis di Provinsi Sulawesi Selatan. Adlan berpendapat, dalam kasus penangkapan Gubenur Sulsel, KPK hanya mencari popularitas, lantaran mangsanya adalah seorang Gubernur. Gerah juga mencium ada unsur pesanan dalam pengungkapan kasus korupsi tersebut.
"Yang mana yang bersangkutan pada saat OTT lagi tidur dirumah. Terlalu banyak OTT yg terkesan pesanan," kata Adlan dalam siaran persnya, Senin (1/3/2021).
Tak hanya itu, Adlan juga menyoroti kinerja KPK yang memiliki anggaran cukup besar hingga Rp1,3 triliun, namun selalu menangkap kasus korupsi yang kecil. "Sementara banyak para pelaku korupsi besar yang hingga saat ini tidak tersentuh hukum sama sekali," tuturnya.
Dalam kasus ini selain Nurdin, KPK menetapkan dua tersangka lainnya, yakni Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum (Sekdis PU) Edy Rahmat (ER) dan kontraktor bernama Agung Sucipto (AS). Nurdin dan Edy dijerat sebagai penerima, sementara Agung diduga penyuap.
"KPK menetapkan tiga orang tersangka, sebagai penerima NA dan ER, sebagai pemberi AS," ujar Ketua KPK Komjen Firli Bahuri dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (28/2/2021) dini hari.
Penetapan tersangka terhadap ketiganya bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) tim penindakan pada Jumat, 26 Februari 2021 hingga Sabtu, 27 Februari 2021 dini hari. Dalam operasi senyap tersebut tim penindakan mengamankan enam orang.
Mereka yang turut diamankan selain Nurdin, Edy, dan Agung adalah Sopir Agung berinisial NY, Sopir Edy berinisial IF, dan SB yang merupakan ajudan Nurdin Abdullah. Sebagai penerima Nurdin dan Edy disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Sebagai pemberi, Agung disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
KPK mengungkapkan total uang yang diduga diterima oleh Nurdin dalam proyek tersebut adalah Rp5,4 miliar. Terkait hal itu, Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga, Gerakan Reformasi Hukum Indonesia (GERAH), Allan Almilzan Athori mengatakan, penegakan hukum yang sedang dijalani KPK jangan sampai mengganggu stabilitas ekonomi dan meresahkan pelaku bisnis.
Mengingat proyek yang sedang diusut merupakan salah satu proyek strategis di Provinsi Sulawesi Selatan. Adlan berpendapat, dalam kasus penangkapan Gubenur Sulsel, KPK hanya mencari popularitas, lantaran mangsanya adalah seorang Gubernur. Gerah juga mencium ada unsur pesanan dalam pengungkapan kasus korupsi tersebut.
"Yang mana yang bersangkutan pada saat OTT lagi tidur di rumah. Terlalu banyak OTT yg terkesan pesanan," kata Adlan dalam siaran persnya, Senin (1/3/2021). (Baca juga; KPK Selidiki Keterlibatan Pihak Lain dalam Kasus Suap Nurdin Abdullah )
Tak hanya itu, Adlan juga menyoroti kinerja KPK yang memiliki anggaran cukup besar hingga Rp1,3 triliun, namun selalu menangkap kasus korupsi yang kecil. "Sementara banyak para pelaku korupsi besar yang hingga saat ini tidak tersentuh hukum sama sekali," tuturnya.
Dalam kasus ini selain Nurdin, KPK menetapkan dua tersangka lainnya, yakni Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum (Sekdis PU) Edy Rahmat (ER) dan kontraktor bernama Agung Sucipto (AS). Nurdin dan Edy dijerat sebagai penerima, sementara Agung diduga penyuap.
"KPK menetapkan tiga orang tersangka, sebagai penerima NA dan ER, sebagai pemberi AS," ujar Ketua KPK Komjen Firli Bahuri dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (28/2/2021) dini hari. (Baca juga; Kenang Artidjo Alkostar, Ketua KPK: Kita Belajar dan Menimba Ilmu dari Beliau )
Penetapan tersangka terhadap ketiganya bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) tim penindakan pada Jumat, 26 Februari 2021 hingga Sabtu, 27 Februari 2021 dini hari. Dalam operasi senyap tersebut tim penindakan mengamankan enam orang.
Mereka yang turut diamankan selain Nurdin, Edy, dan Agung adalah Sopir Agung berinisial NY, Sopir Edy berinisial IF, dan SB yang merupakan ajudan Nurdin Abdullah. Sebagai penerima Nurdin dan Edy disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Sebagai pemberi, Agung disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah (NA) tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa, perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020-2021.
KPK mengungkapkan total uang yang diduga diterima oleh Nurdin dalam proyek tersebut adalah Rp5,4 miliar. Terkait hal itu, Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga Gerakan Reformasi Hukum Indonesia (GERAH), Allan Almilzan Athori mengatakan, penegakan hukum yang sedang dijalani KPK jangan sampai mengganggu stabilitas ekonomi dan meresahkan pelaku bisnis.
Mengingat proyek yang sedang diusut merupakan salah satu proyek strategis di Provinsi Sulawesi Selatan. Adlan berpendapat, dalam kasus penangkapan Gubenur Sulsel, KPK hanya mencari popularitas, lantaran mangsanya adalah seorang Gubernur. Gerah juga mencium ada unsur pesanan dalam pengungkapan kasus korupsi tersebut.
"Yang mana yang bersangkutan pada saat OTT lagi tidur dirumah. Terlalu banyak OTT yg terkesan pesanan," kata Adlan dalam siaran persnya, Senin (1/3/2021).
Tak hanya itu, Adlan juga menyoroti kinerja KPK yang memiliki anggaran cukup besar hingga Rp1,3 triliun, namun selalu menangkap kasus korupsi yang kecil. "Sementara banyak para pelaku korupsi besar yang hingga saat ini tidak tersentuh hukum sama sekali," tuturnya.
Dalam kasus ini selain Nurdin, KPK menetapkan dua tersangka lainnya, yakni Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum (Sekdis PU) Edy Rahmat (ER) dan kontraktor bernama Agung Sucipto (AS). Nurdin dan Edy dijerat sebagai penerima, sementara Agung diduga penyuap.
"KPK menetapkan tiga orang tersangka, sebagai penerima NA dan ER, sebagai pemberi AS," ujar Ketua KPK Komjen Firli Bahuri dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (28/2/2021) dini hari.
Penetapan tersangka terhadap ketiganya bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) tim penindakan pada Jumat, 26 Februari 2021 hingga Sabtu, 27 Februari 2021 dini hari. Dalam operasi senyap tersebut tim penindakan mengamankan enam orang.
Mereka yang turut diamankan selain Nurdin, Edy, dan Agung adalah Sopir Agung berinisial NY, Sopir Edy berinisial IF, dan SB yang merupakan ajudan Nurdin Abdullah. Sebagai penerima Nurdin dan Edy disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Sebagai pemberi, Agung disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
(wib)
Lihat Juga :
