Komisi IX DPR Minta Pemerintah Bentuk Satgas KIPI di Daerah
Kamis, 25 Februari 2021 - 16:10 WIB
loading...
A
A
A
Mufida menyayangkan sikap pemerintah yang tidak cekatan dan tidak komprehensif dalam melakukan sosialisasi dan edukasi vaksinasi COVID-19. "Jika ada informasi yang krusial dan penting terkait vaksin COVID-19, pemerintah jangan tunggu ada kejadian-kejadian pascavaksinasi terlebih dahulu. Informasi tersebut seharusnya disosialisasikan secara masif sebelum adanya KIPI," kata Mufida.
Mufida juga mengimbau pemerintah untuk terus melakukan screening yang ketat terhadap penerima vaksin, khususnya kepada penerima vaksin dengan komorbid agar meninimalisir terjadinya KIPI. Mufida juga mengingatkan pihak-pihak yang telah mendapatkan vaksin COVID-19 tetap harus menerapkan protokol kesehatan ketat.
"Butuh waktu setelah proses vaksinasi. Jadi bukan berarti usai vaksin kemudian bebas melonggarkan protokol kesehatan. Pemahaman ini yang harus selesai di masyarakat, terlebih mereka akan menerima vaksin dalam tahap selanjutnya," katanya.
Mufida juga mengimbau pemerintah untuk terus melakukan screening yang ketat terhadap penerima vaksin, khususnya kepada penerima vaksin dengan komorbid agar meninimalisir terjadinya KIPI. Mufida juga mengingatkan pihak-pihak yang telah mendapatkan vaksin COVID-19 tetap harus menerapkan protokol kesehatan ketat.
"Butuh waktu setelah proses vaksinasi. Jadi bukan berarti usai vaksin kemudian bebas melonggarkan protokol kesehatan. Pemahaman ini yang harus selesai di masyarakat, terlebih mereka akan menerima vaksin dalam tahap selanjutnya," katanya.
(abd)
Lihat Juga :
