Ketua-ketua DPD PD se-Indonesia Kompak Minta Kader Pengkhianat Dipecat

CIKEAS - Seluruh Ketua DPD Partai Demokrat yang berjumlah 34 orang kompak meminta DPP dan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono memecat segelintir kader yang berupaya mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat berkonspirasi bersama pihak eksternal. Seruan ini disampaikan secara serempak dalam pernyataan bersama yang dibacakan Ni’matullah, Ketua DPD PD Sulawesi Selatan.
(AHY)
“Kedua, bertekad untuk melawan para pelaku Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat, termasuk meminta DPP untuk melakukan pemecatan terhadap kader yang berkhianat,” ujar Ni’matullah saat membacakan tiga poin pernyataan bersama, didampingi seluruh Ketua DPD yang hadir di Cikeas, Jawa Barat, Selasa 23 Februari 2021 lalu.

Dua poin lainnya adalah setia dan tunduk patuh pada konstitusi Partai Demokrat yang telah menetapkan AHY sebagai Ketua Umum yang sah sesuai hasil Kongres V Partai Demokrat serta mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Poin ketiga berbunyi, bertekad untuk membangun dan membesarkan Partai Demokrat yang sedang bangkit dan diterima publik sebagai partai yang senantiasa memperjuangkan harapan rakyat.

Deklarasi para Ketua DPD ini sekaligus menihilkan upaya melakukan KLB. Dalam AD/ART PD, KLB hanya bisa dilaksanakan antara lain dengan persetujuan 2/3 Ketua DPD sebagai pemilik suara.

Para Ketua DPD ini berkumpul mendengarkan paparan dan arahan dari Ketua Umum AHY serta dari Ketua Majelis Tinggi Partai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pertemuan dilakukan dengan prosedur kesehatan yang ketat, termasuk mensyaratkan semua peserta negatif COVID-19 dengan membawa hasil PCR swab test yang sah, mengenakan masker dan menjaga jarak.

Dalam paparannya, Ketum AHY menjelaskan kronologi upaya pengambilalihan paksa kepemimpinan DPP Partai Demokrat yang ternyata sudah dimulai sejak awal Januari 2021. Segelintir kader dan mantan kader yang berkhianat membujuk para Ketua DPD, DPC dan sejumlah kader untuk bergabung menumbangkan kepemimpinan yang sah.

Isu-isu yang mereka pakai ternyata hoaks. Kemenangan dalam Pilkada 2020 yang melampaui target, tren elektabilitas partai dan Ketum AHY yang terus naik dari berbagai survei, soliditas pengurus serta kader dari berbagai daerah, maupun dukungan dari publik, media serta elemen-elemen masyarakat sipil membantah semua argumentasi yang digunakan untuk memecah belah partai.

Di sisi lain, survei-survei secara konsisten menunjukkan aktor eksternal yang mendalangi upaya pengambilalihan paksa ini memiliki elektabilitas nol persen.

Dalam sambutannya, Ketua MTP SBY menegaskan, “Partai Demokrat is not for sale.” Pendiri Partai Demokrat ini mengapresiasi langkah cepat dan tepat dari Ketum AHY serta jajaran pengurus partai. Tapi ia mengingatkan gangguan dan serangan pasti akan terus terjadi, seiring makin meningkatnya elektabilitas dan dukungan publik bagi partai non pemerintah ini.

AHY menutup pertemuan dengan menginstruksikan seluruh jajaran pengurus dan kader untuk menguatkan soliditas serta melawan upaya-upaya pengambilalihan kepemimpinan partai. “Tunjukkan bahwa masalah yang sekarang Partai Demokrat hadapi ini merupakan ancaman serius terhadap kehidupan demokrasi di Indonesia,” tegas AHY.

Studi-studi akademik menunjukkan intervensi kekuasaan atas partai-partai politik di Indonesia menjadi bagian dari catatan kelam sejarah politik di Indonesia. Beberapa kasus terakhir yang terjadi baru-baru ini menunjukkan intervensi dan pecah belah parpol masih dilakukan untuk melemahkan oposisi.