Satgas: PPKM Mikro Langkah Tepat Menurunkan Kasus Covid-19
loading...
Pemerintah mengklaim pelaksanaan PPKM dan PPKM mikro selama 5 minggu berhasil menurunkan kasus Covid-19. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah mengklaim pelaksanaan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan PPKM mikro selama 5 minggu menunjukkan hasil yang sangat signifikan.
Berdasarkan data Satgas pada 19 Februari 2021 jumlah kasus aktif secara nasional mengalami penurunan 17,27% selama sepekan, atau pada pekan ke-6 pelaksanaan PPKM. Berbagai indikator penanganan kesehatan dan pelaksanaan protokol kesehatan di masyarakat, juga menunjukkan terjadinya berbagai kemajuan yang signifikan. Hal ini, mendorong pemerintah untuk memperpanjang pelaksanaan PPKM hingga 8 Maret 2021. Sehingga, percepatan penanganan Covid-19 di Indonesia dapat tercapai.
Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Covid-19, Brigjen TNI (Purn) Alexander K. Ginting, menegaskan pelaksanaan PPKM Mikro langkah tepat menurunkan kasus Covid-19. “Jadi kita lihat PPKM itu adalah menurunkan pelacakan kontak dan sekaligus juga pengawasan mereka yang diisolasi atau yang di karantina di tingkat desa. Dan Puskesmas tidak bisa bekerja sendiri. Artinya PPKM skala mikro kita sudah mulai kemarin 9 Februari dan kemudian ini adalah lanjutan dari PPKM yang jilid I dan jilid II. Ini bedanya adalah bahwa ini diterapkan di tingkat Desa, yang di tingkat Desa itu didampingi oleh Posko Desa dan kemudian ada juga masih di RT/RW,” ,” ungkapnya dalam dialog Dampak Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro secara virtual, dari Media Center Graha BNPB Jakarta, Senin (22/2/2021).
Alex menjelaskan dalam pelacakan kontak kasus Covid-19 saat pelaksanaan PPKM mikro ini juga ada aturannya. Dimana pengujiannya tergantung dengan level zonasi risiko Covid-19. “Aturan main yang diberikan bahwa PPKM mikro ini. Kalau di tingkat kecamatan agak longgar ya, karena aktivitas masih buka, kemudian tapi sekolah masih ditutup. Tapi yang terjadi adalah di tingkat PPKM pada pengujian-pengujian dan itu adalah di level zonasinya,” katanya.
Berdasarkan data Satgas pada 19 Februari 2021 jumlah kasus aktif secara nasional mengalami penurunan 17,27% selama sepekan, atau pada pekan ke-6 pelaksanaan PPKM. Berbagai indikator penanganan kesehatan dan pelaksanaan protokol kesehatan di masyarakat, juga menunjukkan terjadinya berbagai kemajuan yang signifikan. Hal ini, mendorong pemerintah untuk memperpanjang pelaksanaan PPKM hingga 8 Maret 2021. Sehingga, percepatan penanganan Covid-19 di Indonesia dapat tercapai.
Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Covid-19, Brigjen TNI (Purn) Alexander K. Ginting, menegaskan pelaksanaan PPKM Mikro langkah tepat menurunkan kasus Covid-19. “Jadi kita lihat PPKM itu adalah menurunkan pelacakan kontak dan sekaligus juga pengawasan mereka yang diisolasi atau yang di karantina di tingkat desa. Dan Puskesmas tidak bisa bekerja sendiri. Artinya PPKM skala mikro kita sudah mulai kemarin 9 Februari dan kemudian ini adalah lanjutan dari PPKM yang jilid I dan jilid II. Ini bedanya adalah bahwa ini diterapkan di tingkat Desa, yang di tingkat Desa itu didampingi oleh Posko Desa dan kemudian ada juga masih di RT/RW,” ,” ungkapnya dalam dialog Dampak Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro secara virtual, dari Media Center Graha BNPB Jakarta, Senin (22/2/2021).
Alex menjelaskan dalam pelacakan kontak kasus Covid-19 saat pelaksanaan PPKM mikro ini juga ada aturannya. Dimana pengujiannya tergantung dengan level zonasi risiko Covid-19. “Aturan main yang diberikan bahwa PPKM mikro ini. Kalau di tingkat kecamatan agak longgar ya, karena aktivitas masih buka, kemudian tapi sekolah masih ditutup. Tapi yang terjadi adalah di tingkat PPKM pada pengujian-pengujian dan itu adalah di level zonasinya,” katanya.
(cip)
Lihat Juga :
