Natalius Pigai Minta Presiden Bekukan Otsus, Desak Perundingan soal Status Papua
Selasa, 16 Februari 2021 - 14:07 WIB
loading...
Natalius Pigai meminta agar dilakukan perundingan antara masyarakat Papua dengan pemerintah pusat untuk mencari model status yang pas untuk Papua. Foto/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Mantan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM ) Natalius Pigai melakukan pertemuan dengan elite Ketua Fraksi Demokrat MPR RI, Benny K. Harman di Kompleks Senayan yang dibagikannya melalui akun twitter.
Natalius pun mengungkapkan jika Undang-undang Otonomi Khusus Papua No. 21 Tahun 2001 telah berlangsung selama 20 tahun namun dalam implementasinya belum dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. “Merekomendasikan UU Otsus Papua dibekukan dan pemekaran ditiadakan,” dikutip, Selasa (16/2/2021).
(Baca: Natalius Pigai: Tuduhan Din Syamsuddin Radikal untuk Benamkan Karakternya)
Selain itu, Natalius mengatakan bertepatan dengan berakhirnya anggaran otonomi khusus Papua tahun 2021, pada saat ini rakyat Papua menolak secara tegas otonomi khusus dilanjutkan.
“Oleh karena itu saya merekomendasikan kepada Bapak Ir. Joko Widodo Presiden Republik Indonesia sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan agar Undang-undang Otonomi Khusus Papua No. 21 Tahun 2001 DIBEKUKAN pada tahun 2021,” paparnya.
Untuk selanjutnya, kata Natalius, Pemerintah Pusat yang dipimpin oleh Wakil Presiden Republik Indonesia melakukan perundingan dengan Rakyat Papua.
(Baca: Baku Tembak dengan KKB, 1 Prajurit Raider Yonif 400/BR Gugur di Intan Jaya Papua)
“Perundingan bisa dilakukan dalam tahun 2021-2024 selama perundingan berlangsung Anggaran Otonomi Khusus, status MRP, dan DPRD 14 kursi jatah OTSUS dapat dilakukan dengan mengeluarkan PERPU oleh Presiden,” katanya.
Natalius mengatakan status Provinsi Papua dan Papua Barat dapat ditentukan tahun 2024 melalui hasil perundingan resmi. “Soal teknis pelaksanaan perundingan bisa dibicarakan kedua belah pihak melalui TOR (Term Of Reference),” ungkapnya.
Natalius pun mengungkapkan jika Undang-undang Otonomi Khusus Papua No. 21 Tahun 2001 telah berlangsung selama 20 tahun namun dalam implementasinya belum dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. “Merekomendasikan UU Otsus Papua dibekukan dan pemekaran ditiadakan,” dikutip, Selasa (16/2/2021).
(Baca: Natalius Pigai: Tuduhan Din Syamsuddin Radikal untuk Benamkan Karakternya)
Selain itu, Natalius mengatakan bertepatan dengan berakhirnya anggaran otonomi khusus Papua tahun 2021, pada saat ini rakyat Papua menolak secara tegas otonomi khusus dilanjutkan.
“Oleh karena itu saya merekomendasikan kepada Bapak Ir. Joko Widodo Presiden Republik Indonesia sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan agar Undang-undang Otonomi Khusus Papua No. 21 Tahun 2001 DIBEKUKAN pada tahun 2021,” paparnya.
Untuk selanjutnya, kata Natalius, Pemerintah Pusat yang dipimpin oleh Wakil Presiden Republik Indonesia melakukan perundingan dengan Rakyat Papua.
(Baca: Baku Tembak dengan KKB, 1 Prajurit Raider Yonif 400/BR Gugur di Intan Jaya Papua)
“Perundingan bisa dilakukan dalam tahun 2021-2024 selama perundingan berlangsung Anggaran Otonomi Khusus, status MRP, dan DPRD 14 kursi jatah OTSUS dapat dilakukan dengan mengeluarkan PERPU oleh Presiden,” katanya.
Natalius mengatakan status Provinsi Papua dan Papua Barat dapat ditentukan tahun 2024 melalui hasil perundingan resmi. “Soal teknis pelaksanaan perundingan bisa dibicarakan kedua belah pihak melalui TOR (Term Of Reference),” ungkapnya.
(muh)
Lihat Juga :
