Buka Sosialisasi Antikorupsi, Menparekraf: Minimalisir Korupsi & Utamakan Layanan Masyarakat

JAKARTA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif(Menparekraf) Sandiaga Uno terus berupaya meminimalisir korupsi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan melaksanakan kick off pengawasan dan sosialisasi antikorupsi di Aula Di Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Senin (15/2/2021).

"Kami baru saja melaksanakan kick off yang merupakan langkah konkret tindak lanjut kerja sama dengan KPK. Kita menyiapkan langkah sosialisasi di bidang pencegahan korupsi," ujar Sandiaga Uno dalam keterangan tertulisnya.

Sandiaga Uno bersama Wamenparekraf Angela Herliani Tanoesoedibjo mengucapkan terima kasih kepada Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dan PLT Deputi Bidang Pendidikan KPK Wawan Wardiana.

Baca juga: Menparekraf Sandiaga Uno Bakal Promosikan Pariwisata lewat Film

"Saya menindaklanjuti ini sesuai dengan harapan kita bahwa Kemenparekraf mampu menghadirkan pemerintahan yang bersih, berintegritas, bebas korupsi, menjunjung tinggi pelayanan publik terutama yang berkaitan dengan pemilihan pariwisata dan ekonomi kreatif," kata Sandiaga Uno.

Dikatakannya ada sebanyak 34 juta orang masyarakat Indonesia menggantungkan penghidupannya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Sandiaga Uno merasa sangat terenyuh mengetahui dana hibah pariwisata dan ekonomi kreatif yang dilakukan di beberapa tempat ada sinyalemen korupsi yang mencederai amanah yang telah diberikan rakyat.

Baca juga: 3 Hari Ngantor di Bali, Ini Catatan Sandiaga Un

"Saya ingin kita memiliki sistem yang lebih mampu mencegah, serta kita implementasikan di setiap lapisan Kemenparekraf termasuk keterlibatan kolaborasi dengan konsep reformasi birokrasi. Mari kita tingkatkan jumlah satuan yang bisa mengikuti zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBMM)," tambah Sandiaga Uno.

Ia mengungkapkan sudah ada lima satuan kerja di lingkungan Kemenparekraf yang memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi: Direktorat Komunikasi Pemasaran, Direktorat Pemasaran Ekonomi Kreatif, Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung, Politeknik Pariwisata Medan, dan Politeknik Pariwisata Makassar.

Baca juga: Sandiaga Uno Ingin Cokelat Indonesia Bisa Ditemukan di New York dan London

"Secara khusus saya sudah menandatangani dan menetapkan SK Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG). Karena kita harus melaporkan apabila menolak ataupun menerima gratifikasi," tutur Sandiaga Uno.

"Ini harus dicatat. Saya pernah berpengalaman di pemerintah, dimana dalam satu bulan saya pernah melaporkan hampir 200 gratifikasi yang saya laporkan baik diterima maupun ditolak. Karena kita sebagai bangsa Timur dengan berkearifan lokal yang banyak memberikan hadiah tidak bisa kita tolak karena akan menyakiti hati, sehingga harus kita terima. Tapi ini kita laporkan langsung kepada UPG dan menyampaikan nya kepada KPK," ungkap Sandiaga Uno.

Dikatakannya, dalam budaya di sektor pariwisata juga itu biasanya ada tips yang diberikan untuk tour guide ataupun pelaku industri pariwisata. Sandiaga Uno mengajak untuk melaporkan tips tersebut dan pihaknya sudah membuat panduannya.