PKS Sebut Ada Invisible Hand Ingin Hentikan Pembahasan Revisi UU Pemilu
Sabtu, 13 Februari 2021 - 08:16 WIB
loading...
A
A
A
“PKS istiqomah lanjut revisi UU Pemilu. Ada banyak yang mesti disempurnakan,” imbuhnya.
Mardani juga akan mengecek keputusan pemberhentian pembahasan revisi UU Pemilu ke Komisi II DPR. Sebab hingga kini tidak ada agenda pembahasan beleid itu di Komisi II.
“Sekarang masih di Badan Legislasi. Posisi Komisi II sebelum dibawa ke Baleg jelas lanjutkan revisi UU Pemilu,” papar dia.
Salah satu isu penting dalam revisi UU Pemilu adalah normalisasi Pilkada 2022 dan 2023. Beredar kabar penolakan parpol koalisi terhadap revisi UU Pemilu terjadi atas permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun isu tersebut dibantah Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman. Baca juga: Bawaslu Tegaskan Pemilu Serentak 2024 Picu Banyak Persoalan
"Perdebatan tersebut ada di DPR, pemerintah tidak terlibat. Pemerintah fokus menangani pandemi COVID-19, memulihkan ekonomi rakyat," ujar Fadjroel saat dihubungi MNC Portal, Kamis 11 Februari 2021 malam.
Mardani juga akan mengecek keputusan pemberhentian pembahasan revisi UU Pemilu ke Komisi II DPR. Sebab hingga kini tidak ada agenda pembahasan beleid itu di Komisi II.
“Sekarang masih di Badan Legislasi. Posisi Komisi II sebelum dibawa ke Baleg jelas lanjutkan revisi UU Pemilu,” papar dia.
Salah satu isu penting dalam revisi UU Pemilu adalah normalisasi Pilkada 2022 dan 2023. Beredar kabar penolakan parpol koalisi terhadap revisi UU Pemilu terjadi atas permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun isu tersebut dibantah Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman. Baca juga: Bawaslu Tegaskan Pemilu Serentak 2024 Picu Banyak Persoalan
"Perdebatan tersebut ada di DPR, pemerintah tidak terlibat. Pemerintah fokus menangani pandemi COVID-19, memulihkan ekonomi rakyat," ujar Fadjroel saat dihubungi MNC Portal, Kamis 11 Februari 2021 malam.
(kri)
Lihat Juga :
