DPR Kecam Pemecatan Guru Honorer Akibat Pamer Gaji Rp700 Ribu di Bone

Jum'at, 12 Februari 2021 - 14:12 WIB
loading...
DPR Kecam Pemecatan...
Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin menyesalkan sikap arogansi kepala sekolah yang melakukan pemecatan kepada seorang guru honorer bernama Hervina di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Foto/dpr.go.id
A A A
JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI , Azis Syamsuddin menyesalkan sikap arogansi kepala sekolah yang melakukan pemecatan kepada seorang guru honorer bernama Hervina di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, lantaran yang bersangkutan pamer gaji senilai Rp700 ribu di media sosial (medsos).

"Tentunya saya menyesalkan sikap kepala sekolah tersebut, seharusnya pihak sekolah dapat memanggil guru honorer Hervina untuk dapat meminta klarifikasi dan mengedepankan upaya teguran terlebih dahulu bukan langsung mengambil tindakan pemecatan sewenang-wenang," ujar Azis kepada wartawan, Jumat (12/2/2021). Baca juga: Digaji 300 Ribu, Guru Honorer Dilema antara Panggilan Hati dan Kebutuhan Perut

Atas insiden ini, Legislator Dapil Lampung ini juga meminta kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) agar dapat memberikan sebuah solusi untuk membatalkan keputusan pemecatan kepada guru honorer Hervina ini, terlebih di saat pandemi COVIDd-19 yang sangat berdampak pada ekonomi.

"Semoga Kemendikbud dan Pemerintah Daerah setempat dapat segera menyelesaikan permasalahan ini dan memberikan kejelasan nasib Guru Honorer tersebut," harap Azis.

Lebih dari itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini juga mengharapkan agar peristiwa ini tidak terulang kembali terhadap guru honorer di berbagai wilayah di Indonesia dan pemerintah dapat lebih memperhatikan kesejahteraan guru honorer serta kejelasan nasib mereka yang telah mengabdi untuk negara dan mencerdaskan anak bangsa. Baca juga: Panja Pengangkatan Guru Bakal Kawal Program Sejuta Guru Honorer Jadi ASN

"Minimnya gaji guru honorer menjadi perhatian kita semua, untuk kebutuhan hidup keseharian mereka saja pasti tidak cukup, bagaimana untuk biaya pendidikan anak mereka hingga jenjang perguruan tinggi. Jangan sampai guru honorer mengajar anak orang lain, namun anak mereka tidak dapat bersekolah karena tidak memiliki biaya," tandas Azis.
(kri)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
9 Anggota KPI Pusat...
9 Anggota KPI Pusat 2026-2029 Pilihan DPR RI, Ini Daftar Namanya
Tok! DPR Sahkan RUU...
Tok! DPR Sahkan RUU PFII Jadi Undang-Undang
Rapat Paripurna DPR...
Rapat Paripurna DPR RI Hari Ini Sahkan RUU PFII hingga Tetapkan Anggota KPI
Hasil Perampasan Aset...
Hasil Perampasan Aset Diurus Badan Khusus, Komisi III DPR: Perlu Ada Tim Pengawasan
Nanik S Deyang Tidak...
Nanik S Deyang Tidak Hadiri Rapat Laporan Keuangan BGN di Komisi IX DPR
Peradi Profesional Dorong...
Peradi Profesional Dorong RUU HPI Lebih Adaptif Hadapi Hubungan Hukum Lintas Negara
Perkenalkan Sally, Robot...
Perkenalkan Sally, Robot Cantik yang Jadi Guru SMA
UNJ Dorong Pendidikan...
UNJ Dorong Pendidikan Inklusif melalui Penguatan Kapasitas Guru di PKBM Ghaisan Cendekia
Usulan Tambahan Anggaran...
Usulan Tambahan Anggaran Rp5,783 T untuk Tunjangan Profesi Guru dan Dosen Kemenag Disetujui Kemenkeu
Rekomendasi
Bea Cukai Tak Jadi Dibubarkan...
Bea Cukai Tak Jadi Dibubarkan Prabowo, Ini Alasannya
PWI Laporkan Hotman...
PWI Laporkan Hotman Paris ke Polisi, Sahroni Yakin Diusut secara Transparan
93 Proyek Hidrogen Siap...
93 Proyek Hidrogen Siap Dikembangkan di Indonesia, Nilainya Tembus Rp32 Triliun
Berita Terkini
Anggaran Rehab-Rekon...
Anggaran Rehab-Rekon Mulai Didistribusikan, Tito Minta K/L Informasikan Rencana Program pada Kepala Daerah
Roy Suryo: Rismon Tak...
Roy Suryo: Rismon Tak Layak Jadi Saksi di Kasus Ijazah Jokowi
Menteri Dody Ungkap...
Menteri Dody Ungkap Masalah Internal Kementerian PU Sangat Serius, Bongkar Berbagai Kasus termasuk Korupsi
OTT di Lombok Barat,...
OTT di Lombok Barat, KPK Sita Barang Bukti Rp9,06 Miliar
Kemendagri Kawal Penanganan...
Kemendagri Kawal Penanganan Tuberkulosis dalam RPJMD, RKPD, hingga APBD
Sangkal Isu Reshuffle,...
Sangkal Isu Reshuffle, Mensesneg: Evaluasi Tak Selalu Berujung Pergantian Menteri
Infografis
Sejumlah Pabrik di China...
Sejumlah Pabrik di China Mulai Stop Produksi Akibat Tarif AS
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved