Pilkada Desember 2020 Dinilai Untungkan Calon Petahana
Minggu, 17 Mei 2020 - 16:23 WIB
loading...
A
A
A
Peneliti CSIS Arya Fernandez menjelaskan bahwa, faktor kinerja petahana dalam menangani Covid-19 akan memengaruhi keterpilihan petahana. Beberapa aspek soal kinerja penanganan di antaranya yakni, kecepatan dan efektivitas penanganan, distribusi bansos, regulasi dan evaluasi terhadap kinerja Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB). “Penanganan Covid‐19 di tingkat daerah akan memberikan insentif dan disinsentif kepada kepala daerah petahana,” kata Arya di kesempatan sama.
Namun, lanjut Arya, distribusi bantuan sosial diperkirakanakan terganggu bila kepala daerah pecah kongsi dalam artian, kepala daerah dan wakil sama-sama maju. Hal ini membuat kompetisi bisa tidak fair bagi penantang atau new comer, karena tidak punya akses terhadap distribusi bantuan “Kepala daerah petahana punya tujuh instrumen finansial untuk memengaruhi pemilih melalui program-program pemerintahan pusat atau pemda (PKH, Kartu Sembako, Dana Desa, Kartu Prakerja, Dana Provinsi, Dana Kabupatan/Kota),” urainya.
Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini menjelaskan kenapa pilkada harus 2020. Selain karena siklus 5 tahunan, pengulangan pilkada 2015 di 269 daerah ditambah Kota Makassar pada 2018, sebagian besar kepala daerah yang menjabat di 207 daerah akan berakhir masa jabatannya di pertengahan Februari 2. “Ada insentif petahana yang ingin didapat. Memelihara ingatan dan keterhubungan dengan kepemimpinan yang sedang berkuasa dari segi impresi politik, sosial, dan psikologis,” kata Titi.
Sementara, kekhawatiran kalau pilkada di September 2021 maka penjabat yang dipilih mengisi kekosongan kepala daerah akan merugikan partai-partai nonpenguasa,” katanya.
Namun, lanjut Arya, distribusi bantuan sosial diperkirakanakan terganggu bila kepala daerah pecah kongsi dalam artian, kepala daerah dan wakil sama-sama maju. Hal ini membuat kompetisi bisa tidak fair bagi penantang atau new comer, karena tidak punya akses terhadap distribusi bantuan “Kepala daerah petahana punya tujuh instrumen finansial untuk memengaruhi pemilih melalui program-program pemerintahan pusat atau pemda (PKH, Kartu Sembako, Dana Desa, Kartu Prakerja, Dana Provinsi, Dana Kabupatan/Kota),” urainya.
Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini menjelaskan kenapa pilkada harus 2020. Selain karena siklus 5 tahunan, pengulangan pilkada 2015 di 269 daerah ditambah Kota Makassar pada 2018, sebagian besar kepala daerah yang menjabat di 207 daerah akan berakhir masa jabatannya di pertengahan Februari 2. “Ada insentif petahana yang ingin didapat. Memelihara ingatan dan keterhubungan dengan kepemimpinan yang sedang berkuasa dari segi impresi politik, sosial, dan psikologis,” kata Titi.
Sementara, kekhawatiran kalau pilkada di September 2021 maka penjabat yang dipilih mengisi kekosongan kepala daerah akan merugikan partai-partai nonpenguasa,” katanya.
(cip)
