Moeldoko Dituding Ingin Kudeta Demokrat, Petani: Tuduhan Tidak Berdasar
Sabtu, 06 Februari 2021 - 20:45 WIB
loading...
Sejumlah tokoh masyarakat yang tergabung dalam Apkasindo menilai tudingan terhadap Kepala Staf Presiden, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko yang akan mengudeta Partai Demokrat tidak berdasar. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Sejumlah tokoh masyarakat yang tergabung dalam Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) ikut bersuara terkait tudingan terhadap Kepala Staf Presiden, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko yang akan mengudeta Partai Demokrat. Seperti diketahui, Moeldoko merupakan Ketua Dewan Pembina DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) yang tersebar di 134 Kabupaten Kota di 22 DPW Provinsi yang menaungi 21 juta petani kelapa sawit.
Ketua DPW Apkasindo Provinsi Nangroe Aceh Darussalam Sofyan Abdullah,64, misalnya, menegaskan kalau tuduhan Moeldoko akan mengudeta Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), tidak berdasar. Sofyan malah menuding kalau isu kudeta itu justru menjadi salah satu cara pintas bagi petinggi Partai Demokrat untuk mempopulerkan diri. "Menurut saya isu kudeta itu enggak mendasarlah, enggak elok, geli mendengarnya. Masa orang luar mengudeta. Kalau mengudeta itu ya orang dalam lah," ujar ayah 4 anak ini. Baca juga: Mantan Wakil Ketua Komisi Pengawas PD: Demokrat Dilanda Krisis Kepemimpinan
Senada, Badaruddin Puang Sabang mengaku prihatin dengan isu kudeta itu. Tokoh petani sawit asal Sulawesi Selatan (Sulsel) ini menyebut, mestinya oknum di Demokrat tidak buru-buru melontarkan tudingan yang menyakitkan itu. "Pak Moeldoko itu Kepala Staf Presiden (KSP), dari mana saja elemen bangsa ini boleh menyampaikan banyak hal kepadanya. Masa orang partai yang yang jumpa Moeldoko, Moeldoko dibilang mau ambil alih partai? Nanti kalau kelompok besar lain datang, dibilang ambil alih juga kah?" Tanya lelaki yang juga Ketua DPW Apkasindo Sulsel ini. Baca juga: Moeldoko Bisa Jadi Kuda Hitam di Pilpres 2024
Menurut dia, apa yang dilakukan Moeldoko tidak salah. Bahkan, dia menyarankan agar pengurus Partai Demokrat melakukan introspeksi diri. “Saya pikir enggak salah juga. Kalau misalnya orang partai itu (Demokrat) meminta Moeldoko untuk menjadi ketua umum, mestinya orang Partai Demokrat introfeksi dirilah. Bisa saja di Demokrat ada ketidakpuasan. Nah, kita lihat lagi kronologisnya. Yang datang itukan orang Demokrat, bukan Moeldoko. Masa orang yang didatangi disalahkan? Kalaupun orang Demokrat meminta, belum tentu Pak Moeldoko mau," ujar Badaruddin.
Badaruddin menambahkan, selama ini Moeldoko sama sekali tidak pernah bersentuhan dengan partai. "Beliau cuma konsen dengan pekerjaannya, tenang dan pemikir. Eh tiba-tiba pula dibilang mau kudeta, sadis ah. Jadi tuduhan tadi salah diagnosa. Ibarat penyakit, orang sakit flu dibilang sakit jantung. ya salah resep lah," katanya. Baca juga: Menakar Peluang Moeldoko di Pilpres 2024
Sementara, Syamsuddin Koloi menilai Kepala Staf Presiden wajib mendengar unek-unek para tamu yang datang, tak terkecuali dari partai politik. Sebab, tugas Moeldoko adalah melayani masyarakat. "Kami para petani yang notabene warga negara, sangat berharaplah isu-su semacam ini jangan digoreng untuk bikin gaduh. Ada baiknya hal-hal yang tak penting dikesampingkan. Jangan membikin isu yang tak jelas juntrungannya, kita semua sedang berjuang melawan Covid, jangan aneh-anehlah. Lebih baik kita antar Presiden Jokowi menuntaskan tugasnya untuk memajukan bangsa ini, pemilihan presiden masih jauh," ujar tokoh petani asal Sulawesi Tengah (Sulteng) ini.
![Moeldoko Dituding Ingin Kudeta Demokrat, Petani: Tuduhan Tidak Berdasar]()
Di sisi lain, Ketua Umum DPP Apkasindo, Gulat Manurung menyebut kalau di KSP itu ada yang namanya program KSP Mendengar. "Kami petani sawit salah satu kelompok masyarakat yang sering datang ke Kantor KSP mengadukan segala permasalahan petani. Terkadang kami jumpa Pak Moeldoko di luar kantor," katanya.
Kepada Moeldoko, kata lelaki 48 tahun ini, semua disampaikan mulai dari masalah sawit dalam kawasan hutan hingga ke tataniaga buah kelapa sawit. "Pak Moeldoko selalu sabar mendengar. Biasanya beliau didampingi stafnya untuk mendengar apapun yang kami sampaikan. Sebab itulah tugas beliau sebagai KSP. Terus, apa bedanya kami dengan kelompok masyarakat lain yang datang ke KSP atau berjumpa di luar kantor?. Saya pikir sama saja," ujar ayah dua anak ini.
"Bagi kami petani, Pak Moeldoko itu bukan tipe yang mudah dipengaruhi. Sepemahaman kami seperti itu. Sekarang, muncul istilah kudeta. Saya rasa, sesuai istilahnya, yang mengkudeta itu orang dalam, bukan orang dari luar. Kalau misalnya istri teman curhat ke saya, apa saya kemudian harus dituduh mengkudeta rumah tangga teman itu? Yang bener sajalah," tegasnya.
Ketua DPW Apkasindo Provinsi Nangroe Aceh Darussalam Sofyan Abdullah,64, misalnya, menegaskan kalau tuduhan Moeldoko akan mengudeta Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), tidak berdasar. Sofyan malah menuding kalau isu kudeta itu justru menjadi salah satu cara pintas bagi petinggi Partai Demokrat untuk mempopulerkan diri. "Menurut saya isu kudeta itu enggak mendasarlah, enggak elok, geli mendengarnya. Masa orang luar mengudeta. Kalau mengudeta itu ya orang dalam lah," ujar ayah 4 anak ini. Baca juga: Mantan Wakil Ketua Komisi Pengawas PD: Demokrat Dilanda Krisis Kepemimpinan
Senada, Badaruddin Puang Sabang mengaku prihatin dengan isu kudeta itu. Tokoh petani sawit asal Sulawesi Selatan (Sulsel) ini menyebut, mestinya oknum di Demokrat tidak buru-buru melontarkan tudingan yang menyakitkan itu. "Pak Moeldoko itu Kepala Staf Presiden (KSP), dari mana saja elemen bangsa ini boleh menyampaikan banyak hal kepadanya. Masa orang partai yang yang jumpa Moeldoko, Moeldoko dibilang mau ambil alih partai? Nanti kalau kelompok besar lain datang, dibilang ambil alih juga kah?" Tanya lelaki yang juga Ketua DPW Apkasindo Sulsel ini. Baca juga: Moeldoko Bisa Jadi Kuda Hitam di Pilpres 2024
Menurut dia, apa yang dilakukan Moeldoko tidak salah. Bahkan, dia menyarankan agar pengurus Partai Demokrat melakukan introspeksi diri. “Saya pikir enggak salah juga. Kalau misalnya orang partai itu (Demokrat) meminta Moeldoko untuk menjadi ketua umum, mestinya orang Partai Demokrat introfeksi dirilah. Bisa saja di Demokrat ada ketidakpuasan. Nah, kita lihat lagi kronologisnya. Yang datang itukan orang Demokrat, bukan Moeldoko. Masa orang yang didatangi disalahkan? Kalaupun orang Demokrat meminta, belum tentu Pak Moeldoko mau," ujar Badaruddin.
Badaruddin menambahkan, selama ini Moeldoko sama sekali tidak pernah bersentuhan dengan partai. "Beliau cuma konsen dengan pekerjaannya, tenang dan pemikir. Eh tiba-tiba pula dibilang mau kudeta, sadis ah. Jadi tuduhan tadi salah diagnosa. Ibarat penyakit, orang sakit flu dibilang sakit jantung. ya salah resep lah," katanya. Baca juga: Menakar Peluang Moeldoko di Pilpres 2024
Sementara, Syamsuddin Koloi menilai Kepala Staf Presiden wajib mendengar unek-unek para tamu yang datang, tak terkecuali dari partai politik. Sebab, tugas Moeldoko adalah melayani masyarakat. "Kami para petani yang notabene warga negara, sangat berharaplah isu-su semacam ini jangan digoreng untuk bikin gaduh. Ada baiknya hal-hal yang tak penting dikesampingkan. Jangan membikin isu yang tak jelas juntrungannya, kita semua sedang berjuang melawan Covid, jangan aneh-anehlah. Lebih baik kita antar Presiden Jokowi menuntaskan tugasnya untuk memajukan bangsa ini, pemilihan presiden masih jauh," ujar tokoh petani asal Sulawesi Tengah (Sulteng) ini.
Di sisi lain, Ketua Umum DPP Apkasindo, Gulat Manurung menyebut kalau di KSP itu ada yang namanya program KSP Mendengar. "Kami petani sawit salah satu kelompok masyarakat yang sering datang ke Kantor KSP mengadukan segala permasalahan petani. Terkadang kami jumpa Pak Moeldoko di luar kantor," katanya.
Kepada Moeldoko, kata lelaki 48 tahun ini, semua disampaikan mulai dari masalah sawit dalam kawasan hutan hingga ke tataniaga buah kelapa sawit. "Pak Moeldoko selalu sabar mendengar. Biasanya beliau didampingi stafnya untuk mendengar apapun yang kami sampaikan. Sebab itulah tugas beliau sebagai KSP. Terus, apa bedanya kami dengan kelompok masyarakat lain yang datang ke KSP atau berjumpa di luar kantor?. Saya pikir sama saja," ujar ayah dua anak ini.
"Bagi kami petani, Pak Moeldoko itu bukan tipe yang mudah dipengaruhi. Sepemahaman kami seperti itu. Sekarang, muncul istilah kudeta. Saya rasa, sesuai istilahnya, yang mengkudeta itu orang dalam, bukan orang dari luar. Kalau misalnya istri teman curhat ke saya, apa saya kemudian harus dituduh mengkudeta rumah tangga teman itu? Yang bener sajalah," tegasnya.
(cip)
Lihat Juga :
