Pemerintah Diminta Tak Rekrut Kelompok Radikal dan Intoleran Masuk Komcad

Kendati begitu, Nuning mengaku dirinya melihat memang ada pihak yang khawatir adanya Komcad ini akan muncul dinamika sosial baru yang justru akan mengganggu stabilitas keamanan. Namun, dia melihatnya, kekhawatiran banyak pihak atas pembentukan Komcad lebih karena belum memahami sepenuhnya regulasi yang berlaku. Dia pun menilai, Komcad tidak akan menjadi tentara bayaran karena Komcad dibiayai sepenuhnya dengan APBN dan tunduk pada aturan hukum negara.

Selain itu, Komcad akan ditempa memiliki disiplin tinggi dan kesadaran bela negara untuk dapat membantu semua lapisan masyarakat, khususnya dalam misi-misi sosial-kemanusiaan. "Untuk itu, dalam rangka menghindari ekses negatif atas pembentukan Komcad ini maka harus diperhatikan antara lain adanya screening background dan tes psikologi dalam rekrutmen agar dapat dipastikan pihak yang direktut sehat jiwa raga serta tidak merekrut pihak yang berkepribadian preman, serta terlibat organisasi kekerasan, kriminal dan radikal/intoleran," bebernya.

Lebih jauh Nuning mengatakan, selain ditujukan untuk meredam berbagai aksi radikalisasi yang marak terjadi, saat ini patut dipertimbangkan pembentukan Komcad di 2021 untuk dapat membantu dalam menangani Covid-19. Menurutnya, Komcad dapat dikerahkan untuk membantu Pemerintah Daerah menangani dampak Covid-19, serta ancaman-ancaman lainnya melalui kegiatan sosial kemanusiaan sebagai bagian dari program bela negara. "Akan lebih baik bila pihak yang direkrut sudah memiliki penghasilan tetap sehingga usai ikuti program pembentukan Komcad tidak menimbulkan masalah sosial baru di mana mereka yang sudah mendapat pelatihan kemiliteran tak memiliki penghasilan sehingga menimbulkan keresahan baru di tengah masyarakat," ucapnya.

Nuning menambahkan, hal yang sangat dan tak kalah pentingnya juga perihal publikasi resmi dari Kementerian Pertahanan terkait program pembentukan Komcad dan giat Bela Negara ini harus massif dan perlu dilakukan oleh pejabat Kemhan setingkat Sekjen, Irjen, para Dirjen, bukan sebaliknya dilakukan oleh pihak sipil yang berbau partai politik (Parpol) tertentu.

"Perlu diketahui Komcad juga ditujukan untuk menyerap para lulusan S-1, S-2 dan S-3 untuk bisa berkarir di lingkungan TNI. Kesempatan alumni Universitas Pertahanan dan universitas lain yang memiliki Prodi terkait ketahanan nasional untuk bisa mendaftar sebagai perwira TNI baik sebagai Komponen Cadangan Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara," pungkasnya.