HPN 2021, Menkumham: Literasi Digital Harus Jadi Bagian Pendidikan Masyarakat

JAKARTA - Pelaku industri media di Indonesia terus berjuang mencari solusi keluar dari kekangan era disrupsi. Upaya adaptasi yang ditempuh para praktisi media mainstream agar bisa tetap eksis di tengah "badai" disrupsi dengan menggagas konsep konvergensi media.

Gabungan beberapa platform baik cetak, televisi, maupun cyber dengan mengolaborasi nilai positif media sosial dan kemajuan teknologi. Namun, kecemasan para praktisi media akan munculnya persoalan sengketa karya jurnalistik melalui konsep konvergensi media membutuhkan kehadiran negara melalui Kemenkumham melahirkan regulasi yang tepat dalam menjaga keberlangsungan hidup media mainstream.

Dalam mewujudkan impian tersebut, Kemenkumham bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Dewan Pers menyelenggarakan Seminar Nasional bertajuk "Regulasi Negara dalam Menjaga Keberlangsungan Media Mainstream di Era Disrupsi Medsos".

Webinar dihadiri Menkumham Prof Yasonna H Laoly, Wamenkumham Prof Edward OS Hiariej, Plt Sekjen Kumham Komjen Pol Andap Budhi Revianto, Pimti Madya dan Pratama Kumham, Ketum PWI Atal S Depari, Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch Bangun, CEO Detik Network Abdul Aziz, CEO JPNN Auri Jaya.

Kegiatan tersebut berlangsung di Graha Pengayoman Kemenkumhan RI Kuningan Jakarta, Kamis (04/02/2021). Peserta lainnya yakni perwakilan PWI pada 34 provinsi, Kakanwil Menkuham serta UPT daerah melalui virtual.

Menkumham Yasonna Laoly bertindak selaku keynote speaker. Seminar Nasional ini merupakan rangkaian awal dari kegiatan peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2021 yang puncaknya akan diselenggarakan pada tgl 9 Februari 2021 mendatang.

“Seminar hari ini merupakan bentuk dukungan dan partisipasi Kementerian Hukum dan HAM terhadap Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) seluruh insan pers dalam peringatan Hari Pers Nasional untuk mendapatkan berbagai masukan terkait regulasi yang kita perlukan,” ujar Yasonna.

Dalam sambutannya, Yasonna juga mengungkapkan terkait disinformasi (informasi hoaks) yang masih sangat tinggi di Indonesia. “Tidak semua netizen mampu menganalisa konten-konten yang bertebaran di media sosial. Apakah hoaks atau hak? Ke depan, literasi digital harus menjadi bagian dari pendidikan masyarakat,” katanya.

Pada sesi diskusi panel, Wamenkumham Prof Edward OS Hiariej menyampaikan materi "Eksistensi Media Mainstream sbg Sarana Komunikasi dan Informasi bagi masyarakat". Pada momentum tersebut, Edward masih menempatkan media mainstream sebagai sumber informasi yang terpercaya.

Komunikasi dan informasi yang disajikan lebih akurat, objektif dan dapat dipercaya. Media sosial hadir dengan kecepatan informasinya. Namun, sulit menangkal informasi hoaks melalui medsos. "Beragam fenomena muncul dalam perkembangan industri media. Termasuk half truth. Dalam mengatasi persoalan ini, negara hadir melindungi masyarakat dari fenomena half truth, hoaks dan berbagai bentuk disinformasi yang lahir dari akun-akun media sosial dengan menggunakan UU ITE," katanya.

Selain Wamenkumham, narasumber lainnya yakni Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch Bangun dengan materi "Media Massa Versus Media Sosial". CEO JPNN Auri Jaya "Regulasi Negara Dalam Menjaga Keberlangsungan Media Mainstream Di Era Disrupsi Medsos". Ahli Pers PWI, Wina Armada Sukardi dengan materi "Menuju UU Media Sosial".

Dalam kesempatan yang sama Plt Sekjen Kumham Komjen Pol Andap Budhi Revianto menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja sama yang baik dari para pihak sehingga acara yang berakhir pukul 13.45 WIB berjalan dengan baik dan lancar. Baca juga: HPN 2021: Media dan Semangat Nasionalisme di Tengah Pandemik

"Suatu kehormatan bagi Kemenkumham dapat menjadi bagian penting dalam peringatan Hari Pers Nasional 2021. Semoga hasil webinar nasional ini dapat berkontribusi dalam menjaga keberlangsungan media mainstream di era disrupsi media sosial," ujar Andap saat ditemui di akhir acara.